Pemkot Ogah Cabut IMB, Nyoman Adnyana Siap Jadi Tumbal Eksekusi Hotel Bali Hyatt

posbali.id

DENPASAR, POS BALI.ID- Komisi I DPRD Bali mendesak Pemkot Denpasar mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas tanah aset milik Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur. Sebab, dengan mengantongi IMB tersebut, pihak hotel Bali Hyatt melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan milik pemprov yang masih bermasalah tersebut.

Namun Pemkot Denpasar bersikukuh mempertahankan IMB yang dikeluarkan pada tahun 2015 tersebut. Perbedaan sikap itu membuat rapat Komisi I DPRD Bali dengan Pemkot Denpasar di gedung DPRD Bali, Senin (6/8) berlangsung panas. Aset Pemprov Bali di hotel Bali Hyatt Sanur yang menjadi pokok persoalan itu berupa tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 Hektar.

Rapat itu tidak dihadiri oleh Walikota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Ia diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara dan sejumlah pejabat Pemkot Denpasat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali juga tak hadir tanpa ada keterangan ke Komisi I DPRD Bali. Rapat itu juha dihadiri Kepala BPKAD Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda dan Perwakilan Satpol PP Provinsi Bali. Rapat itu dipimpin ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya.

Rai Mantra dipanggil dalam rapat tersebut untuk dimintai penjelasannya karena tak mencabut IMB tersebut. Pasalnya DPRD Bali telah mengeluarkan rekomendasi kepada gubernur Bali Made Mangku Pastika pada tahun 2017 untuk meminta walikota Denpasar mencabut IMB di Hotel Bali Hyatt Sanur. Gubernur Pastika pun sudah mengirimkan surat kepada Walikota Denpasar untuk mencabut IMB tersebut, namun hingga saat ini tak dijalankan.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara mengatakan, Pemkrot baru beberapa hari lalu menyelesaikan kajian menyikapi surat gubernur Pastika untuk mencabut IMB tersebut. Hasil kajian oleh Tim Hukum Pemkot Denpasar bahwa IMB yang dikeluarkan itu sudah sesuai prosedur dan aturan. Apalagi ada surat
yang dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Pemayun pada November 2015 perihal Status Tanah dan Rekomendasi, yang dijadikan dasar keluarnya IMB tersebut. Pihaknya pun tak mau disalahkan atas penerbitan IMB tersebut. Pemkot ngotot tidak bisa mencabut IMB tanpa prosedur yang ada.

Ia menyebutkan tiga point penting dalam surat Sekda Provinsi Bali. Pertama mengenai hasil kajian Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan tanah tersebut tidak ada masalah. Kedua, aset Pemprov sudah terhapus. Ketiga Gubernur menyarankan agar IMB dikeluarkan demi kepentingan pariwisata. Karena itu ia menyarankan Komisi I DPRD Bali agar menyelesaikan terlebih dahulu masalah sertifikat tanahnya. “Kalau udah sesuai proses hukum baru akan diselesaikan pencabutan izinnya,” tegasnya.

Penjelasan Rai Iswara mengundang perdebatan yang alot. Ada perbedaan penafsiran terhadap isi surat tersebut. Komisi I DPRD Bali menegaskan, berdasarkan keterangan Pemprov Bali sebelumnya, surat yang dikeluarkan Sekda Provinsi Bali bukan rekomendasi menerbitkan IMB, tapi pernyataan status tanah. Rai Iswara ngotot pada pendiriannya bahwa surat itu berisi rekomendasi.

Selanjutnya, Kepala BPKAD Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda juga angkat bicara. Ia menegaskan bahwa surat Sekda itu hanya pernyataan status tanah di Hotel Bali Hyatt. Tak ada titik temu, kedua pihak tetap pada sikapnya masing-masing.

Sekretaris Komisi I DPRD Bali Dewa Nyoman Rai mengingatkan Rai Iswara bahwa pada tahun 2014 ada kesepakatan antara Pansus aset DPRD bali, Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar, untuk tidak boleh ada aktivitas apapun di atas lahan milik Pemprov di Bali Hyatt sampai masalahnya selesai. “Mengapa kemudian diterbitkan IMB tersebut,” sodok Dewa Rai.

Disodok demikian, Rai Iswara menegaskan, kesepakatan itu sebelum keluarnya rekomendasi dari Sekda Provinsi Bali. Rekomendasi itulah jadi dasar terbitnya IMB.

Selanjutnya anggota Komisi I DPRD bali yang juga mantan Ketua Pansus Aset DPRD Bali Nyoman Adnyana angkat bicara. Dengan suara lantang, ia menegaskan kendati penerbitan IMB itu memenuhi prosedur, namun fakta yang tak bisa dibantah adalah lahan tersebut milik Pemprov Bali.

Ia menegaskan, dalam akte pendirian perusahaan tidak ada tanah DN 71 dan DN 72, demikian juga ketika dilakukan jual beli tanah milik Pemprov Bali ini tidak pernah beralih status. Tanah tersebut 30 tahun sudah menjadi kuasa Pemprov Bali dan saat terjadi perpanjang HGB, tidak pernah ada pemberitahuan kepada Pemprov Bali. Sesuai aturan hukum yang ada, satu tahun masa berakhirnya HGB, kalau dilakukan perpanjangan semestinya sudah ada penyampaian satu tahun sebelumnya. Adapun pihak hotel menggunakan HGB yang bermasalah itu untuk permohonan IMB ke Pemkot Denpasar.

Adnyana kembali menegaskann bahwa dirinya memiliki banyak dokumen atas aset Pemprov Bali yang dipermasalahkan tersebut. Aset Pemprov tersebut sampai saat ini belum ada satupun pihak lain yang berani membantah keberadaaan aset Pemprov tersebut. Adnyana menambahkan, kasus tanah ini juga sedang berproses di Pengadilan Negeri Denpasar. Oleh karenanya, rekomendasi Pansus Aset dan dokumen penting yang dimiliki Pansus Aset DPRD Bali dijadikan bukti penting dalam persidangan.

“Siapapun tidak bisa membantah asal muasal tanah DN 71 dan DN 72 ini merupakan tanah Pemprov Bali. Sebagai wakil rakyat, saya siap pasang badan memperjuangkan terus agar tanah ini bisa kembali sebagai tanah milik Pemprov Bali,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan asal Bangli ini kemudian meminta Satpol PP untuk mengeksekusi lahan tersebut dengan cara memagarinya. Adnyana meyakini bahwa upaya menghilangkan asset Pemprov Bali ini adalah permainan tingkat tinggi. “Saya siap menjadi tumbal. Jangan takut, Satpol PP eksekusi lahan itu. Nanti saya siap ikut ke lokasi. Kalau ada yang keberatan silahkan gugat,” tegas Adnyana dengan suara lantang.

Dalam rapat tersebut, Rai Iswara mengungkap sebuah fakta bahwa ada pernyataan dari pihak hotel, bahwa Pemkot bisa meninjau kembali IMB tersebut jika ada persoalan hukum atas tanah tersebut. Pengakuan Rai Iswara itu langsung disambar oleh Adnyana. “HGB yang dimiliki pihak hotel itu cacat hukum. Itu bisa jadi dasar untuk mencabut IMB,” tegas Adnyana.

Pada akhirnya rapat tersebut memutuskan, rencana eksekusi lahan itu harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Sebelum melakukan eksekusi, DPRD Bali, Biro Aset Provinsi Bali dan Satpol PP akan turun terlebih dahulu untuk mengecek tanah di hotel Bali Hyatt.

“Setelah kita tahu letak tanah DN-71 dan DN-72, kita akan lanjut ke Agraria untuk segera dilakukan gelar perkara,” jelas Tama Tenaya. Pemkot Denpasar sendiri akan menunggu status hukum tanah tersebut untuk mengkaji kemungkinan pencabutan IMB.

Untuk diketahui, Pemprov Bali memiliki aset di hotel Bali Hyatt Sanur, berupa tanah DN 71 dan DN 72 seluas kurang lebih 2,5 Hektar. Kepemilikkan aset itu dilepas oleh gubernur Bali, Soekarmen, pada tahun 1972. Pelepasan hak atas tanah tersebut untuk dijadikan saham oleh Pemprov Bali pada PT Sanur Bali Resort Development. Sejak saat itu tanah tersebut sudah tidak tercatat sebagai aset Pemprov Bali.

Celakanya, dokumen pelepasan aset dan kepemilikkan saham tidak dimiliki oleh Pemprov Bali sekarang. Karenanya, kontribusi untuk pendapatan asli daerah (PAD) Bali dari kepemilikkan saham aset tersebut belum pernah tercatatkan dalam neraca keuangan Pemprov Bali. Terhadap masalah ini, Pemprov Bali harus bisa mendapatkan kembali aset tersebut, sebab tanah tersebut pada dasarnya milik pemprov.(*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!