PHDI NTB Didesak Mencabut SK Pengurus Sementara dan Ahli Waris Pura Lingsar

posbali.id

LOBAR, POS BALI ONLINE – Adanya SK Kepengurusan Sementara dan Ahli Waris Pura Lingsar Lobar nampaknya berbuntut. Setelah sebelumnya perwakilan lima banjar pengempon Pura Lingsar mendatangi Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, giliran kalangan DPRD Lobar angkat bicara. Perwakilan lembaga legislatif Giri Menang itu mendesak PHDI NTB untuk mencabut SK yang pernah dikeluarkan karena dinilai tidak aspiratif.

Anggota DPRD Lobar I Gede Widana menuturkan bahwa sudah Sembilan bulan lamanya SK penunjukkan Anak Agung Biarsah HAN sebagai Pengurus sementara dan ahli waris Pura Lingsar dikeluarkan. Kini, dia menilai bahwa SK tersebut sudah kadaluarsa sesuai kesepakatan lima banjar pengamong Pura Lingsar sejak tahun 1975. “Bahkan, kami sudah menghadap ke PHDI Pusat untuk memfasilitasi aspirasi lima banjar, atas nama kondusifitas umat di Lingsar dan Lobar secara lebih luas,” jelasnya Kamis (9/11/2017).

Selain itu juga, adanya sertifikat hak milik atas nama Krama Pura Lingsar atau bukan atas nama Anak Agung seharusnya menjadi rujukan. Tak hanya itu, adanya Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban yang sudah diserahkan ke pengurus dan diterima badan pengawas Pura Lingsar juga patut pula diperhatikan. “LKPJ itu sudah disampaikan dan diterima di forum rapat dan disetujui Badan Pengawas yang berasal dari lima banjar pengamong,” katanya.

Lanjutnya, ke lima banjar yang diantaranya Banjar Lingsar, Banjar Tragtag, Banjar Pemangkalan, Banjar Punikan Karang Baru dan Banjar Montang pun sudah sepakat menerima secara utuh LKPJ itu dan bisa dipertanggungjawabkan. “Dan perlu diketahui bahwa yang berhak menerima LKPJ itu adalah Badan Pengawas, bukan pelindung penasehat (Anak Agung). Kami prihatin dengan kondisi ini,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Gede Widana yang juga politisi PDIP itu mengingatkan agar PHDI selaku lembaga umat bisa bersikap netral, bukan sebaliknya. “Ingat, PHDI itu lembaga milik umat, bukan milik indvidu. Seharusnya yang didengarkan aspirasi dari masyarakat dalam hal ini aspirasi ke lima banjar pengamong itu,” tegasnya.

Selain itu, merujuk apa yang disampaikan oleh Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, bahwa Pura Lingsar itu sudah menjadi cagar budaya. Artinya, secara tidak langsung Pura Lingsar itu bisa dikatakan masuk menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, tempat ibadah di agama manapun merupakan milik umat. 033

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *