Polemik Janji Rp500 Juta, Akademisi Sayangkan Pelaporan Gubernur dan Ketua DPRD Bali ke Bawaslu

posbali.id

DENPASAR, POS BALI.ID – Sejumlah akademisi di Bali menyayangkan langkah Tim Hukum Mantra-Kerta melaporkan gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, ke Bawaslu Bali. Para akademisi ini menilai, pernyataan yang disampaikan Pastika dan Adi Wiryatama itu seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki atau menyempurnakan visi misi paslon tersebut.

Pastika dan Adi Wiryatama dilaporkan ke Bawaslu atas pernyataan mereka menanggapi program Mantra-Kerta yang menjanjikan bantuan Rp500 juta per tahun untuk setiap Desa Pakraman di Bali. Pastika dan Adi Wiryatama menilai, janji bantuan Rp500 Juta tersebut tidak realistis karena tidak didukung kemampuan keuangan daerah. Sebagai pejabat Publik, Pastika dan Adi Wiryatama dinilai tidak tepat menilai dan mengkritik visi misi Paslon. 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Undiknas Dr. Nyoman Subanda menilai, pernyataan Pastika dan Adi Wiryatama yang mengkritisi program bantuan Rp500 Juta untuk setiap desa pekraman, tidak bertujuan memojokan Mantra-Kerta. Apa yang disampaikan Pastika dan Adi Wiryatama itu seharusnya menjadi bahan evaluasi.

“Itu bagian dari masukan, dari pengalamannya (Pastika dan Adi Wiryatama) mengelola keuangan daerah. Semestinya bukan malah melaporkan ke Bawaslu. Namun menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan program. Itu masukan dari yang sudah berpengalaman,” kata Subanda di Denpasar, Jumat (18/5).

Menurut dia, gubernur Pastika yang sudah menjabat selama dua periode, tentu mengetahui betul pos-pos anggaran daerah. Begitu juga Ketua DPRD Bali yang juga berpengalaman menjabat sebelumnya sebagai bupati, apalagi sebagai ketua DPRD Bali Adi Wiryatama juga ikut membahas APBD Provinsi Bali  bersama gubernur. 

Seharusnya Mantra – Kerta juga mengetahui hal tersebut, apalagi Sudikera pernah menjabat sebagai Wakil Bupati dan Wakil Gubernur, dan Rai Mantra sebagai Wakil Walikota dan Walikota Denpasar. 

Subanda melanjutkan, mestinya masukan dan kritikan Pastika dan Adi Wiryatama itu dikaji untuk penyempurnaan program. Apalagi Pastika memberikan penjelasan yang detail persentase setiap pos anggaran dalam APBD.

“Itu dikaji, kaitkan dengan PAD Bali, postur anggaran Bali. Termasuk prioritas anggaran, sesuai dengan Undang – undang. Saya lihat masukan Pak Gubernur, detail. Persentase anggaran sesuai Undang – undang sudah dibeberkan, itu sebagai masukan,” katanya.

Menurut Subanda, jauh lebih elok dalam berdemokrasi ketika masukan dan kritikan itu disikapi dengan dewasa dan menjadi bahan penyempurnaan program. Sebab. siapapun pemenang Pilgub nanti ada proses transisi kepemimpinan untuk mencocokan Visi Misi dengan arah anggaran dari pemimpin sebelumnya.

“Jikalau memang PAD besar, tidak ada masalah anggaran besar untuk program. Namun kalau kecil, tetap juga buat program besar, ini yang menjadi kurang realistis,” pungkas Subanda.

Hal senada disampaikan oleh Akedemisi Fakultas Hukum Unud,  Dr. Tuny Sakabawa Landra. Menurut dia, pernyataan Pastika maupun Adi Wiryatama tersebut merupakan wujud transparansi anggaran, yang bersifat mendidik masyarakat luas yang akan mendapatkan dampaknya.

“Tentu saja rakyat juga mengharapkan paslon yang benar-benar mampu merealisasikan program-programnya, sehingga janji politik bukan sekadar janji-janji akan tetapi dapat diwujudkan, direalisasikan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya

Ia menjelaskan, jika dicermati dengan seksama dan obyektif, pernyataan gubernur Pastika maupun Adi Wiryatama itu merupakan sikap dari seorang pemimpin dengan bekal pengalaman dalam pengelolaan anggaran yang memahami kondisi keuangan daerah yaitu APBD Provinsi.

“Pernyataan tersebut seharusnya tidak dipandang suatu kritikan atas visi misi serta program salah satu Paslon, atau pun keberpihakan serta ketidak netralan, justru pernyataan tersebut merupakan suatu bentuk penyelamatan bagi semua pasangan calon,” tegas Sakabawa.

Sehingga upaya menyampaikan informasi yang bersifat mendidik tidak ada kaitannya dengan netralitas. Justru Gubernur maupun Ketua DPRD bali melaksanakan tugas dan swadarmanya sebagai pejabat publik yang transparan dan bertanggungjawab kepada rakyat. 

“Gubernur memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kebenaran atas kondisi keuangan, khusus terkait masukan tidak realistisnya anggaran Rp. 500 Juta per tahun per Desa Pakraman ini di Bali,” pungkasnya.(*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

2 tanggapan untuk “Polemik Janji Rp500 Juta, Akademisi Sayangkan Pelaporan Gubernur dan Ketua DPRD Bali ke Bawaslu

  • 18/05/2018 pada 10:27 PM
    Permalink

    Liu nak merase bise kuang nak bise merase. De enggal salah tampi, yen ane salah-salah tampi buin pidan nawang ne beneh.

    Balas
  • 19/05/2018 pada 10:50 AM
    Permalink

    Kira2 jarak kantor bapak dg pak gub, spertinya dekat, atau bahkan mungkin satu atap dengan pak gub. Kenapa tidak langsung saja berdiskusi / minta pencerahan / masukan beliau, tentang Bali kedepan untuk menjadi lebih baik pak…dari pada saling lapor, mungkin itu lebih baik dan bijak pak…suksma

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!