SK Mutasi Bodong Hebohkan Badung

Diduga Palsukan Tanda Tangan Bupati

 

MANGUPURA, POS BALI ONLINE – Demi memperoleh jabatan atau tempat kerja strategis alias basah, beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Badung diduga nekat memalsukan surat keputusan (SK) Mutasi.

Kalau sesuai prosedur harusnya ada paraf saya dan Kepala Kepegawaian . Ini tidak ada paraf saya . Adi Arnawa, Sekda Badung

Puspem Badung, Selasa (5/8) mendadak heboh, setelah beredar kabar tersebut. Dari informasi yang beredar ada 5 (lima) SK mutasi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pesedahan Agung yang diduga palsu alias bodong. Terbongkarnya pemalsuan SK ini diketahui dari nomor SK yang tercantum ternyata sudah digunakan alias dobel.

Tanda tangan Bupati Badung yang tercantum diduga dipalsukan.

Dari lima SK yang diduga ‘aspal’ tersebut seluruhnya menuju ke Badan Pendapatan dan Pesedahan Agung. Lima SK tersebut adalah SK No. 4331/03/HK/2017 atas nama PNS berinisial IKS, SK No. 4332/03/HK/2017 atas nama NMA dari Kantor Camat Abiansemal ke Bapenda/Sedahan Agung, SK No. 4334/03/HK/2017 atas nama IWS dari Kantor Camat Petang ke Bapenda/Sedahan Agung, SK No. 4329/03/HK/2017 atas nama IMSH dari Kantor Camat Petang ke Bapenda/Sedahan Agung, SK No. 4328/03/HK/2017 atas nama IKU dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak ke Bapenda/Sedahan Agung.

Kejanggalan itu muncul setelah kelima PNS ini baru melapor ke Kepala Bapenda/Pesedahan Agung I Made Sutama, pada Selasa (5/9) . Padahal kelima SK ini tertanggal 3 Juli 2017 dan mulai berlaku tanggal 10 Juli 2017. “Ya, memang ada staf pindahan baru yang menghadap. Tapi saya belum mengetahui informasi kalau SK mutasinya bermasalah,” kata Sutama.

Kejanggalan berikutnya, SK tersebut tanpa paraf Kepala Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Daerah. Setelah ribut ditingkat staf, bagian mutasi di Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia melakukan penelusuran ke Bapenda/Sedahan Agung. “Di Kepegawaian SK mutasi itu tidak tercatat atau terdata, arsipnya juga tidak ada,” ungkap sumber di Kepegawaian.

Dengan berbekal salinan SK mutasi yang diperoleh di Bappeda, staf BKD kemudian melakukan penelusuran nomer SK yang tercantum. Ternyata nomer SK-nya dipalsukan. SK No. 4331/03/HK/2017 atas nama PNS berinisial IKS sudah digunakan untuk SK Jabatan Fungsional (Jafung) salah satu PNS, SK No. 4332/03/HK/2017 atas nama NMA ternyata sudah dipakai oleh PNS dengan inisial IBS, untuk SK No. 4328/03/HK/2017 atas nama IKU ternyata menggunakan nomer SK Kegiatan Pemungutan Retribusi di Bapenda. SK No. 4329/03/HK/2017 atas nama IMSH sudah sempat dipakai untuk SK Mutasi pegawai di Dinas Pertanian dan Pangan, SK No. 4334/03/HK/2017 atas nama IWS telah dipakai oleh pegawai dengan inisial HK. Kepala Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia I Gede Wijaya belum bisa dikonfi rmasi, lantaran ponselnya tidak aktif.

Sementara itu, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa yang dikonfi rmasi mengaku belum menerima laporan mengenai dugaan pemalsuan SK ini. Saat ditunjukkan lampiran SK yang dimaksud, pejabat asal Pecatu ini mengakui proses SK ini tanpa melalui prosedur. “Kalau sesuai prosedur harusnya ada paraf saya dan Kepala Kepegawaian. Ini tidak ada paraf saya,” tegas Adi Arnawa.

Meluruskan masalah ini, rencananya besok (Rabu hari ini) dirinya akan memanggil Kepala Dinas Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, termasuk mengkonfi rmasi ke Bagian Hukum Setda Badung. Mengingat nomer SK harus melalui dan tercatat di Bagian Hukum. “Besok akan kita panggil pihak terkait,” sebutnya. 020

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *