Tujuh Ruas Jalan di Legian Masih Berbadan Tanah

posbali.id
Terbentur Status LC

MANGUPURA, POS BALI – Sebagai daerah kawasan pariwisata, ternyata masih ada jalan berbadan tanah di wilayah Legian. Jalan tersebut sama sekali belum mendapatkan pengerasan dan pengaspalan. Hal itu dikarenakan jalan tersebut merupakan lahan konsolidasi (Land Consolidation) yang terbangun seiring perkembangan wilayah.

 

Lurah Legian, Made Madiya Suryanatha tidak menampik kondisi tersebut. Dimana ada 7 ruas jalan tanah yang berada di jalan Dewi Sri, jalan itu merupakan tanah LC dan belum dilengkapi drainase. Diakuinya jalan tersebut juga beberapa kali sempat heboh di medsos, karena pada saat musim hujan kondisinya ada yang becek dan menimbulkan genangan air. Tujuh ruas jalan tersebut yaitu jalan Prajanatha 1, Jalan Kosalya, jalan Campuhan Utara, jalan Sri Tanjung, jalan Pandawa I, Jalan Jatayu, jalan Marga Kirana. “Lahan itu kini sudah berkembang, banyak toko dan penduduk disana. Tapi adapula yang masih berbentuk lahan kosong,”ujar Madiya.

 

Karena jalan tersebut sering menuai keluhan karena kondisinya, masyarakat Legian diakuinya mengusulkan 7 jalan tersebut ke dalam Musrenbang kelurahan Legian tahun2020. Agar jalan tersebut bisa disentuh pengaspalan dan dilengkapi drainase. Apalagi jalan tersebut berada di kawasan pariwisata, yang sering dilalui wisatawan. Tentunya kondisi tersebut tidak elok dan menjadi citra negatif bagi wilayah. “Memang karena jalan itu lahan LC, Pemkab Badung tentu agak susah menindaklanjutinya. Tapi kami di kelurahan tetap mengusulkan peningakatan kondisi jalan tersebut,  karena ini harapan masyarakat yang telah berkali-kali diusulkan,”terangnya.

 

Pihaknya berharap, jalan tersebut kedepannya tersentuh penataan dari pemerintah. Entah siapa yang berkewenangan, ia berharap agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut. Jika itu ranah pemerintah pusat, karena pengadaan LC itu dilakukan pemerintah pusat. Tentunya ia berharap melalui musrenbang kelurahan, hal itu bisa ditindaklanjuti ke Musrenbang propinsi agar diusulkan kepada pemerintah pusat. Namun jika masih memungkinkan, ia berharap Pemkab Badung bisa menangani hal tersebut.

 

Dikonfirmasi terpisah kepada Kabid Bina Marga Dinas PUPR kabupaten Badung, Sang Nyoman Oka Parmana menjelaskan bahwa tanah LC itu sebenarnya berada dibawah tanggungjawab pengembang saat itu. Sebab LC itu adalah tanah yang digarap pengembang, untuk peningkatan produktifitas. Entah itu untuk peruntukannya untuk pertanian, pemukiman atau hotel. Karena dulu lahan itu diadakan oleh panitia LC, tentunya fasum dan fasos itu disiapkan oleh panitia LC. Namun karena itu kini menjadi permasalahan, masyarakat akhirnya mengusulkan itu kepadq Pemda. “Kita tidak tahu janjinya pengembang dulu seperti apa di lahan itu, panitia LC itu juga belum jelas kita ketahui adanya. Tapi itu bisa diusulkan Pemda melihat urgensi dan kepentingan, bahwa ada jalan yang tidak diaspal. Tentu usulannya mengikuti mekanisme yang berlaku,”terang Oka Parmana.

 

Tidak dipungkirinya masalah LC yang belum terbangun dan dilengkapi fasos dan fasum itu relatif banyak. Dimana tujuan pengadaan LC diakuinya cukup bagus, sehingga ada solusi yang ditawarkan terkait dinamika wilayah. Namun sayangnya, terkadang itu tidak dituntaskan adanya, sehingga menjadi masalah baru di masyarakat. Karena itulah masyarakat mengadu ke Pemda, karena Pamda dinilai bisa mengakomodir harapan tersebut. “Yang jelas itu nantinya bisa dimasukkan ke dalam aset Pemda, tapi harus dijelas dulu status lahan itu. Jika anggaran memungkinkan, tentu itu bisa dikerjakan,”sebutnya.

 

Pihaknya berharap, masyarakat dan pemerintah terbawah juga visa ikut mengejar kejelasan status tersebut. Sebab informasi terkait panitia pengadaan LC tersebut juga masih minim adanya. Jika hal itu telah diusulkan dan sekiranya mendapatkan anggaran prioritas, tentu pihaknya juga akan ikut mengejar kejelasan status tersebut nantinya kepada BPN. Sebab dalam penyusunan DED nantinya, tentu diperlukan kejelasan terkait status lahan itu. “Kalau bisa status lahan ini dikejar dulu oleh pihak kelurahan, sehingga jelas adanya. Apakah itu diserahkan asetnya ke Pemda atau bagaimana, sebab lahan itu adalah lahan LC,”imbuhnya. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!