Pantai sebagai Fasilitas Publik untuk Masyarakat

posbali.id

MANGUPURA, POS BALI ONLINE – Ketua DPRD Badung, Putu Parwata mengatakan pantai adalah milik publik atau public space. Artinya dengan fasilitas publik siapa saja boleh beraktivitas dan sepanjang tidak merugikan orang lain. “(Pantai) itu kan public space yang dimiliki masyarakat. Public space boleh digunakan,” kata Parwata, Senin (22/8).

Namun, kata dia, juga ada yang diatur oleh internal yang juga harus dihargai. Terkait dengan pelarangan wisawatan lokal dan mancanegara yang hendak memanfaatkan pantai. Kata Parwata, hal itu terkait dengan pengaturan. “Ini soal pengaturan agar lebih tertib. Diatur lebih baik. Tapi kalau ada kekerasan tentu tidak dibenarkan. Harus dilakukan dengan cara yang beretika,” kata Politisi PDIP asal Desa Dalung, Kuta Utara ini.

Sementara Bupati Badung,  Nyoman Giri Prasta dikonfi rmasi usai Sidang Paripurna mengatakan, peristiwa yang ramai diperbicangkan terkait dengan pelarangan pemanfaatan pantai sepenuhnya menjadi urusan ITDC. “Kewenangan sepenuhnya ada di manajemen, dalam artian yang menentukan radius public space dan privat space. Para tamu atau wisatawan domestik maupun wisatawan mancanagera wajib mengikuti  ketentuan di situ,” kata Giri Prasta. Meski demikian, Giri Prasta mengaku pihaknya akan segera melakukan kroscek kebenaran informasi yang beredar.

Sementara di tempat berbeda, pihak Hotel Grand Hyatt Nusa Dua mengaku belum bisa memberikan klarifi kasi, terkait kasus pengusiran wisatawan yang dilakukan oleh security yang heboh diposting media sosial. Karena baru Rabu (24/8) besok, pihak manajemen mengaku baru akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik dari security yang dimaksud, pihak owner, pihak ITDC dan pemerintah terkait lainnya yang berkepentingan.

‘’Setelah ada kejelasan dari atasan, barulah kami akan bisa sampaikan pernyataan resmi. Kami terbuka, kami cuma menghindari hal-hal yang tidak diinginkan jika kami terlalu dini berkomentar dan larut dalam polemik di medsos,’’ terang Director Human Resource Grand Hyatt Hotel Nusa Dua, Ira Puspitasari.

Pihaknya mengaku tidak mau larut dengan komentar di medsos terkait polemik tersebut. Sebab penggunaan media sosial, menurutnya, tidak semua bisa digunakan dengan bijaksana. Pihaknya mengaku tidak mau menyalahkan komentar negatif yang diposting pemilik akun yang memojokkan pihaknya. Namun hal tersebut akan dipergunakan untuk me-review kembali kinerja pihak staf yang mungkin dirasa kurang pantas dan nyaman untuk bisa diperbaiki.

‘’Kami tidak pernah mendoktrin karyawan untuk berbuat keras dan tidak nyaman bagi pengunjung. Jika ada personel yang memang keliru tentu kami akan kembali sekolahkan. Tapi ini kan tidak bisa dilihat secara sepihak, kami perlu berkoordinasi dengan semua pihak untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini cenderung aneh kenapa kejadianya tertanggal 16, tapi diposting tanggal 20, apalagi setelah kami cek saat ini yang bersangkutan ada di luar Bali,’’ papar Ira yang mengaku kebetulan saat kejadian ia dan beberapa staf sedang cuti.

Sementara pihak Security Manager Hotel, Muhammad Ashraf menerangkan Markus Wela (security terkait) yang dinilai melakukan pengusiran kepada wisatawan, selama bekerja di hotel tidak pernah melakukan kekerasan kepada wisatawan dan masyarakat, serta mudah diajak berkomunikasi. Apalagi Markus Wela sudah tujuh tahun  berada di Bali, sehingga sedikitnya sudah paham cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar.

Selama ini dia dan stafnya tidak pernah melakukan pengusiran secara keras kepada wisatawan tanpa dasar yang jelas. ‘Kalau memang memprivatisasi kenapa baru sekarang mencuat? Kenapa tidak dari dulu saat kami bertugas? Selama ini pedagang acung yang ada di sana tidak pernah kami larang, karena mereka tahu zona-zona yang diperuntukkan. Ini semacam ada miss komunikasi yang dimanfaatkan. Kami bisa saja balas komen, tapi bukannya malah kekanakkanakan,’’ papar Ashraf.

Adanya petugas keamanan yang stand by berjaga di pantai, tegasnya, bukan untuk melakukan privatisasi pantai, karena diketahuinya pantai adalah milik publik. Pengamanan tersebut dilakukan demi menjaga keamanan kawasan belakang hotel dari hal-hal negatif yang bisa saja terjadi. Seperti antisipasi bom, teroris yang bisa saja datang dari laut, serta mengantisipasi kejadian banyaknya botol bir pecah di kawasan tersebut akibat ulah wisatawan yang mabuk. ‘‘Enam bulan lalu pernah terjadi kasus seperti itu, sehingga dari ITDC menyarankan agar ada batasan yang dibuat dengan penghijauan. Tapi kita rasa itu kurang etis, karena itulah ditempatkan security,’’ sebut Ashraf.

Bentang pantai seluas 650 meter yang berada di belakang kawasan hotel juga dibebankan sistem tanggung jawab kelola dari ITDC, sehingga ada bagian yang dikomersialkan namun tidak secara total. Batasan tersebut secara jelas diatur oleh BTDC yang tertuang dalam perjanjian kontrak dengan Grand Hyatt. Wisatawan secara bebas bisa menikmati kawasan depan pantai dengan syarat jangan memanfaatkan fasilitas hotel yang memang dikomersialkan. 020/023

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *