Perusahaan Yang Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Ilegal Merugikan Pemkab Badung

posbali.id
MANGUPURA, POS BALI – Adanya perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan izin yang bukan peruntukannya, dinilai sangat merugikan Pemerintah Daerah kabupaten Badung. Pasalnya tenaga kerja terkait dinilai tidaklah menunaikan kewajibannya dalam hal pembayaran retribusi. “Pemasukan retribusi dari sektor usaha yang memperkerjakan tenaga kerja asing itu lumayan. Kami lupa persis jumlahnya, tapi yang jelas itu memenuhi target kami. Untuk tahun 2018 target kami itu Rp 8 milyar dan tahun 2017 itu sebesar Rp 7 milyar. Jadi retribusi dari sektor ini memang luar biasa,”terang Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Badung, IB Oka Dirga ditemui Jumat (26/10).

 

Kendati sektor tersebut memberikan masukan yang lumayan besar, namun bukan itulah yang ditargetkan Pemkab Badung. Sebab semakin banyak usaha yang menggunakan tenaga asing, artinya pembinaan tenaga kerja lokal dikalahkan. Karena itulah pihaknya berupaya untuk menurunkan penggunana tenaga kerja asing tersebut, sebab itu artinya Pemkab sudah memanfaatkan tenaga kerja lokal yang ada. Tentunya melalui pelatihan dan upaya peningkatan SDM lainnya. “Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing itu banyak, datanya kita belum tahu persis. Yang memperkerjakan tenaga kerja asing di Badung hampir 700an orang. Tapi yang paling penting daribl itu adalah bagaimana perusahaan mentaati aturan pelaporan tenaga kerja asing mereka,”paparnya.

 

Terkait temuan adanya tenaga kerja asing yang dipekerjakan di beberapa usaha toko modern, yang belum lama ini di sidak SatPol Pol PP Bali, SatPol PP Badung dan Imigrasi di wilayah Badung Selatan. Pihaknya mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Imigrasi. Sebab yang melakukan sidak adalah pihak imigrasi, karena itulah pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan Imigrasi. Jika ada perusahaan yang tidak melaporkan data mempekerjakan tenaga kerja asingnya, maka pihaknya di Badung akan melakukan pembinaan. Sementara untuk fungsi pengawasan berada di ranah Dinasker propinsi Bali. “Jadi kalau ada temuan terkait, maka kami akan meminta untuk sementara, usaha itu agar jangan mempekerjakan tenaga asing sebelum memenuhi izin mempekerjakan tenaga asing,”tegasnya.

 

Jika tenaga kerja terkait tidak berbekal visa kerja dan usaha terkait mempekerjakan tenaga asing tanpa berbekal RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dari pemerintah pusat dan IMTA (Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing), maka Disperinaker kabupaten Badung akan meminta Imigrasi untuk melakukan deportasi. Untuk mengatensi hal terssbut pihaknya juga mempunyai Tim TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang) untuk melakukan pembinaan.

 

Dipaparkannya, setiap perusahaan yang mepekerjakan tenaga kerja asing, wajib melaporkan data tersebut kepada pihaknya di Disperinaker Kabupaten Badung. Jika usaha tersebut tidak melaporkan data tersebut, jadi yang bersangkutan melakukan pelanggaran UU. Jika perusahaan terkait tidak melaporkan data tersebut, maka pihaknya akan melaporkan usaha terkait kepada pihak Imigrasi. Dimana pihak perusahaan yang mempertanggungjawabkannya. “Jadi yang menjatuhkan sanksi itu adalah dari pihak imigrasi kepada perusahaan,”sebutnya. GAY
Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!