Tutik: Back-up Angkutan Online Bukan Keputusan Organda

posbali.id

Sangat Tepat Dishub “Kandangkan” Angkutan Online

 

DENPASAR, POS BALI ONLINE – Berlatur-larutnya kasus angkutan online, memaksa Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah DPP Organda, Tutik Kusuma Wardhani angkat bicara. Menurutnya untuk implementasi SK Larangan Gubernur dan demi tertibnya moda transportasi di Bali, langkah yang diambil Dishub Bali “mengandangkan” setiap angkutan online yang terjaring operasi razia gabungan sudah sangat tepat.

Apalagi sampai sekarang angkutan online di Bali tetap beroperasi secara ilegal, sehingga menodai SK Gubernur Bali No.551/2783/ DPIK tanggal 26 Februari 2016 yang melarang operasional angkutan aplikasi online. Dia menilai persoalan itu akibat adanya oknum yang membackup, namun bukan berdasarkan sikap resmi Organda.

“Kalau ada anggota Organda yang memback-up angkutan ilegal tentu itu, bukan keputusan organisasi, tetapi ulah oknum,” tegasnya seraya mendorong agar persoalan itu segera diselesaikan diinternal Organda Bali. Mengenai oknum tersebut, langkah yang paling tepat menurut mantan anggota DPRD Bali itu harus diberikan pembinaan terlebih dahulu. Organda Bali harus berani bersikap tegas dengan membersihkan anggota yang terbukti melanggar aturan organisasi.

Dengan demikian sikap abu-abu yang dituding selama ini bisa diluruskan secara internal oleh Organda Bali sendiri. “Pembinaan dulu karena Organda ini, organisasi yang membawahi banyak unit-unit transportasi, tidak hanya taxi ataupun AKAP,” jelasnya.

Selain itu, menurut politisi Partai Demokrat ini, langkah yang diambil Gubernur sangat tepat. Apalagi setiap usaha angkutan harus mengikuti aturan yang berlaku. Seperti Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No.32 tahun 2016 sudah sangat jelas mengatur angkutan online.

“Angkutan online yang didukung apabila tidak melanggar UndangUndang. Persyaratan PM 32 tahun 2016 jangan dilanggar. Seharusnya dimana kita melakukan kegiatan ekonomi, tentu harus tunduk dengan regulasi setempat,” tegasnya.

Selaku Pengurus DPP Organda, Tutik meminta semua pelaku usaha mematuhi aturan. Jika melanggar, pemerintah wajar bersikap tegas untuk memberikan keadilan berusaha bagi seluruh masyarakat. “Kemajuan teknologi memang tidak bisa dihindari, tetapi bukan berarti bebas tanpa regulasi. Organda Bali harus bertindak sesuai dengan PM 32 tahun 2016. Dan untuk di Bali kalau sudah ada SK Guburnur, itu harus dipatuhi,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, meski SK Gubernur Bali No.551/2783/ DPIK tanggal 26 Februari 2016 yang melarang operasional angkutan aplikasi online Taksi Uber, GrabCar dan GoCar di Bali, namun angkutan online itu justru tidak mematuhinya. Bahkan, justru melawan keputusan larangan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika itu. Pemprov lantas menggelar rapat koordinasi gabungan yang dipimpin Asisten II Setda Provinsi Bali, I Ketut Wija. Hasilnya antara lain angkutan online yang yang melanggar aturan, akan ditindak tegas. 016

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *