Perkokoh e-Governance Menkuham Bali Deklarasi Kinerja 2018

posbali.id

DENPASAR, POSBALI.ID – Untuk meningkatkan prestasi dan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara optimal dengan memperkokoh e-Governance di semua tugas dan fungsi dan seluruh layanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta dalam rangka menyongsong tahun 2018. Hal itu berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK.PR.02.03-03 tanggal 4 Januari 2018, agar seluruh satuan kerja melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 dirangkai dengan apel pagi seluruh pegawai di lingkungan kerja masing-masing secara serentak yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018.

“Tema kegiatan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 adalah Kerja Bersama Tingkatkan Kinerja,” ujar Pembina Apel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Maryoto Sumadi M.S memimpin apel di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Senin (8/1) serta membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dimana dalam sambutan Menteri Menkumhan RI yang meminta agar Janji Kinerja ini bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan dalam perjalanan berkinerja sepanjang tahun 2018 guna mewujudkan kepemerintahan yang efektif dan efesien (good governance).

“Diharapkan sikap, mental dan perilaku kita akan menentukan keberhasilan kita dalam mengatasi hambatan dan tantangan yang ada. Janji kinerja tahun 2018 ini adalah salah satu cara untuk memotivasi kita agar kita bergerak secara serentak berkinerja untuk kementerian Hukum dan HAM Yang lebih berprestasi,” tandasnya sekaligus menyebutkan 5 poin yang ditekankan oleh menteri dalam sambutannya, diantaranya sebagai Aparatur Sipil Negara, saudara harus menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik.

Selain itu, Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan koordinasi dengan K/L lain terkait dua agenda Internasional yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meetings 2018. Dijabarkan juga agar segera menyusun langkah strategis agar WBK/WBBM dapat diraih oleh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham pada tahun 2018. “Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama pada layanan pemasyarakatan dan imigrasi. Tolong agar dipersiapkan dengan baik, hilangkan budaya-budaya yang tidak mendukung performa layanan publik, antara lain pungutan liar,” tegasnya.

Dijelaskan soal manfaatkan APBN agar dengan secermat mungkin untuk aktivitas yang berdampak langsung kepada rakyat. Selain pembacaan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 juga dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan apel Deklarasi Janji Kinerja tahun 2018 dilaksanakan juga di seluruh Unit Pelaksana Teknis jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali baik di Satuan kerja Keimigrasian maupun Pemasyarakatan.

Pengucapan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018 dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali yang berjumlah 1.234 orang yang tersebar di Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. 016

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!