Petugas Teledor, Kuitansi Pungutan KPS Beredar di Medsos

posbali.id

TANJUNG BENOA, POS BALI – Kuitansi pungutan biaya Kartu Penduduk Sementara (KPS) Kelurahan Tanjung Benoa yang diposting ke media sosial (Medsos), menjadi perbincangan hangat masyarakat.

Kuitansi tersebut dibubuhi stampel basah Linmas Kelurahan Tanjung Benoa. Padahal secara tegas dalam aturan UU Nomor 24 Tahun 2013, secara otomatis seluruh pengurusan dokumen kependudukan tidak bisa dikenakan biaya. Bahkan, biaya penertiban tersebut berjumlah Rp 150 ribu. “Di pulau tempat saya dilahirkan, ternyata harus buat Kipem juga,” celoteh pemilik akun bernama Gede Budi Astawa memajang foto kuitansi tertanggal 8 Agustus 2016 itu.

Dikonfi rmasi kepada Lurah Tanjung Benoa, Wayan Kembar, pihaknya mengaku baru mengetahui hal tersebut dan tidak menampik hal itu. Hal itu dikarenakan faktor keteledoran petugas Linmas yang melakukan sidak di Wilayah Desa Adat Tanjung Benoa saat itu, bersama dengan pecalang dan Satgas keamanan Desa Adat. “Kita akui memang ini keteledoran petugas. Seharusnya itu tidak diberikan, karena sudah lama dibuatnya. Seharusnya yang diberikan itu notulen dengan cap dari desa adat,” tutur Kembar, Selasa (9/8).

Namun terkadang di lapangan, karena kekritisan duktang, mereka ketika disidak meminta diberi kartu sidak. Karena itulah, kuitansi itu diserahkan sebagai bukti untuk mengurus rekomendasi KPS di desa adat. Di mana rekomendasi tersebut terlahir dari MoU yang dikerjasamakan desa adat dengan pihaknya tahun 2014, untuk menyikapi pendataan kependudukan yang menyangkut aspek pawongan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan awig-awig desa adat yang terjabarkan dalam perarem yang disebar ke masing-masing banjar di Tanjung Benoa.

Penertiban duktang di Kelurahan Benoa, kata dia, dikomandoi desa adat, dengan melibatkan unsur gabungan pengamanan dari desa adat dan Linmas. Yang mana fungsi Linmas dalam penertiban itu adalah sebagai pendamping, dan mengantarkan duktang tanpa identitas tersebut kepada pihak desa adat. Jika ada duktang yang tidak memiliki KPS dan identitas lainnya maka duktang tersebut diarahkan ke petugas desa adat untuk didata, dan dikenakan awig-awig desa adat. Selanjutnya setelah diberikan rekomendasi pengurus KPS, barulah duktang berurusan dengan kelurahan untuk membuat KPS.

“Kita hanya mengeluarkan KPS saja. Kuitansi itu juga kuitansi lama saat kipem masih bisa dikenakan biaya administrasi. Kita dulu buatnya dirangkap dan distempel, mungkin sisanya itu yang dipergunakan lagi,” sebutnya.

Terkait besaran sanksi yang dikenakan atas pelanggaran duktang, pihaknya mengaku tidak pernah mencampuri urusan tersebut. Yang mana besaran sanksinya ditentukan oleh desa adat. Linmas hanya berfungsi mendampingi, sekaligus untuk mengatensi penduduk pendatang pasca Lebaran yang datang ke Tanjung Benoa. Untuk mengantisipasi keteledoran tersebut tak  kembali terjadi, pihaknya mengaku akan mengontrol petugas Linmasnya secara ketat.

“Kami tidak memberikan sanksi, cuma peringatan keras. Kalau itu terulang berturut-turut dan memungkinkan terjadinya pungli maka petugas itu akan kita berhentikan. Kami juga selalu membekali petugas agar ketika sidak tidak bersikap arogan dan menjaga sopan santun,” imbuhnya sembari menerangkan sidak yang dilaksanakan tanggal 8 Agustus tersebut menyasar lingkungan Desa Adat Tanjung Benoa, dengan temuan KIPS yang habis masa berlaku dan pendatang baru. “Banyak yang didata tersebut mengaku bekerja di proyek,”ucapnya. 023

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!