Pengaspalan Jalan di Pasar Semarapura Terhendus Ada Kecurangan

posbali.id

KLUNGKUNG, POS BALI – Kegiatan belanja jalan, irigasi dan jaringan serta pengadaan jalan berupa pengaspalan jalan, saluran resapan dan tembok penyengker di lingkungan Pasar Semarapura yang dikerjakan oleh I Wayan Mulu selaku Direktur CV. Karya Mulya Asih asal Dusun Sekartaji, Nusa Penida senilai Rp 950.155.000 menimbulkan kegaduhan di mata masyarakat. Setelah ditemukannya ketidakberesan saat pengaspalan jalan di Pasar Semarapura.

Melihat kondisi itu, Ketua dan anggota Komisi II DPRD Klungkung yakni Komang Suantara, Anak Agung Bagus, Gde Artison Andarawata, Gede Gita Gunawan dan Wayan Buda Parwata, Selasa (14/11) kemarin secara langsung memanggil Kepala Inspektorat I Made Seger, Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Klungkung I Wayan Mustika hingga Ketua Suayadnya yang mewakili Sekda Klungkung ke Kantor DPRD Klungkung.

“Hasil monitoring dan informasi masyarakat, Komisi II DPRD Klungkung telah menemukan adanya ketidakberesan dalam kegiatan pengaspalan jalan di Pasar Semarapura, yang mana ada dua peralatan yang mestinya digunakan untuk pengaspalan jalan tidak ada ditempat,” ujarnya seraya menyebutkan 2 peralatan yang tidak dimanfaatkan oleh CV. Karya Mulya Asih ialah Tire Roller yang berfungsi untuk memadatkan aspal dan Asphalt Finisher adalah alat untuk menghamparkan campuran aspal.

Padahal dalam surat perjanjian pekerjaan yang bernomor : 510/572/KPA/Diskop telah menjelaskan peralatan utama yang digunakan untuk melaksanakan proyek, seperti Compressor 4000 L/M 1 unit, Asphalt Sprayer 800 Liter 1 unit, Tandem Roller 6-8 Ton 1 unit, Dump Truck 3 Meter Kubik 1 unit, Tire Roller 8-10 T 1 unit, Water Tanker 300-4500 L 1 unit, Asphalt Finisher 1 unit dan Concrete Pan Mixer 1 unit.

“Kalau Tire Roller dan Asphalt Finisher tidak digunakan di proyek ini, maka kita pastikan jalan yang diaspal itu tidak berkualitas dan temuan kita sudah ada jalan yang kondisinya compang-camping saat kena hujan,” sebutnya.

Sementara Kepala Inspektorat Klungkung, I Made Seger saat diberikan hak berbicara oleh dewan tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya hanya menyatakan bahwa Inspektorat tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, sebelum adanya perintah dari Bupati Klungkung. Melihat kondisi itu, anggota Komisi II DPRD Klungkung Gde Artison Andarawata mempertanyakan tugas Inpektorat Klungkung. “Apakah terus-terusan Inspektorat ini harus menunggu arahan dari Bupati dan baru bekerja, harusnya Inspektorat melaporkan hasil pengawasannya ke Bupati, bukan Bupati yang malah bekerja sendiri,” kritiknya seraya menyebut kasian Bupati bekerja sendiri dan Inspektorat harusnya merubah paradigmanya.022

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *