Penganggaran IC NTB Langgar Aturan

MATARAM, POS BALI ONLINE – Pembangunan Islamic Center (IC) NTB yang telah diresmikan penggunaannya saat Shalat Idul Adha 1437 sekitar September 2016 lalu oleh Gubernur Dr. TGH. Muhamad Zainul Majdi, nampaknya memiliki sejumlah persoalan.

Pembangunan lokasi MTQ Nasional yang telah menghabiskan dana mencapai ratusan miliar rupiah tersebut, penganggarannya diketahui melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2015 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Parahnya, semua PNS pemprov NTB telah dipotong gajinya setiap bulan hanya sekadar menyukseskan pembangunannya.

Ketua DPD PDIP NTB H. Rahmat Hidayat menegaskan, prinsip pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan harus menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, jika pembangunan hanya fokus pada gaya-gayaan (prestise), namun prakteknya, seperti IC yang malah membebankan daerah dalam hal pemelihaarannya, maka itu tidak tepat.

“Kami bukan menolak IC, karena itu dalam sejarahnya dirintis oleh Mantan Gubernur Serinata. Tapi yang kita soroti adalah sisi pembangunan IC yang kini membebankan uang daerah,” tegasnya menjawab wartawan, Selasa (8/8).

Rahmat mengakui, telah banyak memperoleh laporan dari masyarakat, khususnya PNS di NTB yang mengeluhkan gaji mereka dipotong secara tiba-tiba guna menuntaskan pembangunan IC tersebut. “Tindakan ini jelaslah nggak benar. Dulu sejarahnya, Pak Serinata selaku Gubernur akan bangun IC itu dari penjualan scrab di PT NNT, tapi ini kok pakai potong uang PNS,” ujarnya.

Menurut Anggota DPR RI dua periode itu mendukung jika pembangunan IC itu sebagai lokasi pusat pendidikan dan syiar peradaban agama Islam. Namun jika dibangun masjid seperti ini saat ini, maka hal tersebut masuk katagori proyek mubazir. “Kan sudah ada Masjid Raya At-Taqwa di sebelah IC, ngapain lagi di bangun masjid di komplek IC tersebut. Sekali lagi, ini sangat aneh, karena hanya di NTB yang pemdanya membangun masjid,” kata Rahmat lantang.

Ia mengakui, pembangunan IC NTB tidak masuk dalam RPJMD yang disusun oleh pemerintahan TGB-Amin saat kampanyenya lalu. Oleh karena itu, PDIP selaku parpol pengusung sangat perlu melakukan koreksi atas kebijakan pemprov NTB tersebut.

“Ingat PDIP itu pengusung utama pasangan TGB-Amin, wajarlah jika kita koreksi mana yang keliru programnya itu. Sekali lagi, ini sebagai bentuk moril kamu kepada rakyat pemilih yang terus mempertanyakan hal ini,” tandas Rahmat Hidayat.

Diketahui, IC NTB di jalan Udayana, Mataram menghabiskan dana pembangunan mencapai senilai Rp500 miliar lebih. Di mana dana itu, berasal dari APBD NTB sebesar Rp 350 miliar dan sebagian bersumber dari dana hibah Rp 50 miliar yang berasal dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Sedangkan, selebihnya berasal dari dana masyarakat, serta bantuan dana corporate social responsibility Pertamina sebesar Rp 100 miliar.

Khusus, untuk keperluan tanahnya kala itu, dibutuhkan lahan seluas 6,7 hektar dan Pemprov NTB telah meminta areal SMP Negeri VI sebagai hibah. Sebaliknya, Pemprov NTB memberikan ganti lokasi dan gedung baru di lahan kebun kopi milik SPMA dan bersebelahan dengan Asrama Siswa SPMA.

Adapun Masjid Raya Attaqwa, yang selama ini berada di sebelah selatan jalan, di seberang lahan Islamic Centre segera direnovasi untuk dijadikan pusat studi, museum, sejarah ke-Islaman di NTB. Namun hingga kini, hal itu belum terwujud. 031

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *