OJK dan Polda Bali Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan dan Penipuan

posbali.id
Barang bukti yang ditunjukkan dalam kasus tindak pidana perbankan yang berhasil diungkap PJK dan Ditreskrimum Polda Bali
 
DENPASAR, POSBALI.ID – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kasus tindak pidana perbankan dengan modus penyaluran tenaga kerja ke Jepang. Dari pengungkapan tersebut, Direktur Utama BPR KS Bali Agung Sedana (BAS), Nyoman Supariani (NS) ditetapkan sebagai tersangka.
NS disangkakan melalukan tindak pidana perbankan dengan pemberian kredit kepada 54 debitur senilai Rp24,225 miliar yang tidak sesuai prosedur. Dalam kasus ini, pelaku NS bekerjasama dengan seorang berinisial JAL, dirut atau pemilik PT IHS, perusahaan penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini disidik oleh Penyidik Polda Bali.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Pol Rokhmad Sunanto didampingi Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Gede Alit Widana, dan Wadir Reserse Umum Polda Bali, AKBP Sugeng Sudarso menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari temuan pihaknya dalam proses pengawasan  OJK terhadap kegiatan BPR KS BAS. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.

“Modus operandi yang dilakukan NS adalah dengan memerintahkan pegawai BPR untuk memproses pemberian kredit kepada 54 debitur senilai Rp24,225 miliar pada periode Maret 2014 sampai dengan Desember 2014. Prosesnya tidak sesuai dengan prosedur sehingga menyebabkan pencatatan palsu dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perbankan,” kata Rokhmad di Mapolda Bali, Rabu (25/4).

Dijelaskannya, kasus berawal dari pergerakan PT IHS sebagai penyalur TKI ke Jepang. Mereka merekrut TKI sebanyak 54 orang dari tiga daerah, yakni Banyuwangi, Bali, dan Lombok. Sebagai prasyarat penyaluran, para TKI diwajibkan membayar uang pelatihan antara Rp30-60 juta per orang. Syarat kedua dengan menyerahkan sertifikat tanah bersangkutan.

“TKI yang sudah membayar ada dikirim ke Jepang ada jug yang tidak. Setelah diserahkan sertifikat oleh korban, sertifikat tersebut ternyata diagunkan untuk mencairkan kredit ke BPR KS BAS dengan debitur bervariasi antara Rp200-600 juta yang tidak sesuai prosedur. Saat pengajuan para debitur (korban) juga tidak tahu, tidak pernah menerima uang, hanya menyerahkan sertifikat dan fotocopy KTO,” terangnya.
Terhadap kasus ini, OJK saat ini telah  memeriksa 25 orang saksi termasuk pegawai PT. BPR KS BAS Bali, notaris, debitur, pemilik, staf PT IHS, tersangka, termasuk pada dua orang ahli dari internal OJK dan dari FH Unud. Pihaknya juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa dokumen kredit dan kelengkapannya dengan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Denpasar Bali, serta menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum.

Sebelumnya, OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP202 /D.03 /2017 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat KS Bali Agung Sedana, telah mencabut izin usaha PT BPR KS BAS, yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan Nomor 15Z, Kuta, Badung, Bali terhitung sejak tanggal 3 November 2017.

“BPR tersebut telah masuk status Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak tanggal 12 April 2017, dan sesuai ketentuan yang berlaku, kepada BPR dimaksud diberikan kesempatan selama 180 hari atau sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 untuk melakukan upaya penyehatan,” kata Rokhmad.

Wakapolda Bali, Brigjen Pol I Gede Alit Widana mengatakan, selaim terkena tinsak pidana umum, kasus tersebut juga merupakan tindak pidana umum berupa penipuan, penggelapan, dan TPPU. Tindak pidana umum kini tengah ditangani Ditreskrimum Polda Bali.

“Dirut PT IHD (JAL, red) belum ditetapkan tersangka. Kami mengimbau warga yang merasa mengalami penipuan agar melapor ke Polda Bali. Terkait penyaluran TKI kita juga masih dalami. Kalau tidak ada izin tidak menutup kemungkinan dikenakan pidana ketenagakerjaan,” ungkapnya. eri

 

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

3 tanggapan untuk “OJK dan Polda Bali Ungkap Kasus Tindak Pidana Perbankan dan Penipuan

  • 05/10/2018 pada 11:35 PM
    Permalink

    Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if
    you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
    I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
    Thanks a lot!

    Balas
  • 06/10/2018 pada 6:32 AM
    Permalink

    Wow, superb blog format! How long have you ever
    been running a blog for? you made running a blog look easy.
    The overall look of your site is great, as neatly as the content
    material!

    Balas
  • 07/10/2018 pada 2:21 PM
    Permalink

    Great post! We will be linking to this particularly great content on our site.

    Keep up the great writing.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!