Sebagian Besar Dewan Lobar Belum Lapor LHKPN

posbali.id

LOBAR, POS BALI ONLINE – Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantas Kosupsi (KPK) merupakan suatu keharusan bagi para pejabat Negara, termasuk anggota DPRD. Hanya saja, di DPRD Lobar hanya beberapa dewan yang menjalankan kewajibannya, selebihnya seolah masih enggan melakukan kewajibannya.

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sekretaris DPRD Lobar, H. Isnanto Karyawan, batas waktu penyerahan LHKPN adalah pada akhir bulan Februari mendatang. Selain itu, pihak Sekretariat Dewan pun sudah mengingatkan para wakil rakyat tersebut terkait batas waktu penyerahan.

 

Haji Wawan—panggilan akrab H. Isnanto Karyawan, mengatakan bahwa sejauh ini baru sebagian dewan Lobar yang sudah melaporkan LHKPN-nya. Sedangkan sisanya masih belum melaporkannya kepada ke KPK. “Sampai sekarang hanya beberapa yang sudah, kebanyakan belum melaporkan,” ungkapnya dalam sebuah kesempatan.

 

Dengan batas waktu penyerahan LHKPN ke KPK, Haji Wawan mengharapkan para wakil rakyat tersebut segera melakukannya. Terlebih system yang digunakan secara adalah pelaporan secara online. Bahkan, untuk mempermudah kalangan dewan, pihak Sekretariat sudah membuatkan format laporan secara online, termasuk membuatkan email dan nomor Handphone, disamping mengambil foto copy KTP dari para anggota DPRD Lobar tersebut. “Format itulah yang diisi oleh anggota dewan, dibantu oleh jajaran Sekretariat Dewan dan Bagian Keuangan untuk mengetik hasil laporan yang diserahkan dewan,” jelasnya.

 

Dikonfirmasi mengenai alasan masih banyaknya dewan yang belum melaporkan LHKPN, Isnanto Karyawan menegaskan bahwa pada dasarnya para anggota dewan sudah mengetahuinya. Bahkan pada saat Rapat Gabungan Pimpinan (Ragapim) sudah disampaikan kepada anggota dewan. “Jawaban mereka belum-belum waktunya, karena masih bulan Februari,”ungkapnya.

 

Atas kondisi itu, pihaknya pun tidak bisa memaksa para dewan yang bersangkutan untuk mempercepat melaporkan LHKPN mereka. Namun, lanjut dia, seharusnya para dewan tersebut taat pada aturan dan segera melaporkan LHKPN tersebut ke KPK.

 

Dalam kesempatan itu, H. Isnanto Karyawan juga telah memasang CCTV di beberapa titik di Gedung DPRD Lobar. Pihak Sekretariat, kata dia, menindaklanjuti arahan KPK dan memasang di empat titik seperti di Ruang Rapat DPRD Lobar sebanyak dua unit CCTV, kemudian di Ruang Gedung Fraksi dan Ruang Ragapim masing-masing satu unit CCTV. “Pemasangan CCTV itu dilakukan akhir tahun 2017 lalu itu, anggarannya bersumber dari APBD-P tahun 2017 sekitar sebesar Rp10 juta,” pungkasnya kemudian. 033

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *