Nasib Warga Pemalikan Belum Jelas

posbali.id

LOBAR, POS BALI ONLINE – Sampai saat ini nasib warga Pemalikan di Desa Batu Putih Sekotong masih belum jelas terkait data kependudukan. Beberapa kali rapat dan hearing terkait persoalan legalitas kependudukan warga tersebut, sampai sejauh ini pula belum ada solusi yang dihasilkan.

Kamis (12/10/2017), Pemkab Lobar yang difasilitasi Bagian Pemerintahan Setda Lobar kembali menggelar rapat koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait, baik itu pemerintah Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, pihak Kepolisian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, termasuk pula dengan Bagian Hukum Setda Lobar dan KPU Lobar. Rapat digelar di Ruang Rapat Umar Mayar Kantor Bupati Lobar. Dan lagi-lagi, rapat itu belum mampu mengeluarkan langkah kongkrit terkait nasib warga Pemalikan tersebut.

Komisioner KPU Lobar, Suhardi dalam rapat koordinasi itu menyampaikan bahwa perlu ada langkah kongkrit yang di ambil terkait legalitas kependudukan warga Pemalikan tersebut. KPU, kata dia, belum bisa memasukkan warga tersebut sebagai pemilih dalam Pilkada maupun Pemilihan Umum mendatang. “Harus ada by name by address, harus ada alamat asli baru bisa kita masukkan,” katanya.

Suhardi lantas menceritakan, bahwa beberapa waktu lalu ada salah seorang warga Pemalikan yang datang meminta solusi. Namun, KPU tidak bisa berbuat banyak. “Salah seorang warga Pemalikan itu berasal dari Dasan Geres Gerung, kami sarankan untuk meminta surat pindah ke Kelurahan Dasan Geres. Namun katanya dia tidak diberikan surat pindah karena sudah terlalu lama meninggalkan kampungnya. Jadi akan sulit bagi mereka,” tambahnya.

Baca : https://www.posbali.id/asyik-mesum-di-kos-dua-muda-mudi-digerebek-di-batu-layar/

Untuk bisa jadi pemilih, kata dia, warga Pemalikan harus by name by address. “Kalau saya boleh usul, kongkritkan. Jadi harus ada out put datanya. Kasihan juga kalau terus seperti ini,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lobar H. Muridun dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa jika berbicara data kongkrit, pihaknya justru kebingungan. Siapa yang mempunyai tupoksi (Tugas, Pokok dan Fungsi) untuk mendata mereka. Kalau Dinas Dukcapil, kata dia, hanya mendata yang resmi karena bersifat pelayanan. “Jadi perlu diperjelas dulu siapa yang punya tupoksi untuk melakukan pendataan,” ujarnya.

Baca : https://www.posbali.id/abrasi-makin-parah-desa-santeluk-larang-ambil-pasir-pantai/

Terkait itu, Muridun pun mengusulkan dua opsi untuk mencari benang merah terkait legalitas dari masyarakat di Pemalikan. Opsi pertama, sambungnya, harus dilakukan pendataan resmi. Dan kembali lagi, siapa yang akan melakukan pendataan. Kemudian, opsi ke dua adalah menaikkan persoalan ini ke level lebih tinggi yakni Pemerintah Propinsi harus turun tangan. “Kira-kira mana yang tepat dari dua opsi tersebut,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana menegaskan, mengacu pada surat dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Perwakilan NTB yang meminta agar warga Pemalikan tersebut tidak diberikan KTP Pemalikan menjadi persoalan tersendiri. “Jadi posisi kita dilematis, kalau kita keluarkan KPT dengan alamat Pemalikan, maka akan sangat riskan. Jadi usul saya, dua opsi tersebut kita jalankan secara bersamaan,” singkatnya.

Baca : https://www.posbali.id/jual-shabu-lagi-irt-ditangkap-polisi/

Ditempat yang sama, Kepala Desa Batu Putih, Fajrin dengan tegas menyatakan bahwa pihak Pemerintah Desa setempat menerima jika memang warga Pemalikan itu menjadi warga Desa Batu Putih. Namun yang menjadi persoalan, dusun mana yang akan dijadikan sebagai alamat di KPT mereka, karena untuk memakai alamat Pemalikan tentu sangat tidak mungkin. “Kami pada dasarnya menerima, namun tentu harus disesuaikan dengan aturan dan prosedur yang ada,” jelasnya.

Mengenai jumlah warga Pemalikan, Fajrin mengakui bahwa jumlahnya mencapai 300 Kepala Keluarga lebih. Dari 300 KK tersebut, hampir sebagian besarnya bukan berasal dari Batu Putih. Ada yang berasal dari Sekotong Tengah, Batu Mulik Gapuk, Dasan Geres dan ada juga yang berasal dari Lombok Tengah. “Dan persoalannya lagi, ketika ada pemilihan mereka kembali ke tempat asalnya,” tambahnya.

Baca : https://www.posbali.id/rapat-kua-ppasp-deadlock-eksekutif-minta-ditunda-dewan-minta-bupati-datang-langsung/

Setelah menggelar rapat koordinasi hampir 1 jam lebih, solusi yang akan diambil adalah dengan melakukan pendataan ulang secara menyeluruh. Nantinya, yang akan menjadi Ketua Tim Pendataan warga Pemalikan adalah dari Kecamatan Sekotong dan Desa Batu Putih. “Nanti hasil rapat ini akan kita laporkan ke Sekda dan Bupati Lobar,” demikian disampaikan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lobar H. Hamka diakhir rapat koordinasi tersebut. 033

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!