Perwakilan Pengempon Penuhi Panggilan Polisi

posbali.id

Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Rp37 M di Pura Ulun Danu Beratan

 

TABANAN, POS BALI ONLINE – Empat perwakilan pengempon Pura Ulun Danu Beratan, Bedugul yakni Ketua Pesatakan IMK, Wakil Ketua INS, Bendahara INKY dan Sekretaris IMSP memenuhi panggilan penyidik Polres Tabanan terkait dugaan penyalahgunaan dana pahpahan, Senin ( 29/5).

Saat dimintai keterangan, mereka  menunjukkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)  Tahun 2015 dan tahun 2016 saja. “Sedangkan LPJ  tahun 2011 hingga 2014 belum dibawa,” bisik sumber di Mapolres Tabanan.

LPJ 2011 hingga 2014  yang dibutuhkan akan dibawa lagi ke Polres Tabanan dan ditunjukkan kepada penyidik.

Sementara itu Kanit Idik III Satreskrim Polres Tabanan IPTU Putu Subita Bawa , mengatakan  keempat perwakilan kelompok pengempon pura sebelumya yakni tanggal 15 Mei lalu  tidak bisa memenuhi undangan karena ada kesibukan di adat sehingga baru bisa memenuhi undangan hari ini. ” Hari ini memang empat orang yang kita undang sudah hadir kemudian kita lakukan permintaan keterangan terkait dugaan tersebut,” ujarnya.

Namun ia enggan memaparkan lebih rinci terkait pertanyaan apa saja yang diberikan kepada keempat perwakilan pengempon tersebut. IPTU Subita pun menegaskan jika apabila dalam proses permintaan keterangan nanti ada beberapa hal yang belum bisa dipenuhi maka para perwakilan kelompok pengempon Pura tersebut akan kembali diundang. “Jadi proses ini kan masih penyelidikan, kita masih klarifi kasi mengenai dugaan yang ada untuk mengetahui apakah ada unsur pidana didalamnya,” tegasnya.

Sementara itu kata sumber lain, beberapa keterangan yang disampaikan oleh para perwakilan pengempon pura menyebutkan, dana pahpahan yang diterima ada yang digunakan untuk pembangunan fi sik, renovasi dan pembelian sejumlah aset, seperti pembelian 5 unit sepeda motor, 2 mobil Pikap, 2 mobil kijang, dan 1 unit mobil L300. Ada juga yang dibelikan tanah sekitar 4 hektare di dua lokasi yaitu di daerah Mayungan dan Juuk Legi yang masih dalam proses pensertifi katan. “Penyidik masih akan mengundang yang bersangkutan,” bisik sumber.

Dungaan kasus penyalahgunaan dana  sebesar Rp37 miliar yang bersumber dari dana pahpahan Daya Tarik Wiasta (DTW) Ulun Danu Beratan untuk  Pura Ulun Danu Beratan.

Polemik ini muncul ketika ada rapat dari pesatakan pengempon Pura Ulun Danu Beratan sekitar tahun 2016 lalu. Pada saat rapat para pengempon meminta laporan pertanggung jawaban dari pengurus, namun empat orang pengurus tersebut tidak bisa memberikan laporan pertanggung jawabannya terkait dana yang ada di Pura Ulun Danu Beratan. Dari data yang berhasil dihimpun ada sekitar Rp37 miliar dana Pura Ulun Danu Beratan yang tidak bisa dilaporkan pertanggung jawabannya. Dana tersebut bersumber dari papahan DTW Ulun Danu Beratan sejak tahun 2009 sampai 2016.

Pembagian papahan DTW Ulun Danu Beratan, jumlah pembagiannya sebesar 58 persen masuk ke Pura Ulun Danu Beratan setiap tahunnya. Akibat kisruh dana Pura Ulun Danu Beratan tersebut para pengempon pesatakan Pura Ulun Danu Beratan telah mengganti pengurus lama yang tidak bisa memberikan pertanggung jawaban atas alokasi penggunaan dana Pura dengan pengurus yang baru. Pada akhir tahun 2016 para pengempon Pura sempat memblokir rekening Pura Ulun Danu Beratan dimana dalam rekening tersebut masih ada dana sekitar Rp1,3 miliar, namun setelah ada pengurus baru pada tahun 2017 rekening tersebut kembali diaktifkan kembali. 015

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!