Rai Mantra Mundur? Tidak Siap Mental untuk Kalah

posbali.id

DENPASAR, POSBALI.ID – Pernyataan bahwa Rai Mantra yang seharusnya masih menjabat sebagai Walikota Denpasar sampai tahun 2021, seharusnya tidak mengkaitkan mundurnya menjadi walikota karena kegagalan dalam Pilgub. Seperti dikatakan Akademisi Unud Dr. Sudjana Budhi, jika hal itu dikaitkan maka pribadi Rai Mantra sesungguhnya tidak siap mental untuk menjadi pihak kalah. “Seharusnya, ketika berani memasuki arena pemilihan pimpinan melalui proses Pilgub, justru pendewasaan politik paslon harus bisa menerima kemungkinan menang, atau kemungkinan kalah, karena proses mencapai kemenangan sepenuhnya akan ditentukan oleh rakyat pemilih,” katanya saat dihubungi Senin (9/7/2018)

Ditegaskan, meskipun roda pemerintahan sepenuhnya tidak akan terganggu sebagai akibat mundurnya seorang walikota, karena perundangan telah memberi ruang untuk proses pengisian jabatan. Namun Pilgub yang telah berjalan lancar, kiranya tidak boleh dikaitkan dengan pilihan seorang walikota yang memilih mundur, ketimbang meneruskan jabatan melaksanakan pelayanan sebagai Walikota Denpasar. “Keinginan Rai Mantra untuk mundur dari jabatan Walikota Denpasar adalah pilihan pribadi yang tidak akan memberi dampak kepada partai manapun juga, karena sampai saat ini Rai Mantra bukan kader partai tertentu,” jelasnya.

Dibeberkan, Rai Mantra hanya mempergunakan kendaraan partai dari PDIP untuk memasuki jabatan walikota, serta berusaha menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur melalui dukungan partai Golkar, Demokrat, PKS dan lainnya. Tapi dari perhelatan Pilgub selama beberapa bulan ini di wilayah Bali, relative kondusif, bahwa setiap pasangan calon berfokus kepada program yang ditawarkannya, terbukti sebanyak 6 kabupaten telah memilih untuk kemenangan Koster-Ace, selebihnya sebanyak 3 kabupaten/kota memenangkan Mantra-Kerta. “Ada yang menyebut kemenangan Mantra-Kerta adalah kemenangan hati nurani, fakta bahwa tidak ada warga yang punya hak pilih telah terintimidasi untuk memilih diluar kemauannya, membuktikan bahwa Pilgub yang damai sudah sesuai dengan regulasi yang ada,” sentilnya.

Namun selama ini, proses demokrasi telah menghasilkan pilihan rakyat yang damai, maka seharusnya sekarang semua pihak kembali bersatu untuk memajukan wilayah Bali, tentu dengan memberikan kesempatan kepada Koster-Ace melaksanakan janji-janji kampanyenya kepada rakyat Bali. “Hal yang wajar untuk dapat diterima oleh semua pihak, karena demokrasi memberikan ruang kepada pemenang untuk melaksanakan janji-janji kampanye, mengajak serta semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan Sat Kertih Loka Bali, yang penuh dengan muatan pembangunan Bali secara holistik yang mengedepankan rakyat banyak mendapatkan ruang bagi kesejahteraan mereka,” tambahnya.

Bahwa siapapun yang akan menjadi Walikota Denpasar, harus bisa diajak bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan Nangun Sat Kertih Loka Bali, yang penuh dengan pemberdayaan desa adat, pelestarian budaya dalam kerangka Tri Sakti Bung Karno, dengan kerangka pembangunan Makro Ekonomi Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), yang akan dikelola melalui regulasi one island, one management. “Sangatlah wajar, jika calon gubernur terpilih Wayan Koster mengingatkan kepada bupati/walikota se-Bali untuk melepskan ego wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan Bali mencapai kesejahteraan melalui sinergi kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur Bali selaku wakil pimpinan pemerintah pusat,” tutupnya. 016

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!