Ratusan pelanggar 3 tertib ditipiringkan, 13 diantaranya tanpa dilengkapi surat-surat identitas diri

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Ratusan pelanggaran yang terjaring di wilayah kelurahan Kuta, Kedonganan dan Seminyak, Kamis (17/5) disidangkan di kecamatan Kuta. Mereka terjaring oleh sidak Pol PP kabupaten Badung, karena melanggar 3 tertib yang dicanangkan Pol PP Badung. Yaitu tertib usaha pariwisata, tertib jalan dan trotoar, serta tertib kependudukan. Dimana untuk tertib kependudukan, hal itu diakui untuk menyikapi adanya gangguan keamanan di luar Bali. Sehingga bulan tertib usaha pariwisata serta tertib trotoar dan jalan, disinergikan dengan patroli lingkungan bekerjasama dengan linmas. “Ada 71 orang yang kita sidangkan terkait pelanggaran administrasi, 36 lainnya itu terkait pelanggaran usaha pariwisata, serta pelanggaran trotoar dan jalan jalan,”terang Kasatpol PP kabupaten Badung, IGAK Surya Negara usai sidang.

 

Dari sekian banyak temuan yang didapati saat sidak, tidak dipungkirinya wilayah lingkungan Abian Base dan banjar Pering Kuta diakuinya sebagai penyumbang pelanggaran terbanyak. Mereka kemudian ditipiringkan dengan denda sejumlah Rp 500 ribu untuk pelanggaran tertib usaha pariwisata, sedangkan untuk pelanggaran tertib trotoar dan jalan dikenakan denda sejumlah Rp 300 ribu, serta pelanggaran tertib kependudukan dengan tidak melengkapi administrasi kependudukan itu dikenakan denda senilai Rp 100 ribu. “Mereka dikasih tenggang waktu bervariatif. Untuk usaha pariwisata itu diberikan tengggang selama 1 minggu untuk melunasi denda, jika mereka tidak sanggup maka akan ia akan dihukum kurungan penjara selama 1 bulan. Sedangkan untuk pelanggaran trotoar dan badan jalan, mereka diberikan tenggang selama 3 hari. Jika mereka tidak sanggup melunasi, maka mereka akan dikenakan hukuman kurungan 3 hari oleh kejaksaan,”paparnya.

 

Untuk pelanggaran tertib usaha pariwisata, diterangkannya hal tersebut banyak terjadi karena usaha tersebut belum rampung menyelesaikan perizinannya. Dimana ada tahapan izin yang diakuinya belum lengkap dirampungkan, namun sudah beroperasi. Karena itulah setelah persidangan tersebut, mereka diwajibkan untuk mengurus perizinannya dan memberikan bukti kepengurusan izinnya. Dimana pihaknya akan terus mantau usaha terkait. “Langkah yang kita berikan saat ini adalah pembinaan dan langlah persuasif, mereka tidak bisa beroperasi tanpa melengkapi perizinannya,”tegasnya.

 

Pihaknya mengaku heran, sebab dari gencarnya sidak dilakukan namun temuan pelanggaran administrasi kependudukan masih juga relatif tinggi. Padahal pihaknya sudah mewanti-wanti agar masyarakat senantiasa melengkapi diri. Namun hal tersebut seolah dianggap angin lalu, padahal semestinya penduduk pendatang itu harus melaporkan dirinya kepada kepala lingkungan atau kelian banjar setempat.

 

Menariknya dari sidak tersebut, terungkap bahwa 13 orang diantaranya ternyata tidak memiliki kartu identitas apapun. Karena itulah mereka langsung diantar ke Dinas Sosial Kabupaten Badung, untuk bisa disikapi dinas sosial propinsi. Yang mana ketiga belas orang tersebut akan di pulangkan ke daerah masing-masing mereka berasal. “Bagi para peminta-minta yang mengemis di jalan kita juga serahkan mereka ke Dinas Sosial Propinsi untuk ditangani. Itu jumlahnya ada 1 orang,”imbuhnya sembari menerangkan sidak ini akan terus digelar dan bergeser ke wilayah lainnya. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!