Tokoh Sawangan dan DPR RI desak aktifitas penyedotan pasir perhatikan dampak lingkungan dan masyarakat

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Kendati operasional kapal penyedot pasir dari PT PP mendapatkan protes keras dari masyarakat Sawangan, utamanya nelayan. Namun kenyataannya operasional kapal tersebut masih hilir mudik menyedot pasir dari pantai Sawangan dan Pandawa. Hal tersebut membuat salah seorang tokoh masyarakat Sawangan, Wayan Muntra menjadi beram dan prihatin. Bagaimana mungkin pemerintah dinilai sangat cuek kepada aspirasi dan keluhan masyarakat tersebut. Dimana tanpa ada sosialisasi dan jaminan dampak aktifitas tersebut, pemerintah terkesan melegalkan kegiatan yang mengenyampingkan sumber mata pencaharian masyarakat. “Protes ini bukan berarti kami menolak proyek penyedotan pasir yang dilakukan untuk pelebaran bandara. Kami protes karena kajian pengerukan pasir ini tanpa melalui proses yang benar. Jaraknya saja begitu dekat dengan bibir pantai, tentu ini berakibat ke wilayah pesisir,”terang Wayan Muntra, Kamis (12/7).

 

Diakuinya masyarakat Sawangan sangatlah khawatir dan was-was dengan aktifitas kapal tersebut, sehingga pihaknya diminta untuk mengundang perwakilan DPR RI dan DPRD Badung, untuk melihat langsung abrasi parah yang ada di Sawangan. Dimana abrasi tersebut diyakini bukan karena faktor alam, tapi juga kegiatan terkait yang dulu pernah dilakukan. Untuk itu ia meminta dengan tegas agar kegiatan penyedotan pasir itu dihentikan dulu, sehingga tidak memperparah terhadap kondisi yang ada saat ini. “Amdal kegiatan mereka ini harus dikaji betul dan disosialisasikan. Harus ada pertanggungjawaban mereka, jika ada dampak yang ditimbulkan. Sosialisasi ini adalah hak kami untuk mengetahui, jadi tolong di hormati,”sentilnya.

 

Dipaparkannya, masyarakat Sawangan tidaklah semua berkecimpung di dunia pariwisata. Sebagian kecil masih menekuni aktifitas nelayan yang dipakai untuk menggantungkan hidupnya. Sementara karena aktifitas pengerukan tersebut, nelayan mulai sulit untuk mencari ikan dan melaut. Terlebih lagi pantai merupakan aset penting bagi pariwisata Bali, yang sudah semestinya harus dijaga. Karena itu ia mendesak agar pemerintah jangan mengorbankan masyarakat, demi kepentingan disatu sisi semata. Jika hal terus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa saja akan melawan dan berdemo. “Tolong perhatikan nasib masyarakat, jangan mereka ini seolah diabaikan. Dampak aktifitas ini sudah jelas timbul, apakah ini mau dibiarkan begitu saja? Perjuangan kami ini adalah untuk menjaga lingkungan dan tempat penghidupan kami. Ini juga demi keberlangsungan pariwisata, yang menjadi sumber pendapatan terbesar negara. Apa semangat masyarakat ini mau dipatahkan begitu saja?,”bebernya.

 

Menyikapi keluhan masyarakat Sawangan, anggota DPR-RI komisi IV, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra mengaku akan segera melaporkan keluhan masyarakat tersebut kepada pemerintah pusat. Dari informasi dilapangan, dietahuinya dalam kurun waktu 2 hari, Pantai di Sawangan sudah kehilangan sekitar 13 ribu meter kubik pasir. Hal itu bisa dilihat dari kondisi kedalaman pantai, tinggi pasir saat ini dan panjang abrasi pantai. Dimana hal tersebut diyakini oleh masyarakat, akibat aktifitas penyedotan pasir untuk reklamasi airport. “Memang kondisi penyedotan pasir ini jaraknya relatif dekat. Jika jaraknya terlalu dekat, tentu akan berpotensi membawa pasir di pesisir ke tengah untuk mengurug cubangan yang ditimbulkan. Penyedotan ini juga akan membuat ikan menjauh dan kerusakan biota laut, dampaknya ini akan dirasakan masyarakat dan lingkungan,”paparnya.

 

Ditegaskannya Bali hanya mempunya pariwisata, dengan keindahan panorama lingkungannya. Tentunya panorama pantai yang menjadi nilai jual utama tersebut harus dijaga, sebab jika itu rusak akan membuat sengsara dan merugikan banyak pihak. Untuk itu ia meminta agar aktifitas tersebut dihentikan sementara dan dikaji secara matang serta disosialisasikan dengan baik. “Kami bukan menghambat, tapi harus jelas dulu seperti apa. Perlu kejelasan dampak yang ditimbulkan dan bagaiana komitmen pihak terkait karena imbasnya ini langsung dirasakan masyarakat dan akan berpengaruh ke PAD. “Kita akan bersurat ke Angkasa Pura I, PT PP, KKP dan Unud selaku pihak yang terlibat. Saya juga sudah sampaikan masalah ini ke dirjen secara lisan. Kalau aktiftas kapal tidak bisa dihentikan, kita harap agar di relokasi, entah dipindahkan atau bagaimana,”tegasnya.

 

Dalam waktu dekat ini, ia mengaku akan mengajak rekannya di Komisi IV DPR RI untuk segera turun ke lapangan. Ia juga mengaku akan meminta pihak terkait untuk ikut turun bersama, melihat kondisi riil dilapangan yang dikeluhkan warga. Disadarinya setiap pembangunan mampunyai dampak yang ditimbulkan, namun hal itu harus diminimalkan sehingga kerugian bagi lingkungan dan masyarakat tidaklah sampai dirasakan. Selain komitmen penanggulangan, ia juga menilai diperlukan adanya sumbangsih dari pihak proyek, untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang terdampak akibat aktifitas proyek mereka. Apalagi sudah jelas hal itu menimbulkan pendapatan nelayan berkurang drastis dan hampir tidak bisa melaut.

 

Pihaknya juga mengapresiasi sikap masyarakat atas partisipasi pengawasan yang dilakukan, hal tersebut dinilainya adalah bukti bahwa masyarakat sangat berkomitmen menjaga lingkungan. Dimana hal itu dijamin adanya oleh negara, melalui pasal 32 tahu 2009, pasal 70 tentang peran serta masyarakat dalam optimalisasi pembangunan, termasuk pengawasan. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!