Satpol PP Bongkar Reklame Raksasa

posbali.id

MANGUPURA, POS BALI ONLINE – Berbagai pelanggaran masih ditemukan di Kabupaten Badung. Baik pelanggaran bangunan yang tak mengantongi izin maupun yang lainnya, seperti pemasangan baliho atau reklame.

Meski secara jelas Kabupaten Badung telah mengatur secara tegas letak pemasangan papan reklame. Peraturan Bupati Badung Nomor 80 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Badung misalnya. Perbup yang ditandatangani Bupati AA. Gde Agung ini telah mengatur secara jelas jarak dan ketinggian papan reklame, termasuk zonasi yang diperuntukkan untuk pemasangan reklame. Akan tetapi yang terjadi, masih ada saja papan reklame yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Terbukti, Rabu (10/8), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung melakukan pembongkaran papan reklame yang berukuran raksasa di Jalan By Pass Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta. Dibongkarnya reklame di sebelah timur Bandara Ngurah Rai lantaran melanggar pemasangan yang dapat menganggu penerbangan.

Kasatpol PP Badung, I Ketut Martha mengatakan sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya telah melakukan sejumlah kajian serta koordinasi dengan berbagai pihak. “Karena kategori melanggar kami bongkar,” kata Martha.

Pihaknya berharap, pemasangan reklame baik yang berukuran kecil, sedang maupun besar ke depannya agar memperhatikan peraturan hukum dan estetika. Terlebih, Badung sebagai destinasi pariwisata yang bertarap internasional, sehingga estetika harus tetap menjadi prioritas.

Salah seorang anggota DPRD Badung, I Gede Aryantha mengatakan, tugas Satpol PP tidak hanya mengesekusi ketika terjadi pelanggaran, namun lebih kepada pencegahan untuk meminimalkan pelanggaran. “Sosialisasi dan pembinaan sangat penting. Jelaskan aturan yang ada. Jangan ketika ada pelanggaran baru dibongkar. Kalau sudah dibongkar pengusaha bisa rugi, ini bisa menjadi preseden buruk,” kata Politisi Partai Gerindra ini.

Aryantha menambahkan, para pengusaha yang ada di Kabupaten Badung hendaknya juga tunduk pada aturan. “Urus izin dulu sebelum membangun, bukan membangun dulu baru urus izin. Kalau sudah sesuai izin dan lengkap kan tidak mungkin ada pembongkaran,” tegasnya. 020

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!