Soal 700 PSK Dolly dan Kalijodo Masuk NTB

posbali.id

Wakil Ketua DPRD Minta Pemda NTB Lakukan Penanganan Serius

 

Fahrul Mustofa

SURVEI lapangan yang dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) provinsi NTB, terkait masuknya sebanyak 700 orang PSK dari Dolly dan Kalijodo ke NTB, merupakan bentuk kewaspadaan bagi Pemda NTB. Untuk itu, semua pihak diharapkan mulai melakukan pemetaan terhadap keberadaan Pekerja Seks Komersial tersebut.

Sebab, dikhawatirkan jika dibiarkan tanpa adanya penanganan serius, maka rentan menimbulkan penyakit menular seksual (PMS). “Memang survei KPA NTB itu baik, tapi jika dipublikasi maka menjadi tidak baik bagi kondusifitas daerah. Sekarang saatnya, kita tidak boleh saling menyalahkan tapi, perlu melakukan penanganan serius,” ungkap Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahally Fikri menjawab POS BALI saat dimintai tanggapannya, Kamis (18/8).

Ia mengatakan, penanganan PSK beda dengan penanganan penyakit masyarakat lainnya. Pasalnya, jika belum ada upaya strategis dan koordinatif dengan melibatkan semua pihak lantas terpublikasi terlebih dahulu, mereka (PSK) biasanya akan lari dan mengamankan dirinya.

“PSK itu ada jaringannya. Sehingga, perlu kita persempit salurannya melalui pelibatan semua pihak mulai Kepolisian, Satpol PP dan Dinas Sosial guna segera mengeluarkan mereka dari wilayah NTB tanpa harus terpublikasi,” kata Mahally.

Menurutnya, penertiban PSK sekaligus pembinaan merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan predikat NTB yang kini mengedepankan wisata halal dalam pembangunan pariwisatanya. “Saya dukung penuh penertiban PSK, bila perlu itu dilakukan rutin dan terkoordinatif dengan Pemda Kabupaten/Kota di NTB,” ujar Mahally Fikri.

Diketahui, merujuk survei KPA NTB, tempat PSK tersebut beroperasi di NTB tersebar diberbagai wilayah tujuan wisata. Ada yang di Senggigi, Gili Terawangan bahkan sampai ke Pulau Sumbawa. Di provinsi NTB sendiri, penyebab utama berkembangnya HIV/AIDS karena heteroseksual di usia-usia produktif dari 20-49 tahun.

Sehingga, mengantisipasi penyebaran HIV/AIDS, para PSK sudah diberikan kartu sehat sehingga mudah dikontrol. Pemahaman juga tetap diberikan agar dalam melakukan hubungan seksual tetap aman. “Saat ini saya belum dapatkan data terupdate jumlah penderita HIV/AIDS, tapi data terakhir pada bulan Maret lalu jumlahnya 1.168 orang,” ungkap Ketua Komisi Penanggulangan HAIV/AIDS provinsi NTB H Soehermanto.

Menurut dia, jumlah masyarakat NTB yang tidak terdeteksi terkena HIV/AIDS bisa saja lebih banyak lagi. Mengingat masih sedikit masyarakat yang sudah melakukan tes.  Selain itu, setelah Dolly ditutup, para PSK terpaksa berkelana ke tempat-tempat yang dinilai strategis seperti NTB. Begitu juga dengan penggusuran Kalijodo di Jakarta.

“Survei lapangan kami, jumlah PSK dari Dolly yang menjual diri di NTB mencapai 700 orang. Itu, karena KPA Kabupaten/Kota bersama instansi terkait terjun ke lokasi-lokasi yang rentan penyebaran HIV/AIDS,” ujar Soehermanto. *** 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!