Puluhan anggota DPD HPI Bali minta ketegaskan sikap Imigrasi

posbali.id
Sanksikan penanganan tuntas, wna yang melanggar menjadi guide

MANGUPURA, POS BALI – Puluhan guide mandarin yang bernaung di bawah Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) Bali, Senin (9/4) mendatangi kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai. Kehadiran perwakilan guide yang mengaku berlisensi resmi ini adalah untuk melakukan audiensi, terkait dengan banyaknya guide asing yang tidak berlisensi yang bekerja di Bali. Puncaknya terjadi Kamis (6/4), diamana salah sorang guide berlisensi resmi yang dipukul oleh oknum supir lokal yang merupakan teman dari guide WNA di salah satu restoran di Kuta. Hal tersebut dipicu ketersinggungan antara guide berlisensi resmi dengan guide WNA yang tidak berlisensi resmi, terkait urusan kerja. “Kita dari DPD HPI Bali datang kesini (Kanim kelas I Khusus Ngurah Rai), untuk menyamakan persepsi untuk menindaklanjuti kejadian sebelumnya. Dimana orang asing terkait telah diserahkan kepada Imigrasi, maka Imigrasi kita dorong untuk menyelesaikan kasus ini secara pro yudistial. Tidak hanya terkait deportasi orang asing ini, tapi ada kasus pidana yang mereka harus kerjakan,”ujar Ketua DPD HPI Bali, Nyoman Nuarta.

 

Jika pelaku diakuinya tidak diberikan hukuman yang menimbulkan efek jera, maka hal tersebjt diyakininya akan berdampak negatif kedepannya. Dalam artian, kultur hukum di Indonesia seolah bisa dibayar oleh orang asing terkait. Hal tersebut berkaca pada statemen yang bersangkutan (WNA) terkait, bahwa ia seolah ingin membeli hukum di Indonesia mampu dibeli oleh yang bersangkutan. Pihaknya bersyukur dari pertemuan tersebut, pihak imigrasi mengaku akan mengawal dan mengatensi masalah tersebut. “Kalau tidak kasus ini diaktualisasi, maka kultur imigrasi ini perlu dipertanyakan. Tuntaskan permasalahan ini, jangan membiaskan. Masih ada suatu rangkaian yang perlu ditelusuri dan digali penyidik. Itupun kalau penyidik mempunyai keinginan yang sama, untuk tidak membiarkan wna melanggar aturan dengan bekerja menjadi guide liar,”tegasnya.

 

Penanganan terhadap orang asing yang melanggar menjadi guide di Bali, diakuinya masih disanksikan pihaknya. Padahal secara aturan keimigrasian hal tersebut tidak diperbolehkan adanya dan ada ketentuan pidananya. Selain itu dalam Perda no 5 tahun 2016 sudah jelas tesirat bahwa seseorang bisa menjadi pramu wisata adalah bukan orang asing. Dia harus melakukan pendidikan uji budaya, sertifikasi kompetensi, dan banyak prosedur yang mereka harus ikuti. Pihaknya lantas mempertanyakan sejauh mana aturan tersebut diimplementasikan oleh pihak terkait dilapangan. Pihaknya hanya akan mau mempercayai, jika pihak berwenang melanjutkan penaganan kasus tersebut secara tuntas. Selama itu tidak dilakukan maka pihaknya masih mempunyai alasan untuk sanksi akan penganan petugas. “Ini adalah problem yang sudah lama terjadi, seakan saya tidak punya nyali untuk mengerjakan ini. Tapi masalahnya kami tidak punya kewenangan yang melekat untuk melakukan pengawasan. Kita hanya pengawasan internal tanpa bisa melakukan penangkapan. Kita hanya bisa melaporkan jika ada guide lokal yang tidak berlisensi kepada satpol PP, sementara jika ada guide asing kita laporkan ke imigrasi. Persoalannya ketika dilaporkan tidak serta merta laporan mereka diterima dan dieksekusi. Ini membuat terkesan DPD HPI Bali tidak melakukan pengawasan,”bebernya.

 

Dipaparkannnya persoalan warga negara asing yang menjadi guide tersebut bukan hanya terjadi di guide mandari, tapi juga berpotensi pada guide Korea dan Rusia serta divisi bahasa yang lain. Apalagi diketahuinya ada salah seorang pemodal asing yang ingin menanamkan modalnya disuatu perusahaan, dengan ia mempunyai tamu sendiri, travel sendiri dan guide tersendiri dari warga asing. Padahal hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. “Razia terkait guide asing katanya sudah pernah dilakukan, tapi kadang-kadang imigrasi tidak tahu mana guide asing dan tamunya. Maka ajaklah kami rapat rutin untuk evaluasi ini, yang penting sejauh mana orang asing ini minimize bekerja sebagai guide di Bali. Jika berjalan sendiri-sendiri maka kita masih punya pikiran negatif. Saya tidak mau lagu berbicara dari segi konseptual tapi aktualisasinya. Karena itulah keterlibatan divisi mandarin kita harus dilibatkan dalam setiap kegiatan,”sentilnya.

 

Diterangkannya selama ini oknum penegak hukum terksit seolah hangat-hangat tai ayam, baik dari pol pp maupun imigrasi. Dimana sistem penanganannya seperti pemadam kebakaran, dalam artian akan heboh jika terjadi kejadian. Sementara upaya preventifnya sangat minim dilakukan dan terkadang tidak jelas apakah kasus tersebht diselesaikan secara tuntas atau belum.

 

Sejauh ini pihaknya mengaku akan mendata kembali terkait guide legal dibawah naungan DPD HPI Bali, selama ini untuk guide mandarin itu jumlahnya hampir 1000an orang yang memiliki izin. Hal tersebut sebagai upaya pengaturan secara internal di tubuh HPI Bali, sementara pihaknya mengaku kesulitan terkait penataan faktor ekternal yaitu menyangkut wna yang bekerja sebagai guide. Karsna itu ia berharap pihak imigrasi bisa bersikap tegas dan persuasif berkoordinasi dengan pihakanya, terkait penertiban tersebut. “Yang paling banyak pelangaran ekternal ini adalah guide Cina. Kalau menyangkut guide lokal yang tidak berlisensi masih kita bisa awasi, tapi guide asing ini yang susah kita jangkau,”imbuhnya.

 

Sayangnya dalam pertemuan tersebut, pihak imigrasi nampak menutup diri. Dimana tidak satupun pihak terkait yang mau berkomentar atas pertemuan tersebut. Petugas terkait, yaitu Bidang Pangawasan, Pengendalian dan Penindakan (Wasdakim) tidak bisa ditemui media, usai memimpin jalannya mediasi. Awak media seolah diajak main petak umpet, sebab tidak ada satupun staff terkait yang bisa memberikan keterangan keberadaan pejabat terkait. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!