Opini Diskreditkan Pemerintah

posbali.id

Wildan Nasution

AKSI unjukrasa ratusan massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka memperingati New York Agreement yang dipusatkan di Perumnas III Waena, pertengahan Agustus 2016 berakhir ricuh. Kericuhan ini dipicu, lantaran massa menolak dibubarkan aparat kepolisian. Bahkan, massa yang berjumlah sekitar 300-an orang sempat bersitegang dengan aparat kepolisian. Perlawanan massa dilakukan dengan melakukan pelemparan kepada aparat dari berbagai arah, yang mencoba menghalau aksi pembakaran ban di lima titik. Sedikitnya 16 orang dari massa KNPB diamankan dalam aksi tersebut. Aparat terpaksa mengangkut massa dengan mengunakan tiga unit truk Dalmas untuk di lokalisir ke Lapangan Perumnas III Waena.

Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw saat ditemui wartawan di Mapolsek Abepura menegaskan, aksi unjukrasa massa KNPB bersama beberapa afi siliasinya tidak sesuai dengan ketentuan. Apalagi, lanjut dia, kelompok ini (KNPB) adalah kelompok yang menentang pemerintah yang sah dan negara RI. Pihak kepolisian menyatakan tak akan memberikan toleransi kepada kelompok tersebut. Kapolda menyebutkan, saat ini pihaknya telah mengamankan 16 orang massa KNPB. Dua orang diantaranya diamankan, karena melakukan tindakan cukup brutal di Perumnas III Waena. Menurut Kapolda, ada beberapa aparat yang cedera, karena dilempari batu oleh massa yang berunjukrasa. Pihaknya berencana akan menjadikan anggota tersebut sebagai saksi dalam insiden di Perumnas III. Kapolda pun meminta kepada pihak DPRP dapat melihat permasalahan di lapangan dengan objective. Sebab, aspirasi yang dibawa oleh kelompok KNPB telah melanggar aturan Undang-Undang (http://www.papuapos. com/index.php/utama/item/6327-demo-knpbberakhir-ricuh).

Berbeda dengan sikap KNPB, ratusan masyarakat asli Papua yang ada di wilayah Kabupaten Merauke menyatakan kesetiaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Tugu Pepera Kabupaten Merauke. Pernyataan Ikrar Kesetiaan terhadap NKRI tersebut dibacakan oleh tokoh pemuda Beni Kaize, perwakilan kaum perempuan Adelia Sambalu, perwakilan tokoh pejuang Yeremies Papare dan perwakilan tokoh masyarakat Eliy Lebehibiu serta diikuti seluruh  masyarakat Merauke. Dalam Ikrar kesetiaan kepada NKRI yang dihadiri oleh para tokoh adat, tokoh agama, tokoh veteran FKPPI, PPM, Barisan Merah Putih Republik Indonesia serta para pemuda dan kaum wanita, mereka menyatakan bahwa seluruh masyarakat sangat mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka bertekad mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mereka menolak ancaman bentuk intervensi politik dari manapun dan oleh siapapun terhadap keutuhan NKRI, teristimewa terhadap Papua (http://www.papuapos.com/index.php/utama/ item/6325-ratusan-warga-merauke-nyatakansetia-kepada-nkri).

Sedangkan, salah satu orang tua adat di Tanah Papua, sekaligus Ketua Umum Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua, Ramses Ohee, menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat di Tanah Papua, terutama generasi muda untuk dapat memahami mengenai kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kini memasuki usia 71 Tahun pada 17 Agustus 2016. Menurutnya, kemerdekaan NKRI, terutama Tanah Papua sudah disahkan dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 19 November 1969, bahwa Irian Barat (Tanah Papua) merupakan bagian yang sah dari NKRI, sehingga tidak ada satu pihak pun boleh memecahkan Papua dari NKRI. Ramses Ohee merasa sangat heran dengan generasi muda saat ini yang diutus untuk kuliah, namun ketika demo juga ditemui dalam kelompok pendemo. Sehingga dirinya bertanya untuk apa yang sebenarnya para pemuda itu belajar di perguruan tinggi?

Jika kita cermati, segelintir orang ini mengorganisir diri melalui sejumlah komite aksi yang bergerak melalui jalur diplomasi politik, baik dalam negeri maupun internasional. Mereka diikat dengan tujuan yang sama yakni menggalang dukungan untuk memisahkan diri dari NKRI dengan segala macam upaya, baik yang moderat melalui referendum dan diplomasi politik, maupun garis keras dengan gerakan separatis bersenjata. Kelompok yang bergerak dalam negeri mendomplengi isu-isu demokrasi, kebebasan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka secara intensif melakukan aksi-aksi ekstra parlementer dengan menggelar rally, unjuk rasa, forum diskusi, seminar, advokasi, propaganda dan membentuk opini untuk mendiskreditkan pemerintah dan menggalang dukungan referendum yang muaranya pemisahan diri dari Indonesia.

Internasionalisasi isu Papua juga berlangsung dengan munculnya desakan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) kepada Pemerintah Indonesia, International Parliamentarians for West Papua (IPWP), International Lawyers for West Papua (ILWP), dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), agar mengakui ULMWP sebagai badan koordinasi dan persatuan yang mewakili seluruh kepentingan bangsa Papua yang bertempat tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat.  Keberadaan IPWP dan ILWP sendiri tidak lepas dari peran sejumlah anggota parlemen dan pengacara asing seperti Richard di Natale maupun Jennifer Robinson yang memberikan dukungan Benny Wenda, pada aktivis OPM yang mendapat suaka di Australia. Jennifer Robinson (pengacara Australia simpatisan OPM) sendiri aktif menggalang konferensi sejumlah pengacara di Oxford, Inggris dalam International Lawyers for West Papua (ILWP) yang mendorong agar persoalan Papua dibawa ke Mahkamah Internasional.

Sepak terjang kelompok seperti PRD, KNPB, ULMWP dan organ simpatisannya tentu saja harus diwaspadai sebagai bentuk ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan eksistensi pembangunan Papua. (*)

Penulis adalah pengamat masalah Papua. Alumnus pasca sarjana UTP, Palembang. Tinggal di Batam, Kepri.

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!