Sebelum Pilkada, Dukcapil Lobar Kebut Perekaman E-KTP

LOBAR, POS BALI ONLINE – Setelah dipastikan mendapat tambahan dua unit alat rekam pada APBD Perubahan 2017, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lobar mulai bergerak dengan mempercepat proses perekaman. Ditargetkan, proses perekaman bisa mencapai 100 persen sebelum pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang.

 

Disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Lobar H, Muridun, pihaknya memang mengajukan 10 unit tambahan alat rekam. Namun pada APBD Perubahan 2017, pihaknya baru mendapat dua unit tambahan. Seperti diketahui, dari 22 alat rekam yang dimiliki, 11 diantaranya mengalami kerusakan dan tak bisa terpakai. Pihak Dinas Dukcapil Lobar pun bukannya tanpa usaha, dan terus berupaya meminta ke Kementerian terkait untuk dilakukan perbaikan alat rekam. Namun upaya ini tak juga membuahkan hasil. Sehingga Dukcapil mengusulkan pengadaan alat rekam melalui perubahan APBD 2017. “Sejak Desember tahun lalu kita usulkan minta (perbaikan) ke pusat, belum ada hasil,” katanya.

 

Dilanjutkan Muridun, dari sisa 11 unit alat rekam dan tambahan dua unit, pihaknya berusaha terus menggenjot perekaman hingga bisa rampung pada waktu yang telah ditargetkan. Kendati masih berharap ada tambahan lagi, pihaknya tidak terlalu memaksakan kehendak, pasalnya kondisi anggaran daerah terbatas dan masih banyak program kepentingan publik lain harus diatasi. “Total ada 13 alat rekam, ini akan dimanfaatkan secara maksimal,” terangnya.

 

Muridun lantas menerangkan, guna mencapai target perekaman e-KTP. Dari target perekaman 510 ribu wajib e-KTP, sekitar 83 persen sudah lakukan perekaman. Artinya ada sekitar 432.590 wajib e-KTP yang sudah melakukan perekaman dan menyisakan sekitar 88 ribu belum wajib e-KTP. “Yang sudah merekam ini namun belum terima fisik e-KTP sekitar 26.455,” paparnya.

 

Tak berhenti sampai disitu, bagi masyarakat yang bisa mendapat fisik E-KTP, pihaknya sudah memberikan surat keterangan (suket). Dukcapil bukannya tidak mau mengeluarkan fisik e-KTP, namun pihaknya lebih mendahulukan masyarakat yang sudah lakukan perekaman terlebih dahulu. Kalaupun mengeluarkan fisik e-KTP, pihaknya mengutamakan untuk alasan kesehatan atau perawatan di BPJS. “Blangko yang diperoleh dari pusat juga terbatas, hanya 12 ribu. Angka ini jelas kurang dari angka 26.455,” sambungnya kemudian.

 

Muridun juga menuturkan bahwa pihaknya juga terus berupaya mengear target. Pihaknya pun gencar melakukan perekaman ke desa-desa, serta di pusat keramaian. “Kita inventarisir bersama 12 SKPD ini, diyakini tak ada tumpang tindih data, akan kita cocokkan,” tandasnya mengakhiri. 033

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *