Rakornas III Asosisai UPK Dibuka

posbali.id
POS BALI/ERI
Pembukaan Rakornas III Asosiasi UPK NKRI di Denpasar, Rabu (11/7) oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. Syarifudfin, MM
UPK Jangan Beralih Bentuk
DENPASAR, @posbali.id – Untuk melindungi aset masyarakat, unit pengelola kegiatan (UPK) yang tersebar di desa dan kelurahan diharapkan tidak diarahkan ke dalam bentuk lain. Hal tersebut dinyatakan Ketua Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UPK NKRI), Dwi Purnomo di sela-sela Rakornas III UPK NKRI di Denpasar, Rabu (11/7).
“Jangan sampai menekan untuk tunduk ke aturan lain (bentuk lain), yang justru menyebabkan disharmonis, misalnya UPK dijadikan Bumdes, padahal tidak semua bisa dijadikan bentuk itu, karena tidak semua UPK ada di desa. Ada juga di kelurahan yang merupakan SKPD, sehingga tidak mungkin dijadikan semacam itu,” kata Purnomo.
Dalam acara yang dihadari 25 delegasi UPK dari seluruh Indonesia itu, Purnomo mengatakan di beberapa daerah, utamanya di Jawa Timur, pengalihan UPK sebagai pengelola dana bantuan sosial yang semestinya menjadi aset masyarakat, banyak dialihkan menjadi badan usaha. Padahal, jika penerapan tersebut keliru, sebab sesuai dengan aturan dana bantuan sosial tidak bisa dialihkan ke bentuk badan usaha.
“Di Bali ada dua kabupaten yang sudah memilih berubah, padahal akan ada kekeliruan jika dana bantuan sosial dialihakan ke bentuk badan usaha. Dan, sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat pihaknya diberi amanah untuk melestarikan bantuan sosial dari APBN, disanalah kami hadir,” katanya.
Saat ini, katanya, ada sekitar 5400 UPK yang tersebar di kecamatan-kecamatan di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2014, pihaknya berhasil mengelola aset sebesar Rp12,28 triliun. Padahal, dana awalnya hanya Rp6 triliun. “Syukurnya kita masih ada, jangan sampai aset masyarakat itu hilang seperti program sebelumnya yang sudah tidak ada kabarnya kini,” tambahnya.
Selanjutnya, dalam Rakornas III kali ini, pihaknya juga mencoba mengembangkan terwujudnya pasar digital. “(Rencananya) akan membentuk pasar nasional. Kita telah menghadirkan ahli digital nasional di Rakornas ini untuk memfasilitasi pasar digital tersebut,” katanya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. Syarifudfin, MM mengatakan pihaknya sangat mendukung dan mendorong aktivitas dari UPK NKRI. Menurutnya usaha itu sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakaan dan mengupayakan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat.
“Kita lihat saat ini mereka masih bergerak di simpan pinjam. Jika sudah didukung bisa membentuk badan usaha. Ke depan tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah juga mendorong peningkatan SDM dan lain sebagainya. Pemberdayaan masyarakat desa dapat berkolaborasi memfasilitasi kewenangan masing-masing,” pungkasnya. eri
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!