Pokja salah satu jawaban masalah penerapan tenaga kerja lokal di wewidangan Desa Adat Kuta

posbali.id

MANGUPURA, POS BALI – Keberadaan Pokja Desa Adat Kuta, sebagai penataan aspek bidang pawongan, sekaligus mediator masalah ketenagakerjaan antara masyarakat lokal dengan pengusaha. Dinilai sangat tepat dalam mengimbangi dinamika ketenagakerjaan yang ada di wewidangan desa adat Kuta. Utamanya terkait adanya keluhan warga Kuta yang mengaku sudah beberapa tahun dikontrak, namun belum diangkat sebagai tenaga kerja permanen. “Tentu kita patut mengapresiasi langkah Pokja Desa Adat ini yang cepat merespon keluhan warga. Apalagi pihak hotel juga mengapresisasi dan sudah siap mengikuti masukan Pokja Desa Adat Kuta,”sebut salah seorang tokoh Kuta, I Nyoman Graha Wicaksana, Minggu (2/12).

Keberadaan Pokja tersebut dinilainya juga sangat baik dalam mempererat hubunganan antara perusahaan yang ada di Kuta dengan pihak desa adat. Sehingga nantinya diharapkanna akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat Kuta dan juga berdampak positif bagi usaha yang ada di Kuta. Dia juga menyambut positif harapan salah satu pengusaha agar dilaksnakan pertemuan yang lebih besar melibatkan pengusaha yang lebih banyak. “Ini sangat positif, saya kira desa adat pasti sudah merancang itu. Namun tentu secara bertahap,”imbuhnya.

 

Untuk diketahui, Desa Adat Kuta terus bergerak memperjuangkan hak masyarakatnya di bidang ketenagakerjaan melalui Pokja Desa Adat Kuta. Setelah sebelumnya dilakukan mediasi dengan pihak Anvaya resort and hotel, Kamis (29/11) pihak desa adat Kuta kembali mengundang 3 hotel yaitu hotel Bed rock, Arya Duta, Sheraton Kuta Beach Walk di aula kantor Desa Adat Kuta. Selain memediasi masalah kejelasan nasib tenaga kerja lokal yang menjadi tenaga kontrak, namun tidak dipermanenkan. Pihak Desa Adat Kuta juga menggali masukan dari pihak hotel dan mensososialisasikan terkait pararem desa adat Kuta yang mengatur penyerapan tenaga kerja lokal di Desa Adat Kuta. “Tujuan kita adalah untuk mencari solusi antara pihak pengusaha dengan warga Desa Adat Kuta, utamanya yang bermasalah. Sehingga permasalahannya ini tidak terkesan berasal dari aduan sepihak, sementara desa adat yang melindungi. Jadi ini semacam mediasi dan penyampaian aspirasi dan masukan,”ujar Baga Pawongan Desa Adat Kuta, Wayan Darta.

 

Dipaparkannya, keluhan masyarakat lokal Kuta sebenarnya sesuai dengan hak mereka yang dijamin UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2013. Dimana masyarakat ingin statusnya menjadi karyawan permanen sesuai skill mereka. Mereka mengharap saat dikontrak, mereka sambil dibina untuk meningkatkan skillnya. Pararem Desa Adat Kuta, terkait penyerapan tenaga kontrak menjadi tenaga tetap, mengacu pada aturan perundang-undangan.  “Hasil pararem itu haris diikuti pihak pengusaha yang ada di Kuta, sebab mereka ada di wewidangan desa adat Kuta. Pihak hotel juga cukup mengerti akan itu. Jadi ini akan kita laksanakan berkelanjutan,”jelasnya sembari menerangkan Desa Adat Kuta telah membentuk Pokja (kelompok tenaga kerja) yang, berdasarkan pararem dan keputusan rapat desa adat Kuta. Tugas mereka adalah menangani masalah ketenagakerjaan di desa adat Kuta.

 

Sementara perwakilan Pokja (kelompok tenaga kerja) Desa Adat Kuta, Nengah Jesna menerangkan, masalah ketenagakerjaan lokal di Kuta merupakan bentuk perhatian desa adat Kuta dari sisi Pawongan yaitu menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dengan perhotelan atau pengusaha. Apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat Kuta adalah agar investor yang ada di Kuta secara konsekwensi menerapkan aturan UU di Indonesia, khususnya UU ketenagakerjaan no 3 th 2003. Dimana dalam UU tersebut sudah jelas mengatur hukum aturan positif tentang hak tenaga kerja di Indonesia. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja kabupaten Badung terkait itu, atas bantuan tokoh muda kita Nyoman Graha Wicaksana. “Semoga harapan antara pengusaha dengan masyarakat dalam menciptakan hubungan yang saling menguntungkan ini berjalan dengan baik. Pengusaha bisa untung secara profit oriented dan masyarakat juga bisa sejahtera,”harap Jesna.

 

Dijelaskannya, pemanggilan setiap usaha yang berada di wilayah Kuta diakuinya akan terus dilakukan. Dimana pemanggilan tersebut semacam audensi dan sosialisasi kepada pihak penguasa. Jika semua pengisah di Kuta sudah dipanggil keseluruhan bertahap dan itu sudah sudah dipahami, barulah pihaknya akan memanggil seluruhnya kembali. Namun karena dalam audensi itu ada masukan dari investor, agar pemanggilan diundang sekalian. Maka pihaknya akan mempertimbangkan hal itu agar cakupannya lebih luas.

 

Wayan Sudana selaku General Manager Hotel Arya Duta mengaku sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan Desa Adat Kuta, dalam mempermudah komunikasi antara masyarakat dengan pihak hotel atau pengusaha setempat. Pihaknya berharap komunikasi tersebut bisa dilakukan berkelanjutan untuk semakin mendekatan hubungan emosional dan kekerabatan. “Kita sebagai bidang profesional sudah sewajibnya membantu pemerintah dinas dan adat sebagai advicer. Sehingga apa hal yang perlu dikomunikasikan oleh desa itu sampai dengan pengusaha atau perusahaan setempat,”ujar Sudana.

 

Pihaknya berharap melalui forum itu ada semacam lompatan yang lebih besar lagi, bukan hanya masalah ketenagakerjaan. Namun tentunya setiap kerja yang memiliki basic skill harus dikembangkan dan dituntun, agar maju dan berkembang. Sebab itu akan berdampak pada perusahaan nantinya. 023
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!