Pejabat “Tutup Mata”, Reklame Bodong Dibiarkan Menjamur

posbali.id
“Moratorium di Badung Hanya Sekedar Wacana”

Mangupura, posbali.id – Reklame yang sebelumnya sudah terdata bodong alias tak berizin di Bali belum juga berani ditindak tegas. Bahkan seakan-akan pejabat diteras atas “tutup mata” dan malah terus dibiarkan, sehingga makin menjamur terutama di wilayah Badung yang menjadi primadona bagi pelaku bisnis reklame yang seakan-akan main kucing-kucingan dengan pejabat setempat. Padahal sebelumnya, sempat terdengar kabar, bahwa para petinggi di Kabupaten Badung akan memoratorium izin reklame yang sampai berita ini diturunkan ternyata hanya sekedar wacana untuk menge-nol-kan izin reklame di Badung.

Seperti diungkapkan Kepala Bapenda Kabupaten Badung, I Made Sutama saat dikonfirmasi, Rabu (28/11/2018) menegaskan belum ada keputusan terkait rencana revisi Peraturan Bupati Badung No. 80 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Hanya saja rencana penertiban reklame tidak berizin menjadi upaya menjaga kualitas wilayah sebagai daerah tujuan wisata internasional. “Saya dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung selaku leading sektor terkait regulasi tentang reklame belum mempunyai satu keputusan bahwa akan mengenolkan reklame,” ujarnya.

Pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan itu, juga mengakui ada rencana menggiring tampilan reklame dalam bentuk videotron, yang tentunya masuk dalam pembahasan dan mengevaluasi peraturan yang ada agar sejalan dengan arahan Bupati Badung. Wacana yang berkembang selama ini ditegaskannya bukan bertujuan untuk tidak mencari pendapatan pajak melalui reklame, namun lebih pada upaya penataan. Begitu pula dalam mengakomodir pelaku usaha reklame, agar mentaati peraturan yang berlaku.

“Bukan berarti Badung tidak mencari pendapatan dari pajak reklame, tetapi kita kan menata dengan mementingkan estetika sebagai daerah tujuan wisata internasional,” ungkapnya. Sementara untuk reklame yang ada tanpa izin dan menyalahi aturan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Satpol PP Badung unttuk melakukan tindakan peringatan, hingga dibongkar bagi pengusaha yang melanggar aturan.

Insert : Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa.

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, SH., mendorong tindak tegas dan penertiban reklame di Kabupaten Badung. Ia menilai banyak pemasangan reklame selama ini dinilai sembrawut dan merusak estetika keindahan kawasan. “Pointnya reklame itu perlu diatur, tidak semena-mena seperti di Bandara. Baru turun wisatawan langsung melihat begitu banyak reklame, yang membuat tidak menarik pemandangan dari awal,” ujarnya.

Ditegaskan geliat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Badung jangan sampai dirusak dengan pemasangan reklame tidak sesuai zona yang ditentukan. Bagi pengusaha yang melanggar aturan diharapkapkan agar reklamenya dibongkar, apalagi sudah jelas tidak menjalankan kewajiban untuk membayarkan pajak. Kedepan reklame berbentuk videotron berbasis elektronik dinilai menjadi pilihan sesuai perkembangan.

Penataan kedepan juga diharapkan harus mengedepankan kualitas agar kesan Bali seribu reklame terbantahkan. Ia juga menjelaskan, Komisi I DPRD Kabupaten Badung ingin mengedepankan terciptanya keteraturan kawasan serta menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak. Bila kondisi ini tercipta dengan baik dipastikan sistem kontrol bagi salah satu sumber pajak ini bisa dipantau dengan baik.

“Minimal diatur dan ditata bukan melarang sesuai peruntukan tempat dan melaksanakan kewajiban membayar pajak,” harapnya. Seraya mengatakan jangan sampai kesembrawutan selama ini malah memberi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk bermain. “Reklame liar juga memberikan kesempatan bagi oknum yang bermain dalam konteks itu. Artinya kalau tidak berizin diberikan kesempatan dan memang itu kita tidak tanggap ya kewajibannya kemana?,” tandasnya. 016

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!