Simpang Jimbaran akan diperlebar

posbali.id
Proses pembebasan lahan warga optimis selesai Nopember ini

MANGUPURA, POS BALI – Kekroditan arus lalin di simpang Jimbaran dipastikan juga akan tersentuh penataan oleh Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VIII. Dimana penataan tersebut akan menjadi satu paket dengan pembuatan Underpass bundaran Ngurah Rai senilai yang bernilai kontrak Rp 168 milyar. “Lingkup pengerjaan kami memang ada dua, yaitu simpang tugu Ngurah Rai dan penataan simpang Jimbaran. Disana lalin yang dulunya dua lajur akan ditambah lagi satu lajur lagi. Sehingga akses kendaraan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua tidak terhalang yang berhenti menuju ke Unud,”terang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII, I Nyoman Yasmara Senin (6/11) kemarin.

 

Untuk membuat ruas lajur tersebut, pihaknya mengaku akan melebarkan jalan pada sisi kanan arah lalim dari Denpasar menuju Nusa Dua, tepatnya di belakang usaha Pizza Hut. Sehingga ketika dibuat lajur baru maka akan ada space yang mencukupi untuk dibuatkan jalan, tentunya diikuti dengan menggeser posisi median jalan saat ini. “Lebar jalan itu kurang lebih sekitar 2 meter, dengan panjang 200 meter. Nantinya juga akan ada 4 lahan milik warga yang akan terkena pelebaran. Itu sekitar 4,9 are pada sisi kanan jalan arah Denpasar ke Nusa Dua, tapi itu akan diganti rugi oleh Pemkab Badung,”paparnya.

 

Selain lahan warga dan penggeseran median jalan, beberapa utilitas milik PLn diakuinya juga akan terkena dampak. Karena itulah nantinya utilitas PLN akan direlokasi posisinya berbarengan dengan pengerjaan proyek. Sebelum itu dikerjakan, pihaknya saat ini masih menunggu selesainya proses kompensasi lahan warga yang sedang dilakukan Pemkab Badung. “Kita harap Februari ini penataan ini sudah bisa dikerjakan. Mudah-mudahan lahan warga ini bisa bebas secara total (baik di Simpang Jimbaran dan utara bundaran Ngurah Rai) pada akhir bulan Nopember,”harapnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kab Badung, Sang Oka Parmana mengaku optimis proses pembebasan lahan milik warga di utara Bundaran Ngurah Rai dan simpang Jimbaran bisa terealisasi akhir Nopember ini. Saat ini proses pembebasan lahan sudah masuk pada kesepakatan harga tanah yang terkena proyek tersebut. “Sebelum hari raya Galungan kemarin kita sudah paparkan terkait hasil penilaian dari tim apprisail di Tuban dan Jimbaran. Sekarang tinggal menunggu hasil keputusan masyarakat seperti apa, apakah menetima tau tidak. Kita juga sudah berikan mereka surat pernyataan, katanya ada yang sudah disetor ke lurah dan akan kita jemput esok,”terangnya.

 

Khusus untuk Tuban, pihaknya mendengar memang ada sinyal dsri masyarakat terkait ketidaksetujuannya, dengan nilai harga tanah warga yang ditentukan appraisal maksimal Rp 20 juta permeter. Karena itulah pihaknya masih menunggu surat pernyataan warga secara total, untuk mengetahui berapa warga yang tidak setuju dengan harga tersebut. Namun ditegaskannya bagi warga yang setuju dengan harga tersebut maka akan segera diproses pencairannya, sementara untuk yang belum setuju akan diserahkan kepengadilan. Hal tersebut dikarenakan sesuai dengan aturan, pihaknya tidak bisa memberikan harga melebihi yang telah ditentukan tim appraisal. “Yang belum setuju ini kita arahkan berproses dengan pengadilan, kita titip uangnya disana. Tapi tentunya harga yang dipakai nanti bukan sesuai yang ditentukan apprisail, karena kita tidak menemukan kesepakatan. Tapi memang prosesnya tentu akan cukup lama nantinya,”paparnya sembari menerangkan untuk lahan di Jimbaran sejauh ini berjalan lancar, namun nilai tanah warga di simpang Jimbaran tidak dipungkirinya sedikit dibawah dibandingkan dengan di Tuban. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!