PHDI dan LPM Kuta Desak Revisi Nama Moksa Bali

MANGUPURA, POS BALI ONLINE – Munculnya usaha night club di Jalan Legian dengan nama Moksa Bali disikapi langsung oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, dengan meminta PHDI Badung untuk turun ke lapangan. Pasalnya, usaha terkait masih berada di kawasan Badung, sehingga kewenangannya ada di ranah PHDI Badung untuk menyelesaikannya terlebih dahulu.

PHDI Bali sejauh ini sifanya masih menunggu laporan dari PHDI Badung terkait proses penyelesaian kasus yang mencatut nama nuansa lokal yang menyangkut agama Hindu. “Kami minta pihak usaha terkait mencabut papan nama usahanya secepatnya dan segera melakukan revisi, sebelum ada reaksi dari masyarakat yang lebih luas,” tegas Ketua PHDI Bali, Gusti Ngurah Sudiana dihubungi Kamis (24/8).

Pihaknya mengaku sangat menyayangkan dan tidak habis pikir, kenapa usaha itu bisa mengambil nama yang menyangkut agama Hindu, yaitu moksa. Padahal secara kepercayaan Hindu, moksa merupakan tujuan terrtinggi agama Hindu. Entah karena pemiliknya tidak tahu akan makna kata tersebut atau sengaja, pihaknya juga mengaku belum tahu siapa pemilik usaha tersebut. Sehingga, ia meminta pihak terkait segers memberikan klarifi kasi dan mengganti nama usahanya.

“Kami belum ngecek ke lapangan, sekarang tergantung penyikapan PHDI Badung. Tapi kami harapkan agar masalah ini benar disikapi sampai selesai, agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Aneh-aneh saja usaha seperti itu,”sentilnya.

Pihaknya berharap kepada seluruh PHDI di kabupaten bisa mengkoordinasikan terkait permasalahan itu, dan bisa mengecek ketika menyangkut permasalahan ranah agama. Sehingga, hal-hal seperti itu tidak kembali lolos. Khusus kepada investor yang ingin mengangkat nama nuansa lokal dan keagamaan, hendaknya berkoordinasi dahulu dengan PHDI Bali. Sehingga, tidak ada kesalahpahaman dan kesalahan arti, yang ujungnya usaha terkait berpotensi bisa ditutup oleh masyarakat. “Kami menegaskan agar pengusaha yang menyentuh ranah agama, adat dan budaya Bali, apalagi berkaitan dengan hiburan. Sebelum ia mendapatkan rekomendasi dari Parisadha Bali, jangan dulu mencantumkan nama usaha terkait. Kalau sudah dikonsultasikan ke Parisadha ini kan harus direvisi, karena menyentuh ranah agama,”paparnya.

Selain itu, ia meminta agar pihak yang mengeluarkanizinjuga bisa mengkonsultasikan hal tersebut kepada PHDI Bali, sebelum menerbitkan izin. Sebab nama itu berkaitan dengan adat budaya Bali, sehingga dinas terkait paling tidak bisa mengarahkan pengusaha terkait agar berkoordinasi dahulu dengan PHDI Bali. Sebab layaknya suatu izin didapatkan tentu yang pertama mengetahui terlebih dahulu adalah dinas perizinan, mana yang perlu direvisi dan mana harus dikaji lebih mendalam.

Hal senada juga diungkapkan Ketua LPM Kuta, Gusti Agung Made Agung. Dia sangat menyayangkan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Seolah dalam proses perizinannya tidak ada fi lterisasi nama usaha terkait, sehingga masyarakat menjadi bertanya-tanya nama usaha tersebut. Untuk itu, pihak terkait diminta agar lebih berhati-hati mengeluarkan izin ke depannya. “Kenapa nama usaha ini bisa lolos, padahal nama ini sangat sensitif karena menyangkut kepercayaan Hindu di Bali. Apa maksud dari orang tersebut memakai nama itu, apakah ia orang Bali atau tidak, sehingga ia tidak tahu nama itu sangat sensitif. Terus terang kami belum tahu, sebab dari awal pihak terkait tidak pernah berkoordinasi dengan kami,”terangnya.

Selain menunggu kejelasan dari PHDI yang dikabarkan akan melakukan kroscek ke lapangan, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan pihak desa adat untuk bertemu dengan pihak manajemen. Baik dengan cara bersurat maupun mendatangi langsung pihak manajemen. Pihaknya dengan tegas meminta nama usaha tersebut agar dikaji dan direvisi kembali, karena bahasanya tidak tepat dan menyangkut ajaran Hindu. Hal tersebut penting dilakukan demi mencegah mispersepsi tentang apa itu moksa, sebagai tujuan tertinggi umat Hindu. 023

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *