Pemerintah Pastikan Anggaran Jadup Korban Gempa Lombok Tersedia

posbali.id

LOBAR, POSBALI.ID – Kekhawatiran berbagai kalangan akan berkurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap korban gempa bumi di Lombok terbantahkan. Senin (8/10), jajaran Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menko Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan, Direktur IMF Christine MO Lagarde, dan Gubernur BI Perry Warjiyo kembali mengunjungi korban gempa bumi di Lobar,

 

Didampingi langsung Gubernur NTB Zulkiflimansyah dan Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, para pembantu Presiden tersebut kembali mengunjungi pengungsi di Desa Guntur Macan Kecamatan Gunungsari Lobar. Ada beberapa hal yang disampaikan dalam kunjungan tersebut salah satunya soal Anggaran Jaminan Hidup (Jadup) untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi dipastikan tersedia di APBN 2018. Hal itu disampaikan langsung Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.

 

Dikatakannya, Jadup tersebut disiapkan melalui Kementerian Sosial dan diberikan hanya kepada warga yang rumahnya rusak berat saja. Besaran Jadup tersebut adalah Rp. 10.000 per jiwa per hari yang pengusulannya diserahkan melalui Pemerintah Daerah. Di Lobar sendiri, dari 72.222 rumah rusak yang telah terverifikasi, ada 13.941 rumah yang rusak berat.

 

Lalu bagaimana dengan mekanisme pencairannya ? Sri Mulyani menegaskan bahwa pencairan Jadup tersebut akan dilakukan saat warga sudah kembali ke rumah masing-masing. “Jadup itu pasti dicairkan saat warga sudah kembali ke rumahnya,” terangnya.

 

Wanita yang sebelumnya menjadi salah satu petinggi Bank Dunia itu memastikan bahwa saat ini anggaran tersebut sudah siap. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019, tinggal membutuhkan landasan hukum saja. Dia juga menyayangkan isu bahwa Pemerintah menjadi kurang perhatian terhadap korban gempa di NTB setelah bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. “Orang tidak boleh mengaduk-aduk perasaan masyarakat. Uang untuk (gempa) di Lombok tetap untuk Lombok,” tegas Sri Mulyani.

 

Tak hanya itu, Sri Mulyani bahkan memastikan akan menstimulus kebangkitan ekonomi di Pulau Lombok pasca gempa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tambah Sri diminta untuk memberi kemudahan pinjaman dan penghapusan hutang kepada para kreditur. Demikian pula stimulus kemudahan pembayaran pajak kepada para korban terdampak gempa.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Lobar, Hj. Ni Made Ambaryati mengatakan bahwa warga yang rumahnya rusak berat yang berhak untuk memperoleh Jadup. “Tapi kita masih melakukan verifikasi. Bisa jadi di satu rumah yang rusak berat, bisa lebih dari satu Kepala Keluarga (KK) yang tinggal,” terang nya seraya menambahkan bahwa baru mengajukan 962 KK untuk ditetapkan oleh Bupati. 033

 

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!