Pemekaran Buleleng Sangat Memungkinkan

posbali.id

Perlu Kajian Komprehensif, PAD Aspek Penting

 

Wayan Surnataka/Ambrosius Ardin

WACANA Pemekaran Kabupaten Buleleng mendapat respon positif berbagai kalangan. Politisi yang juga Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta mengapresiasi wacana tersebut, karena akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Buleleng. Sementara anggota DPRD Bali menanggapi berbeda.

Menurut Mudarta, pemekaran Kabupaten Buleleng, harus didukung masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng. “Wacana pemekaran di Bali Utara itu sangat bagus sekali, karena bisa membawa perubahan yang drastis untuk memajukan masyarakatnya.

Selain itu pelayanan administrasi kependudukan pasti akan lebih cepat,” kata Mudarta saat dihubungi di Denpasar, Senin (22/5).

Ditambahkan, pemekaran Buleleng sangat memungkinkan, sebab daerah Bali Utara cukup luas dijadikan dua kabupaten. Apalagi luas daerah Buleleng  hampir sama dengan luas gabungan tiga kabupaten di Bali, yaitu Bangli, Klungkung dan Jembrana. Selain itu, juga jumlah penduduk sangat banyak, karena terbentang dari wilayah Bali dari ujung barat pertemuan dengan Jembrana dan yang paling timur dengan Karangasem.

“Luas Buleleng kan hampir menyamakan tiga kabupaten di Bali. Jadi sangat memungkinkan terjadi pemekaran, sehingga memudahkan masyarakat maupun pemerintah. Sebab jarak yang ditempuh oleh masyarakat yang berada di ujung perbatasan tidak lagi merasa kesulitan dalam mengurus kependudukan, kesehatan maupun pendidikan,” jelasnya seraya mengaku akan ikut mendorong pemekaran daerah Buleleng, selama aspirasi rakyat mengharapkan terjadinya pemekaran.

“Kalau memang masyarakat Buleleng mengharapkan itu, memang sangat mungkin kita ikut mendorong pemerintah untuk menambah lagi satu kabupaten di Bali. Kalau memang disetujui ya sangat bagus, karena memang Bali bisa dimekarkan lagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota madya. Itu sangat bagus sekali, sebab fi losofi  9 kabupaten sebagai Dewata Nawa Sanga dan Kota Denpasar menjadi mahkotanya,” tutupnya.

 

DITANGGAPI BERBEDA

Wacana pemekaran kabupaten Buleleng ditanggapi berbeda oleh sejumlah anggota  Komisi I DPRD Bali yang membidangi urusan hukum dan pemerintahan. Ketua Komisi I DPRD Bali I Ketut Tama Tenaya mengatakan, perlu kajian yang matang untuk melakukan pemekaran. Sepanjang memenuhi persyaratan, pemekaran itu boleh saja dilakukan. Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten baru hasil pemekaran tersebut.

Politisi PDIP asal Badung Selatan ini mencontohkan wacana pemekaran kabupaten Badung. Menurut dia, pernah ada yang mendorong daerah Kuta dan Nusa Dua menjadi kabupaten tersendiri. Tapi wacana itu tidak bisa direalisasikan karena sumber PAD kabupaten Badung paling besar berada di Badung Selatan. “Demikian pun di Buleleng, harus dikaji apakah kabupaten baru hasil pemekaran itu bisa menghasilkan PAD yang tinggi,” kata Tama Tenaya di gedung DPRD Bali, Senin (22/5).

Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali Wayan Tagel Arjana mendukung penuh rencana pemekaran itu. Sekretaris fraksi partai Gerindra asal Gianyar ini menilai, kabupaten Buleleng layak dimekarkan karena wilayahnya luas dan penduduknya banyak, jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali. Hanya ia tak setuju jika pemekaran itu dibagi menjadikan Kota Singaraja sebagai kota penuh dan kecamatan lain menjadi kabupaten. Pemekaran itu, kata dia, membagi dua wilayah kabupaten Buleleng.

Ada sejumlah manfaatkan jika kabupaten Buleleng dimekarkan, di antaranya potensi daerah bisa dimaksimalkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat. Selain itu, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. “Kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi efektif, cepat dan mudah,” ujar Tagel Arjana. **

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

2 tanggapan untuk “Pemekaran Buleleng Sangat Memungkinkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!