Politik Praktis Banyak Diadopsi

posbali.id

SENATOR asal Bali, Gede Pasek Suardika mengomentari terkait turunnya wibawa kelian adat atau bendesa adat di Bali itu tidak bisa dijadikan patokan karena imbas politik. Namun lebih cenderung tergantung masing-masing individu atau diri sendiri setiap bendesa yang terbawa-bawa oleh kegiatan politik praktis.

“Wibawa kelian itu khan tergantung pada apa yang dikatakan dan diperbuat di masyarakat yang dipimpinnya. Termasuk juga perilakunya. Problemnya saat ini cara pandang dan perebutan menjadi klian sudah ketularan cara-cara politik praktis yang modern. Sehingga nuansa pemilihan ala tradisional Bali memang semakin memudar,” ujar Anggota DPD RI itu saat dihubungi, Rabu, (10/8) kemarin.

Pasek juga menyesalkan desa adat yang biasanya kuat dan menjadi benteng masyarakat desa jadi rapuh. Apalagi sikap masyarakat yang sering bergeser dan cenderung meniru parpol. “Suasana sangkep dengan segilik seguluk selunglung sebayantaka sarpanaya agak bergeser ke pola faksionalisasi ala parpol,” katanya.

Namun soal prilaku menyimpang sebenarnya menurut Pasek ada dimana saja dan profesi atau jabatan apa saja. Masalah sebenarnya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat untuk bisa melakukan pendampingan secara transparan. “Sekaligus juga memastikan mentalitas keluarnya dipilih yang memang kuat tangguh serta menguasai adat istiadat. Itu tantangan yang ada saat ini,” tegasnya.

Fenomena kelian adat seperti itu sekarang ini makin kentara di masyarakat. Atau seharusnya bagaimana bertindak selaku kelian di desa itu yang harus menjadi perhatian. “Di zaman seperti sekarang. Itu khan kasuistis sehingga harus segera ditangani di internal krama masingmasing,”tambahnya.

Secara terpisah, Bendesa Adat Bedha, Ir. Nyoman Surata mengaku selaku bendesa adat pastinya menjalankan dan tunduk pada awig-awig desa adat. Apalagi dasar awig-awig ngingilang/menjungjung tinggi Agama Hindu, Pancasila, UUD 45, NKRI. “Seperti berbuat cabul bertetangan dengan moral agama dan hukum adat. Itu juga bisa kena sangsi adat askara danda, bahkan bisa pidana,” tandasnya.

Banyaknya oknum bendesa adat yang terlibat kasus hukum di masyarakat itu juga cenderung terjadi akibat lemahnya sang bendesa untuk menjalankan swadharmanya selaku pengayom masyarakat. Padahal bendesa itu sebagai lumbung desa pakraman untuk ngajegan desa adat. “Seperti LPD harusnya untuk pendanaan krama desa dalam membangun tri hita karana. Itu harusnya bukan untuk ditilep. Padahal bendesa semestinya ikuti aturan,” katanya.

Sebagai bendesa lanjutnya wajib menjalankan swadhamanya berdasar awig-awig untuk sukertaning desa mangda kerta lan raharja. “Jadinya jika ikut berpolitik praktis kalau mampu, durus. Tapi desa harus tetap ajeg, nenten ngewetuang byuta lan wicara, swadarma napi gen dados sakewala bermanfaat untuk krama lan desa,” tutupnya. nan

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!