Polda Bali Gandeng Insan Pers Wujudkan Pilkada Damai

posbali.id

DENPASAR, POS BALI.ID- Polda Bali bersinergi dengan insan pers di Bali untuk mewujudkan Pilkada Bali berlangsung aman dan damai. Pada Kamis (21/6), Direktorat Intelijen Keamanan (Dirintelkam) Polda Bali menggelar acara analisis dan evaluasi (anev) dan silaturahmi dengan awak media, baik media cetak, media online dan elektronik di Bali.

Kepala Bagian Analis Dirintelkam Polda Bali AKBP I Wayan Subagia, dalam sambutannya pada pembukaan acara yang berlangsung di Hotel Grand Shanti Denpasar ini mengatakan, pers memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang mampu mendukung dan menguatkan kondusivitas selama tahapan pilkada. “Mari saling bersinergi untuk mewujudkan kondusivitas pilkada. Mari bentuk opini pilkada yang damai,” kata Subagia.

Acara ini juga dihadiri Kasubdit 1 Direktorat Intelijen Keamanan Polda Bali Ni Nyoman Wismawati, dengan pembicara Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Bali I Gede Agus Astapa, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali Dwikora Putra dan pakar komunikasi Agus Arjawa Tangkas

Subagia mengatakan, menciptakan pilkada damai bukan tugas kepolisian saja tapi merupakan tugas semua pihak termasuk insan pers. Maka pihaknya juga mengajak rekan-rekan media massa agar ikut menjaga keutuhan NKRI dan menjaga kondusivitas pilkada serentak.

Sebab, menurut dia, insan pers punya peran strategis membentuk opini di masyarakat serta melawan berita hoaks dengan informasi yang benar.

“Akhir-akhir ini banyak informasi menyesatkan, ujaran kebencian dan mengarah pada SARA. Di media sosial banyak informasi hoaks. Jadi mari kita perangi bersama. Mari bentuk opini pilkada yang damai,” ujarnya.

Ketua PWI Bali Dwikora Putra mengatakan acara ini pertama sebagai wahana menyatukan persepsi menghadapi pilkada serentak. Sebab ada salah persepsi antara produk media sosial dan produk jurnalistik pers.

Dijelaskannya, sebagian besar karya jurnalistik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan UU. Kalau informasi di media sosial tidak semua bisa dipertanggungjawabkan.

“Di media sosial siapa yang akan mempertanggungjawabkan. Orang benci bebas mau marah-marah dan mengumpat. Pertanggungjawaban hanya secara pribadi. Kalau lembaga pers ada pertanggungjawaban secara kelembagaan yang berbadan hukum,” jelasnya.

Karena itu, PWI Bali mengajak masyarakat khususnya netizen harus mampu memilah-milah mana produk jurnalistik dan mana produk media sosial. “Sebab kami di pers sering jadi kambing hitam kalau ada informasi hoaks dan menyesatkan. Pejabat juga seringkali tergelincir katakan pers dan wartawan tidak beres. Padahal kita semua sudah tunduk pada UU Pers, UU ITE dan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KIP Bali I Gede Agus Astapa menekankan pemahaman mengenai informasi publik dan informasi yang dikecualikan dalam konteks pilkada. Sebab dalam Pilkada kemungkinan ada sengketa informasi.

Pihaknya juga sudah mengingatkan KPU Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota soal informasi dana kampanye yang dianggap bisa menjadi informasi krusial dan akan banyak diminta publik.

KIP memandang bahwa informasi dana kampanye ketika sudah masuk proses audit di auditor publik dan hasilnya diserahkan ke KPU maka informasi itu wajib dibuka. Tapi kalau masih proses audit, itu termasuk informasi yang dikecualikan atau rahasia. “Termasuk pula hasil rekam medis pasangan calon juga tak bisa diungkapkan ke publik,” jelas Astapa. (*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!