Revolusi Mental dan Mental Korupsi

posbali.id

Renungan 71 Tahun Indonesia Merdeka

 

Putu Suarthama

MERDEKA! Sampai di detik-detik perayaan HUT Ke-71 Kemerdekaan RI, Rabu (17/8), agenda nasional yang krusial — perang pada korupsi — belum juga menunjukkan titik terang yang memberi pencerahan bagi perspektif  optimisme masa depan bangsa ini.

Padahal, Presiden Jokowi yang  sejak awal pemerintahannya telah memaklumatkan program unggulan Nawacita dan Revolusi Mental sempat menebarkan harapan bagi rakyat. Mengingat  esensi dari program tersebut sarat nilai-nilai reformatif, transformatif dan visioner  serta pro kepentingan rakyat. Tapi, setelah dua tahun diluncurkan, hasilnya masih jauh dari ekspektasi, dan belum juga dirasakan rakyat.

Mengutip hasil simposium “Mewujudkan Indonesia Sejahtera : Implementasi Nawacita dalam Perspektif Pelaku di Daerah” yang digelar LP3ES di Medan belum lama ini, Nawacita masih terkesan sebagai pencitraan belaka.

Pembicara utama di forum itu, pakar ekonomi kerakyatan, Prof Dawam Rahadjo menilai, dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, Nawacita belum berjalan efektif, penerapannya masih membingungkan bagi jajaran aparat pelaksana di lapangan, terlebih bagi rakyat banyak.

Sebaliknya, kasus korupsi justru kian mengerikan. Ditunjuknya contoh, di tengah geger isu suap kasus narkoba yang melibatkan oknum petinggi TNI, Polri dan BNN, justru muncul wacana kemudahan remisi bagi para koruptor dengan alasan penjara sudah over kapasitas.

Tak heran jika survei  Harian Kompas mencatat, masyarakat menilai,  banyak aspek dan kondisi makin buruk saja pada saati ni. Misal, pada aspek keadilan hukum mereka menyatakan: 59,3% semakin buruk, 13,4%: tetap, 21,6%: semakin baik.

Lalu, pada aspek keadilan ekonomi mereka menyatakan: 60,7%: semakin buruk, 15,1%: tetap, 21,1%:semakin baik. Saat berbicara pada aspek peran negara, ternyatakesimpulannya: peran negara tidak memadai!

Terkait kemerdekaan, terlihat jelas bahwa masyarakat memandang Indonesia belum merdeka baik dalam bidang ekonomi (67,5%: menyatakan belum merdeka), politik (48,9%; menyatakan belum merdeka), budaya (37,1%: menyatakan belum merdeka).

Pandangan dan penilaian masyarakat di atas rasanya cukup mewakili aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Merekalah yang merasakan langsung atau bahkan menjadi obyek penderita dari keterjajahan di berbagai bidang justru di era “kemerdekaan” saat ini. Jadi, Indonesia merdeka, kata siapa?

Kembali ke isu sentral, terkesan kasus korupsi di Indonesia tidak ada matinya, bahkan modusnya kian canggih. Memang tidak ada negara bebas korupsi, tetapi Indonesia bermasalah dengan mental korupsi.

Mental itu telah merusak kinerja penegak hukum, sekaligus kian menyempurnakan kerusakan negara akibat korupsi. Institusi penegak hukum konvensional sudah mengalami pembusukan sehingga penindakan atas kasus korupsi tidak menimbulkan efek jera.

Yang terjaring dalam operasi tangkap tangan lebih merasa hanya sedang apes. Jauh lebih banyak lagi yang aman menikmati hasil korupsi. Rata-rata, vonis kasus korupsi sepanjang 2015 pun terendah dalam tiga tahun terakhir, dengan 68 vonis bebas (28 vonis bebas pada 2014 dan 16 pada 2013).

Tahun 1970-an, Bung Hatta melontarkan sinyalemen budaya korupsi di Indonesia. Namun, dalam seminar bertajuk “Membangun Indonesia Baru”, yang digelar Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (2012), Mahfud MD sebagai ketua alumni mengingatkan untuk mencermati pernyataan itu.

Kultur feodal Hatta tak salah dengan budaya korupsi dalam arti ditunjang akar kultural. Memang, semua bangsa pernah hidup dalam kultur feodal. Namun, bangsa-bangsa di negara maju mengalami transformasi kultural melalui revolusi mental dan meritokrasi.

Berbeda dari negara maju, Indonesia justru memelihara kultur feodal masuk ke birokrasi dengan alasan bagian dari identitas bangsa. Atasan pantas dilayani bawahan dalam arti bawahan tidak boleh mengoreksi aksi korupsi pihak para atasan.

Sebagai kompensasi, atasan membiarkan korupsi bawahan. Maka, korupsi di Indonesia sesunguhnya bukan lagi soal oknum, karena modusnya dalam semangat kebersamaan, berjenjang, lintas sektoral, bahkan antara yang diawasi dan yang mengawasi.

Di titik ini, fungsi pengawasan secara konvensional tidak efektif lagi  mencegah korupsi. Korupsi berjemaah, begitu istilahnya, sama sekali tidak ada hubungan dengan agama, tetapi sindiran halus untuk bangsa religius.

Kita siap merdeka (dengan mati sebagai risiko), tapi tidak siap membangun bangsa secara bertanggungjawab. Antopolog budaya Koentjaraningrat  (Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan) menyatakan, mentalitas menerabas dan tidak suka bertanggung jawab sebagai akibat terlalu lamanya masa dekolonisasi (penjebolan norma-norma lama).

Orang kita pandai mengambil jalan pintas meskipun akan membuat kondisi tambah kacau. Kita berani berbuat salah, tetapi tidak berani mengakuinya. Tersangka kasus korupsi berbelit-belit dalam keterangan dan tiba-tiba sering sakit ketika hendak diperiksa. Di lain waktu tersenyum lebar sambil melambaikan tangan, seolah mengejek penegak hukum atau rakyat yang dengan segala cara sukses mereka kadali.

Lantas, ke mana Revolusi Mental itu? Setelah dicanangkan oleh Presiden Jokowi saat upacara HUT ke-43 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) pada 2014, sempat bergaung kencang, tapi saat ini nyaris tak terdengar lagi!

Dalam sebuah forum di Jakarta (2014) yang  dipandu  presenter Najwa Shihab, Presiden Jokowi  memaparkan tentang target gerakan nasional revolusi mental. Jokowi mengingatkan, Indonesia adalah bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong.  Karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat makin sejahtera.

“Tapi saya juga ndak tahu kenapa, sedikit demi sedikit karakter itu berubah dan kita ndak sadar. Yang lebih parah lagi ndak ada yang nge-rem. Yang seperti itulah yang merusak mental,” ujar Jokowi.

Perubahan karakter bangsa tersebut, kata Jokowi, merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan yang meluas. “Kondisi itu seperti dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi kehidupan bangsa. “Oleh sebab itu, saya menawarkan ada sebuah revolusi mental,” ujarnya.

Terminologi revolusi, kata Jokowi, merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya.”Kalau ada kerusakan di nilai kedisiplinan, ya mesti ada serangan nilai-nilai ke arah itu. Bisa mengubah pola pikir, mindset. Titik itulah yang kita serang. Kita harus mengembalikan karakter warga bangsa ke apa yang menjadi keaslian milik kita, orisinalitas kita, identitas kita,” tegas Presiden Jokowi. Merdeka! ***

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!