Pertukaran Pelajar

PERSOALAN negara tentang kesadaran kebhinnekaan di negeri ini, ternyata lumayan serius. Paling tidak, hal itu tercermin dari upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk menumbuhkan semangat persatuan dalam kebhinnekaan belakangan ini. Lebih-lebih ada sejumlah ormas yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi dan tujuan negara. Sampai-sampai pemerintah menerbitkan Perppu untuk menertibkan ormas yang bermasalah.

Salah satu upaya menumbuhkan semangat persatuan dalam kebhinnekaan dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program yang dicanangkan BUMN yakni pertukaran pelajar antardaerah. Program ini diharapkan dapat meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mencegah disintegrasi bangsa. Menurut Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Sandra Firmania, saat pembukaan dan pelepasan Siswa Mengenal Nusantara (SMN) Provinsi Bali 2017 di Denpasar, belum lama ini, program pertukaran pelajar antardaerah SMN tersebut diinisiasi Kementerian BUMN dengan menggandeng sejumlah badan usaha negara dalam program “BUMN Hadir Untuk Negeri”. Pihaknya menyeleksi 20 pelajar SMA/SMK (termasuk pelajar disabilitas yang memiliki prestasi dan keterampilan namun berasal dari miskin), perwakilan kabupaten dari tiap provinsi. Para pelajar itu akan dikirim ke Provinsi Maluku Utara dan begitu juga sebaliknya 20 pelajar dari Maluku Utara belajar kehidupan di Pulau Dewata selama sekitar satu minggu. Pelaksanaan pertukaran pelajar tahun ini merupakan yang ketiga digelar tiap tahun dengan masing-masing provinsi diwakili oleh tiga BUMN pelaksana.

Berbagai kalangan menilai program SMN sangat relevan. Lewat program ini, generasi muda akan lebih mengenal kebhinnekaan dan negeri Indonesia. Pertukaran pelajar itu akan menjadi bekal bagi generasi muda untuk mengenali potensi, budaya dan kehidupan masing-masing daerah sehingga memperkaya wawasan di luar bangku sekolah. Yang paling fundamental, generasi muda lebih memahami, menghayati dan mengimplentasikan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini terasa penting, mengingat 20-30 tahun mendatang, merekalah yang “mengelola” negeri ini. Kalau tidak jadi pemimpin atau tokoh masyarakat, paling tidak menjadi warga yang ikut berperanserta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *