Pungutan 10 dollar perwisman dan 10 ribu perwisodom dapatkan dukungan dari industri pariwisata Badung

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Wacana pengenaan retribusi 10 dollar bagi setiap wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Bali, mendapatkan dukungan dari pihak industri pariwisata di kabupaten Badung. Dimana hal tersebut dirasa sangat penting dilakukan demi menambah sektor PAD, dalam upaya memperbaiki fasilitas infrastruktur, menjaga keamanan dan kenyamanan, lingkungan, seni dan budaya, obyek wisata dan paket promosi yang berasal dari dana PHR. “Saya rasa kebijakan itu tidak akan membuat wisatawan keberatan, nilai 10 dollar itu sangat kecil bagi mereka, bahkan 10 dolar itu kurang untuk makan pagi,”ujar Ketua BPPD sekaligus ketua PHRI kabupaten Badung, IGN Rai Surya Wijaya ditemui Selasa (27/11), usai penyerahan penghargaan dan sosialisasi tekhnis program promosi pariwisata kabupaten Badung 2019 di Kuta.

 

Dipaparkannya pengenaan biaya 10 dolar bagi wisman dinilai tidak akan mengurangi animo wisatawan ke Bali. Sebab biaya tersebut nantinya diperuntukan untuk perbaikan obyek wisata, asuransi, kebersihan dan menjaga lingkungan serta seni dan budaya Bali. Tujuannya adalah untuk membuat pariwisata budaya menjadi semakin kuat di Bali, sehingga mereka juga akan semakin nyaman di Bali. Apalagi hal itu diakuinya bukanlah hal yang baru, sebab dahulu hal itu diakuinya pernah diterapkan dalam bentuk service charge promostion. Dimana saat itu menteri pariwisata masih dijabat boleh Joop Ave, terkait visit indonesia year 1991. “Yang penting itu jelas, transparan dan akuntable penggunannya,”tegasnya.

 

Ia berpendapat sangat wajar ketika wisatawan datang ke Bali, mereka memberikan retribusi terhadap Bali dalam upaya pelestarian budayaan, menjaga keamanan, kenyamanan, lingkungan dan sebagainya. Bahkan menururnya biaya tersebut dikenakan sebanyak 10 dollar untuk wisman dan Rp 10 ribu untuk wisatawan domestik. Jika wisatawan itu berjumlah 8 juta ke Bali, maka dengan 10 dollar itu bisa menambah 1,2 triliun PAD Bali. Ditambah domestik 8 juta wisdom dengan Rp 10 ribu setiap orang, maka rata-rata sekitar 200-300 milyar bisa didapat masukan PAD tambahan. Bentuknya nanti bisa seperti service charge, yang dikenakan saat ia baru datang dsngan dipaketkan biaya airline atau airport. “Kita harapkan 2019 ini bisa diterapkan. Saat ini pak Gubernur bersama tim ahli sedang membahas dan menggodog ini. Tujuannya agar jangan sampai ada kendala saat diterapkan,”imbuhnya.

 

Sementara Kadisparda kabupaten Badung, Made Badra menilai rencana tersebut adalah ide bagus yang perlu didukung adanya. Apalagi diketahuinya beberapa negara sudah ada yang menerapakan pola semacam itu. Namun tentunya pengelolaan dana nantinya haruslah transparan dan akuntabilitas, serta harus dijelaskan programnya untuk apa. Sebab setiap pungutan tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan. “Jangan sampai ada yang tidak jelas dalam pengelolaannya. Tapi kita harap kedepan mudah-mudahan nanti ada lembaga yang mengelola itu, sehingga lebih jelas adanya,”harap pria asli Kuta ini. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!