Pjs. Bupati tak Boleh Lakukan Mutasi Pejabat

posbali.id

LOBAR, POSBALI.ID – Jajaran DPRD Kabupaten Lobar memperingati Pejabat Sementara (Pjs) Bupati nantinya untuk tidak melakukan mutasi atau pelantikan Pejabat Tinggi Pratama. Menurut dewan, ada beda konteks nantinya, karena yang mengajukan izin adalah Bupati definitive dalam hal ini H. Fauzan Khalid, bukan Pjs Bupati.

 

Seperti diketahui bahwa surat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pelantikan pejabat tinggi pratama di Kabupaten Lobar memang sudah keluar beberapa waktu lalu. Hanya saja terjadi kesalahan redaksi dalam surat izin tersebut sehingga harus mendapat perbaikan. Dan sampai H-1 memasuki masa cuti Bupati Lobar yakni tanggal 15 Februari, surat izin perbaikan itu belum turun, sehingga diperkirakan akan turun saat masa cuti Fauzan Khalid.

 

Wakil Ketua III DPRD Lobar, H. Sulhan Muchlis Ibrahim, Rabu (14/2), menegaskan bahwa Plt Bupati Lobar nantinya tidak boleh lakukan mutasi, walaupun ada izin dari Mendagri. Karena yang mengajukan izin adalah Bupati, bukan Pjs Bupati, dia khawatir bahwa pejabat yang dilantik nantinya bisa bekerjasama dengan Pjs Bupati selama 4 bulan ke depan. “Mungkin dia (Pjs Bupati) harus melakukan atau mengajukan permohonan izin kembali,” sarannya.

 

Bagaimana kalau Mendagri memberikan izin untuk melantik ? Sulhan menegaskan bahwa harus dilihat konteks izin yang dikeluarkan. Apakah dikeluarkan atas usulan Bupati atau usulan Pjs Bupati. Karena yang akan kerjasama nanti, kata dia, adalah Pjs Bupati, bukan Bupati. “Lebih baik ditunda sampai selesai masa cuti. Dari pada terjadi ketidakharmonisan pejabat yang dilantik dengan Pjs Bupati. Intinya, jangan sampai Pjs Bupati melewati kewenangannya,” imbuhnya.

 

Pun jika Pjs Bupati tetap melakukan pelantikan pejabat, jajaran legislative di DPRD Lobar khawatir produk atau kebijakan yang dihasilkan cacat dimata hukum. Dan jika itu terjadi, maka dewan akan meminta agar proses itu kembali diulang. “(Dewan) Ini ada hak bertanya, kalau tetap dilakukan mutasi maka kita akan buatkan Pansus (Panitia Khusus),” tegasnya memberikan warning.

 

Tak berhenti sampai disitu, politisi PKB itu juga kembali mengulang bahwa beda konteks pejabat yang dilantik oleh Bupati maupun Pjs Bupati. Lanjutnya, jika pelantikan pejabat itu nantinya cacat hukum dikemudian hari, tentu akan sangat merugikan. Dan segala anggaran yang dikeluarkan atas kebijakan yang salah itu wajib diganti. “Ini tugas kita sebagai lembaga yang melakukan pengawasan, kita berhak untuk mengantisipasinya,” katanya kemudian.

 

Bukankah tugas dari Pjs Bupati hanya melanjutkan ? Sulhan mengaku sangat memahaminya, hanya saja dia tidak menginginkan pelantikan itu cacat hukum dan pejabat yang dilantik tidak bisa bersinergi dengan Pjs Bupati. “Lebih baik ditunda sampai selesai kampanye. Hanya 4 bulan kok, jangan sampai terjadi ketidakharmonisan,” pungkasnya kemudian.

 

Sementara itu, dari informasi yang diperoleh Pemkab Lobar sebenarnya sudah mengantongi surat izin dari Kemendagri untuk melakukan pengisian jabatan lowong di lingkup Pemda setempat. Hanya saja surat yang sudah diterima oleh Bupati Lobar pada Jum’at (9/2) lalu itu terdapat kekeliruan, sehingga harus diperbaiki. Kekeliruan yang dimaksud adalah ada kesalahan penulisan, dimana seharusnya tertulis Bupati Lobar, namun jutru ditulis Bupati Lombok Tengah (Loteng).

 

Terpisah, Kepala BKD-PSDM Lobar H. Ahdiat Soebiantoro mengakui bahwa pihaknya sudah siap menggelar mutasi itu nantinya. Dimana diprediksi mutasi itu kemungkinan akan dilakukan pada Rabu (14/2), menggingat Bupati mulai cuti pada 15 Februari. “Pada dasarnya kita sudah siap kapan pun. Kalau nanti suratnya keluar saat cuti Bupati, maka bisa dilakukan oleh Pjs namun harus ada izin lagi dari Kemendagri,” singkatnya.

 

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi Selasa (13/2) lalu mengakui bahwa akibat kekeliruan pada surat izin itu, pelaksanaan mutasi terpaksa diundur. Namun dia mengaku tidak mengetahui pasti kapan surat perbaikan itu akan turun. Dan dia secara pribadi tidak ingin mengambil resiko untuk melaksanakan mutasi. “Yang salah bukan di Pemda namun di Kementerian, didalam SK itu ditulis Lombok Tengah, saya tidak mau ambil resiko,” terangnya singkat. 033

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *