Presiden Berhentikan Menteri ESDM

posbali.id

Tunjuk Luhut Binsar Pandjaitan Pengganti Sementara

 

JAKARTA, POS BALI ONLINE – Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/8) malam, mengumumkan hal itu dalam jumpa pers yang diumumkan secara mendadak.

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Menko Maritim ditunjuk Presiden Jokowi menjadi pejabat sementara Menteri ESDM. Luhut untuk sementara menggantikan Arcandra Tahar. “Menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Menko Kemaritiman sebagai penanggung jawab Menteri ESDM sampai diangkatnya menteri definitif,” jelas Mensesneg Pratikno.

Ikut mendampingi Pratikno, Juru bicara presiden Johan Budi. Pratikno juga menyampaikan kalau pengumumannya ini diharapkan diketahui masyarakat luas. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. Dia diketahui berpaspor AS.

Dirunut ke belakang, posisi Menteri ESDM Arcandra Tahar memang jadi polemik karena status kewarganegaraannya yang tak jelas. Hamid Awaluddin, mantan Menkum HAM yang ikut menyusun UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, menyatakan Arcandra sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

“Dengan memiliki paspor Amerika, maka secara otomatis status kewarganegaraan RI-nya gugur. Dengan memiliki status sebagai warga negara asing, maka pengangkatannya sebagai menteri ESDM batal demi hukum, sebab UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara jelas mengatakan bahwa seseorang diangkat menjadi menteri, harus WNI,” ujar Hamid sebagaimana dikutip dari berbagai sumber.

“Presiden Jokowi juga bisa dinilai melanggar hukum karena beliaulah yang mengangkatnya sebagai menteri. Jalan keluarnya, Presiden harus segera memberhentikannya sebagai menteri,” imbuh pria yang juga menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI.

Hamid mengatakan, bisa saja Arcandra kembali jadi WNI, tetapi harus melalui mekanisme naturaliasai, yakni, tinggal di Indonesia selama lima tahun berturut-turut atau 10 tahun secara tidak berurut-turut. Altermatif lain, Presiden memberinya status WNI karena ia dinilai memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh negara. Namun, mekanisme ini harus melibatkan DPR RI untuk memperoleh pertimbangan.

Lebih jauh, Hamid menilai kesalahan ada pada Arcandra. Seharusnya, pria yang telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat itu mengungkap dengan jujur statusnya sebagai pemegang paspor Amerika Serikat.

“Kesalahan lebih banyak ada pada Arcandra karena ia tidak jujur mengatakan statusnya, dan masih memakai paspor Indonesia yang sudah tidak boleh lagi dimilikinya. Ketika ia menerima status warga asing dan paspor asing, ia tidak melapor ke pemerintah Indonesia. Artinya, ia memang memiliki keinginan tertentu untuk menggunakan dua paspor yang berbeda, dan itu menyalahi hukum Indonesia karena kita tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda, kecuali anak yang berusia 18 tahun ke bawah,” pungkas Hamid. ant/dbs

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!