Tolak UU MD3, Korwil Bali Aksi Tolak Revisi UU MD3 Galang Petisi Masyarakat

posbali.id

DENPASAR, POSBALI.ID – Revisi UU MD3 yang telah resmi diterapkan menuai kritik dari sejumlah kalangan. Proses penggodokan yang relatif singkatdan adanya sejumlah pasal-pasal kontoversial menjadi alasan penolakan tersebut.

Korwil Bali Aksi Tolak Revisi UU MD3, I Putu Indra Mandhala Putra, SH.,M.Kn. mengatakan sejumlah beberapa pasal yang dinilai kontroversial. Pertama tekait dengan pasal yang mengatur Hak Imunitas para anggota DPR dan ‘Pasal Karet’ 122 K, dimana DPR dapat mengambil langkah hukum terhadap orang-orang yang dianggap ‘merendahkan’ DPR dan anggotanya.

Selain itu juga ada pasal yang menyatakan jika seseorang (termasuk ketua KPK) yidak datang saat dipanggil DPR, bisa dipanggil paksa oleh polisi. Pasal ini sangat kontroversional sebab sebelumnya KPK bukan menjadi kewenangan DPR. Akibatnya publik pun takut adanya langkah intervensi DPR terhadap proses pemberantasan korupsi di KPK.

“Meski Presiden Jokowi menolak untuk menandatangani, undang-undang itu akan tetap berjalan. Tapi kita masih punya kesempatan untuk menggugurkan UU MD3 ini. Kita bersama-sama bisa mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena proses pengesahan UU MD3 ini cacat,” kata pria yang sering disapa Iman saat ditemui di seputaran Renon, Denpasar.

Lebih lanjut ia mengatakan setidaknya ada tujuh alasan penolakanundang-undang tersebut oleh presiden, diantaranya, karena Presiden menolak tandatangan, Presiden tidak mengetahui terkait pasal-pasal kontroversial, bertentangan dengan putusan MK no 76/puu-XII/2014 tentang pemanggilan anggota DPR, pembahasan tertutup dari public, pasal kontroversial tidak masuk dalam naskah akademik, pengesahan terburu-buru dan bertentangan dengan demokrasi, terutama akuntabilitas publik.

Terkait dengan kondisi tersebut, gugatan kepada MK pun akan diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Tolak UU MD3 yang terdiri dari gabungan LSM dan organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia yaitu di antaranya, Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Bali Peduli Bangsa, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Organisasi Pemuda Dongki Bali, dan FITRA.

“Maka dari pada itu kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali pada khususnya, yang tidak setuju jika wakil rakyat tidak boleh dikritik oleh rakyatnya sendiri untuk bergabung menjadi penggugat ke Mahkamah Konstitusi,” ucap Iman.

Masyarakat yang ingin bergabung dengan gerakan tersebut dapat berpartisipasi dengan menandatangani petisi secara online di link: https://bit.ly/2HeLJu9 (nantinya hasil petisi akan dibawa sebagai data dukungan ke MK).

Selain itu, masyarakat juha dapat berkontribusi secara langsung dengan mengirimkan fotokopi KTP dan Surat Kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai (format Surat Kuasa bisa diunduh di sini: http://bit.ly/2FRO3cw) ke Posko Korwil Bali Aksi Tolak UU MD3 di Jl. Kusuma Bangsa III/18x, Denpasar, Bali (CP: 081339694568), atau bisa dikirimkan langsung ke alamat Kantor Hukum Veri Junaidi & Associates, Jl. Tebet Timur Dalam VIII Q No. 1, Tebet, Jakarta Selatan (CP: 087877207657).

“Saat ini, petisi kita sudah didukung oleh 226 ribu orang. Ini adalah petisi nasional dengan dukungan terbanyak dan pertumbuhan tercepat di Indonesia. Dengan suara kita bersama, besar kemungkinan gugatan kita akan berhasil. Mari gerak sekarang,” pungkas Iman. eri

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!