Tower di By Pass Ngurah Rai Tak Berizin

posbali.id

Kemana Setoran Rp2 Juta per Titik Itu?

DENPASAR, POS BALI ONLINE – Bisnis gelap tower di median jalan, tampaknya mulai terkuak. Kendati Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Bali I Nengah Dawan Arya telah mengklarifi kasi melalui Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS) pada Minggu (24/7) lalu, Kepala Dishubkominfo Badung I Made Weda Dharmaja, Minggu (14/8) ‘bernyanyi’. Dia dengan tegas memastikan jejeran tower yang “menghiasi” median jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai dipastikan tak mengantongi izin.

Jika tak berizin kemana setoran dari pengelola dan pemilik tower sebesar Rp2 juta per titik, per tahun sebagaimana dikemukakan Dawan Arya? Pada klarifikasinya pada podium yang digagas Gubernur Mangku Pastika tersebut,

Dawan Arya menyatakan,  pihaknya  telah melakukan konfirmasi mengenai keberadaan tower tersebut yang dinyatakan  sebagai bagian pendukung komunikasi yang berhubungan dengan alat komunikasi berupa telepon atau hand phone yang membutuhkan signal.

“Keberadaan tower-tower tersebut berfungsi untuk memperkuat signal jaringan telepon. Dan masing- masing dari pengelola dan pemilik tower secara jelas sudah memberikan kontribusi sebesar Rp 2.000.000 per tahun/ tiang sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah,” katanya. Dia juga menyatakan, bahwa kewenangan mengenai keberadaannya ada di tingkat kabupaten/kota.

 

BELUM KELUARKAN REKOMENDASI

Weda Dharmaja menegaskan, sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi pembangunan tower baru, begitu juga sebelumnya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Badung, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Badung tak pernah memberikan izin. “Kami belum pernah mengeluarkan rekomendasi pembangunan tower baru, sampai ada aturan baru pengganti Perda Tower yang telah dibatalkan oleh pemprov,” jelasnya.

Weda Dharmaja menjelaskan, soal penata-usahaan tower di Badung dinyatakan status quo sampai ada peraturan baru pengganti, Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung, yang telah dicabut oleh Pemprov Bali.

Pejabat asal Sembung, Mengwi ini mengharapkan pihak-pihak terkait khususnya pengusaha yang bergerak dalam bidang tower tidak melakukan kegiatan pembangunan tower. Saat ini lanjut dia, pihaknya sedang fokus menyusun aturan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

rlaku. Sebelumnya, setelah perda tower dicabut oleh Pemprov sejumlah tower liar mulai bermunculan. Tower liar tanpa izin ini berdiri diantaranya di Jalan By Pass Ngurah Rai, wilayah Kelan, masih di Jalan By Pass Ngurah Rai tepatnya di depan tempat hiburan malam Boshe dan di Jalan Sunsetroad persimpangan Jalan Dewi Sri, Legian. Towertower ini dibangun di atas taman median jalan, posisinya sangat dekat dengan tower monopole milik PT Bali Towerindo Sentra (BTS) yang sebelumnya telah terbangun.

Menertibkan Tower Liar itu diperlukan nyali Satuan Polisi pamong Praja (Satpol PP) Badung. Pasalnya, sebelumnya, satpol PP mengaku tak bisa bertindak lantaran belum berkoordinasi dengan pihak Dishubkominfo.  “Terkait Tower di jalan By Pas Ngurah Rai belum bisa dilakukan tindakan. Senin (hari ini.red)  kami akan koordinasi dengan Dishubkominfo karena di sana sebagai pengawas Tower,” kata Kabid Penyidikan Satpol PP Nyoman Badra, Jumat (12/8) lalu. 020/001

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!