Warga Tuban pemilik lahan sepakat dengan syarat 

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Proses pembebasan lahan warga di utara bundaran Ngurah Rai mulai menemukan titik terang. Dimana 12 pemilik lahan yang terkena proyek Underpass Ngurah Rai menyatakan tidak keberatan dengan nilai harga tanah warga yang ditentukan oleh pihak appraisal. Dengan syarat, pihak appraisal diminta untuk melakukan evaluasi kembali, untuk mensingkronkan data milik appraisal dengan faktual di lapangan. “Program pemerintah ini kami sangat sambut dengan baik, apalagi demi kepentingan masyarakat umum dan negara. Pada prinsipnya kami masyarakat yang terkena jalur proyek underpass ini tidak perlu lagi disanksikan,”terang salah satu ahli waris pemilik lahan sekaligus tetua desa adat Tuban, Mangku Gede Dalem Kahyangan, Nyoman Sudiana ditemui Rabu (8/11) kemarin.

 

Pihaknya juga menilai proses yang ditempuh atau dijalankan oleh Pemkab Badung, terkait pembebasan lahan dari awal sampai saat ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun saat proses verifikasi atau pendataan di lapangan oleh pihak appraisal, dirasa perlu disingkronkan dengan kondisi faktual lapangan. Sebab dalam pengukuran yang telah dilakukan, beberapa point pembahasan sebelumnya dirasa tampak diabaikan pihak appraisal. Seperti sisa tanah warga yang tidak bisa dimanfaatkan masyarakat, akibat terkena proyek. Serta biaya upakara dari bangunan palinggih yang juga terkena proyek. “Memang pengukuran data fisik proyek tersebut sangat tepat. Namun perlu dipikirkan bahwa ada tempat suci yang terkena proyek ini, tentu ini memerlukan upacara untuk pemindahan dan sebagainya. Nah inilah salah satu point yang tidak dimasukkan oleh appraisal. Belum lagi tanah ‘nungkak’ (sisa dan nanggung) yang tidak bisa diolah oleh masyarakat,”tegasnya.

 

Diketahuinya memang pendataan yang dilakukan appraisal, cara kerja mereka diam-diam seperti seorang intel dalam melaksanakan survey dilapangan. Namun karena hal itulah dirasa pihak appraisal kurang lengkap memperhitungkan nilai lahan warga, sebab perhitungan di Bali tidak sama dengan perhitungan di daerah lain. Dikarenakan dalam pengukurannya perlu dipertimbangkan menyangkut adat, budaya dan kepercayaan masyarakat.  Hal tersebut diyakiNi tidak akan sampai terjadi jika petugas mendapatkan pendampingan oleh warga. “Saat mereka melakukan pengecekan kita tidak pernah tahu, apalagi ikut mendampingi. Memang katanya mereka bekerja seperti intel, tapi itulah yang menjadi masalah. Sehingga ada item yang tidak dimasukkan dalam perhitungan mereka,”bebernya.

 

Karena itulah pihaknya meminta Pemkab Badung yang hadir saat pertemuan kemarin dengan warga, untuk menghadirkan kembali pihak appraisal. Semakin cepat itu dipenuhi akan semakin baik demi kelancaran proyek tersebut. Hal tersebut juga disanggupi oleh Pemkab Badung yang disampaikan langsung bagian Tepem dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Badung. Dimana tim akan turun kembali Kamis (9/11) ini dengan pendampingan dinas dan warga. “Tadi kita diminta untuk mendata dan memperjelas bagaimana rentetan pelaksanaan upakara pembuatan palinggih, nanti besaran biayanya upakara katanya disesuaikan dengan biaya yang pafa umumnya berlaku di desa untuk jenis upakara tersebut. Nanti ininakan dibahas saat pendataan ulang dilapangan,”sebutnya.

 

Sementara menyangkut tanah sisa warga yang tidak bisa dimanfaatkan, hal tersebut juga akan didata ulang. Nantinya hal tersebut tergantung pemilik lahan apakah bisa mempergunakan lahan tersebut atau akan diberikan kepada pemerintah sepenuhnya. Namun sejauh ini dipastikannya baru ada 2 lahan sisa proyek yang akan diserahkan kepada pemerintah. Pihaknya juga meminta kepada Pemkab untuk bisa memaparkan bagaimana mekanisme penilaian yang dihasilkan pihak appraisal. Hal tersebut dirasa sangatlah penting, sebab selama ini pihaknya tidak pernah mengetahui kejelasan perhitungan nilai tanah warga. “Intinya kami sepakat dengan nilai yang ditawatkan dari appraisal, namun perlu data mereka perlu penyesuaian dan mensingkronkan kembali data dilapangan. Jika ini klop, maka nanti kita akan buat pernyataan bersama,”imbuhnya.

 

Sementara salah seorang tokoh masyarakat Tuban, Made Sumasa berharap pemerintah juga bisa memberikan nilai harga yang sesuai, antara tanah sisa yang belum diukur tersebut dengan tanah yang telah diukur. Sebab dari pengalaman proses pembebasan terdahulu, lahan sisa biasanya dinilai dibawah tanah yang telah diukur sebelumnya oleh appraisal. “Kami minta jangan sampai ada garis abu-abu, biar jelas nilainya disamakan. Sebab ini kan bukan kelalaian warga, tapi miss antara data petugas dengan faktual di lapangan,”terangnya.

 

Selain itu pemerintah juga diharapkan bisa membantu proses sertifikat tanah warga yang dipecah menjadi jalan. Sebab warga dinilai sudah cukup loyal dengan pemerintah dengan merelakan tanahnya, untuk kepentingan pemerintah dalam event penyelenggaraan IMF World Bank 2018 di Nusa Dua tersebut. “Sebenarnya jika dicari data terakhir penjualan tanah di lokasi tersebut itu per are mencapai 3 milyar. Tapi sebagai warga negara yang baik dan kepentingan bersama warga cukup legowo dengan nilai tersebut. Tapi tolong fasilitasi mereka untuk mengurus sertifikat, toh itu juga tidak mahal,”pungkasnya. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *