Perda Minerba Tak Atur Batas Ketinggian Pertambangan

posbali.id

DENPASAR, POS BALI ONLINE – Ranperda Provinsi Bali tentang Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan (Minerba) akhirnya ditetapkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (29/5). Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama.

Ketua Pansus Ranperda Minerba, Ida Bagus Gede Udiyana, dalam laporannya pada rapat paripurna itu menjelaskan latarbelakang pembentukan Perda itu karena belum adanya ketegasan regulasi yang mengatur pertambangan.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) telah mengalihkan kewenangan kabupaten/Kota di bidang pertambangan kepada Provinsi. Namun, UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan di bidang pertambangan ada di kabupaten/Kota.

Selain itu, kata Gede Udiyana, Ranperda itu dibuat untuk menyikapi masalah pertambangan mineral bukan logam dan batuan, khususnya galian C, di Bali yang mendapat perhatian luas masyarakat, terlebih setelah kondisi dan situasi mengarah pada suasana yang kurang kondusif. Ini disebabkan supply dan demand hasil galian C sangat tinggi.

Beberapa hal yang diatur dalam Perda itu di antaranya, terkait persyaratan izin pertambangan, harus memenuhi persyaratan lingkungan. Namun, persyaratan lingkungan ini tidak terkait ketinggian topografi . “Ini disebabkan karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur batas ketinggian, dengan argumentasi bahwa masalah pertambangan bisa dilakukan di atas permukaan atau di bawah permukaan tanah,” jelas Gede Udiyana.

Soal ketinggian topografi ini akan diatur oleh masing-masing kabupaten/ kota. Untuk diketahui, soal ketinggian topografi ini awalnya menjadi perdebatan saat pembahasan Ranperda ini, sebab sebagian anggota Dewan ngotot agar Perda itu mengatur batas ketinggian kegiatan pertambangan. Hal ini menyebabkan penetapan Perda Minerba menjadi molor.

Pertimbangan lainnya terkait persyaratan izin adalah memperhatikan aspek pemerataan yang berkeadilan, karena pertambangan adalah mata pencaharian sebagian besar masyarakat. “Dan juga adanya keinginan dari masyarakat agar pascatambang, khususnya galian pasir bisa menemukan tanah aslinya sehingga bisa ditanami secara produktif, tetapi tetap memperhatikan kearifan lokal di samping aspek lingkungannya,” ujarnya.

Terkait jangka waktu pemberian izin pertambangan. Perda itu mengatur pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang. Perda ini ke depan bisa menjadi acuan untuk menertibkan penamabangan ilegal di Bali.

Izin pertambangan wajib memenuhi kajian UKL-UPL maupun studi Amdal, sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan dilakukan mengacu pada lokasi yang diperbolehkan dalam RTRW Nasional dan RTRW Daerah, yang dalam sektor pertambangan ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan. 010

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

2 tanggapan untuk “Perda Minerba Tak Atur Batas Ketinggian Pertambangan

  • 06/10/2018 pada 10:00 AM
    Permalink

    My partner and I stumbled over here from a different web page and
    thought I should check things out. I like what I
    see so now i am following you. Look forward to finding out
    about your web page yet again.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!