Ombudsman Segera Panggil Kajari Denpasar

posbali.id

Banyak Sidang Tuntutan Tertunda

 

DENPASAR, POS BALI ONLINE – Banyak sidang di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dengan agenda tuntutan tertunda  sejak Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar dijabat Erna Normawati Widodo Putri.  Tidak hanya sekali, dua kali, tapi sering terjadi penundaan sehingga terdakwa yang seharusnya menjalani sidang tuntutan, ditunda beberapa kali dengan alasan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap dengan tuntutannya. Tertundanya tuntutan ini karena rencana tuntutan (rentut) dari JPU menumpuk di meja kerja Jaksa Erna Normawati.

Tidak hanya rencana tuntutan dari JPU yang menumpuk, SPDP (surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik polisi juga mengendap di meja Kajari, Erna Widodo Putri. Mestinya, SPDP yang dikirim penyidik, Kajari kemudian menunjuk jaksa peneliti (P-16). Tetapi, informasi yang diperoleh dari sumber di Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, dalam bulan Juli sampai sekarang, SPDP dari polisi belum ditunjuk jaksa penelitinya. Atas kacaunya administrasi Kejari Denpasar ini, Ombudsman RI Perwakilan Bali segera memanggil Kajari Denpasar untuk dimintai klarifikasi.

Ketua Ombudsman RI perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab ditemui disela – sela acara HUT Kemerdekaan di Desa Budaya, Kertalangu, Denpasar  mengatakan, selain ada pemberitaan di media, Ombudsman juga menerima keluhan dari pencari keadilan terkait banyaknya penundaan sidang karena buruknya administrasi di Kejari Denpasar.

Ditegaskan, pihaknya segera memanggil Kajari Denpasar untuk dimintai keterangannya. “Sekarang kami masih jadwalkan pemanggilannya,” tegas Umar pada Minggu (17/8). “Penundaan sidang, khususnya dalam sidang tuntutan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan penyimpangan” kata Umar Alkhatab sembari menjelaskan, tidak hanya itu, Ombudsman juga berharap, sebagai Kajari Denpasar, Erna Normawati juga diminta lebih greget dalam menangani kasus – kasus yang sedang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. “Kajari harus lebih greget dan berani dalam menangani perkara, khususnya perkara dugaan korupsi yang sedang ditangani saat ini,” lanjutnya.

Salah satu jaksa mengatakan, yang paling sering terjadi adalah tuntutan pidana umum yang nyangkut di meja Kajari Denpasar sehingga berimbas pada penundaan persidangan. “Tidak seperti Kajari sebelum-sebelumnya. Pagi rentut (rencana tuntutan) diserahkan, siang sudah turun dan tuntutan siap dibacakan di persidangan,” jelas sumber jaksa yang enggan disebutkan namanya.

Tidak hanya itu, prosedur menyampaikan rentut, bila sebelumnya, JPU yang membawa langsung ke Kajari tetapi sekarang, Kajari Erna Normawati tidak berhubungan dengan JPU-nya. JPU hanya sampai di Kasi Pidum, Ketut Maha Agung. Selanjutnya Kasi Pidum yang membawanya ke ruangan Kajari. “Harusnya kan jaksa yang bersangkutan yang bawa karena jaksa yang ikut sidang dan tahu fakta yang terungkap di perisdangan,bukan Kasipidum,” tambah sumber itu.

Bahkan menurut jaksa ini, tuntutan semakin tidak pasti kapan bisa turun dari Kajari karena Erna Normawati Widodo Putri, sejak sertijab bulan Juni lalu, lebih sering tidak berada di kantor.  Ternyata, keluhan ini tidak hanya datang dari jaksa-jaksa di Kejari Denpasar,  tetapi juga dari Kejati Bali. Pasalnya, rentut jaksa dari Kejati juga harus melalui Kajari Denpasar. 009/003

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!