Urgensi Maklumat Unjuk Rasa

posbali.id

Kurniadi

SEMAKIN seringnya aksi unjuk rasa yang berlangsung ricuh atau anarkis di Papua, termasuk banyaknya materi aksi unjuk rasa yang mengusung aspirasi separatisme termasuk dalam rangka menjaga kondusifi tas daerah, maka Polda Papua tanggal 1 Juli 2016 mengeluarkan maklumat unjuk rasa. Keluarnya maklumat tersebut mendapatkan respons dari berbagai kalangan di Papua yang bernuansa resisten atau menolak. Seperti salah seorang tokoh Dewan Adat Papua yang menilai maklumat unjuk rasa adalah merupakan strategi untuk menghambat ruang demokrasi di Papua.

Menurutnya, Polda Papua diharapkan untuk tidak menghambat ruang demokrasi serta memberikan kesempatan kepada setiap kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. “Selama ini banyak pandangan negatif terhadap Pemerintah Indonesia karena dianggap telah membatasi orang Papua untuk berekspresi menyampaikan pendapatnya di muka umum,” ujarnya. Sementara itu, Markus Haluk menyatakan aktivis kemerdekaan Papua dan Papua Barat tidak akan menghiraukan maklumat dari Kapolda Papua. Surat edaran yang terbit tanggal 1 Juli 2016 itu berisi larangan aksi dan penutupan akses izin dari kepolisian kepada kelompok pendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat.

“Pelarangan itu akan menambah simpati bagi perjuangan kemerdekaan Papua. Kapolda Papua mengeluarkan surat edaran untuk membatasi aksi-aksi di Papua,”tegasnya. Sedangkan, salah satu pengurus Komnas HAM Papua mengatakan, pihaknya meminta kepada Polda Papua agar mendekati kelompok-kelompok yang dianggap beda paham dan bukan direpresi, karena tidak akan menyelesaikan soal. Siapa yang mendekati kelompok ini adalah Pemerintah Daerah, lembaga Gereja, Komnas HAM, lembaga NGO, harus bisa mendekati kelompok ini, dan harus membuka ruang untuk berdiskusi secara demokratis dengan kelompok ini.

“Komnas HAM Papua melihat ada tiga hal dalam maklumat yang dikeluarkan Kapolda Papua. Pertama, Polda Papua mengidentifi kasi beberapa organisasi masyarakat sipil Papua yang dalam melakukan aksi-aksi demonstrasi di Papua mengusung isu politik dengan simbol-simbol “terlarang”. Kedua, Polda Papua ingin memberitahukan kepada khalayak umum bahwa jika ingin menyampaikan pendapat di depan umum, maka berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 ada syarakat yang harus dipenuhi. Ketiga, Polda Papua ingin menunjukkan kepada khalayak umum bahwa kalau tidak mentaatinya ada konsekuensi hukum,” ujarnya. Aktivis LBH Papua yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, LBH Papua menghimbau bagi para pengacara publik dan kelompok peduli HAM agar mengkritisi maklumat Kapolda Papua, agar tidak menjadi alat legitimasi represif aparat kepolisian.

“Maklumat Kapolda Papua dinilai menargetkan kelompok tertentu, padahal dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam berdemokrasi tidak melihat atau menunjuk organisasi manapun, dikhawatirkan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena pengawasan jalannya maklumat, terlebih institusi kepolisian dinilai masih belum profesional,” tegasnya.

MEREDAM NIAT BURUK 

Dikeluarkannya maklumat terkait Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum oleh jajaran Polda Papua mendapatkan respons yang kurang baik atau memperoleh resistensi dari berbagai kelompok yang ada di Papua, dimana mereka mengkhawatirkan adanya maklumat tersebut akan menjadi arena pembungkaman terhadap demokrasi di Papua dan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM.

Bagi berbagai kalangan yang resisten terhadap maklumat tersebut mempunyai argumentasi hukum yang masuk akal dan cukup kuat, karena mereka menilai maklumat memakai pasal yang sudah dicabut oleh MK, pasal pengaduan No. 154 dan 155 KUHP dan bertentangan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahkan, kelompok yang resisten terkait aturan hukum ini menilai bahwa maklumat tersebut sudah menargetkan beberapa kelompok pendukung separatis Papua.

Menurut penulis, walaupun mendapatkan resistensi yang cukup meluas, langkah strategis Polda Papua mengeluarkan maklumat terkait unjuk rasa adalah benar dan penting untuk dilakukan, karena sudah ada niat buruk atau bad intention dari kalangan pendukung separatis Papua, seperti yang dikemukakan Markus Haluk yang berkonotasi mereka memiliki rencana akan selalu menggunakan cara anarkis dalam unjuk rasa, dengan beragam tujuan yaitu menciptakan instabilitas di daerah, mencemarkan pemerintah dan menginternasionalisasi masalah Papua.

Untuk meminimalisir aksi unjuk rasa anarkis yang masih sering terjadi di Papua, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat setempat dengan mengedepankan social welfare approach dibandingkan security approach, termasuk mengintensifkan pendekatan sosial budaya dan pemberdayaan perekonomian setempat, serta dialog atau komunikasi timbal balik yang konstruktif dengan berbagai kalangan seperti tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh agama. (*)

Penulis adalah alumni Universitas Padjadjaran Bandung (Unpad).  Mantan Direktur Komunikasi Massa di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi, Jakarta. Tinggal di Cirebon, Jawa Barat.

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!