Nakal Bayar Pajak, Bapenda Tegur Sejumlah THM dan Hotel

I Made Sumada

BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Lobar menemukan sejumlah tempat pengelola hiburan yang tidak jujur membayar pajak. Pengelola hiburan membayar pajak tak sesuai dengan yang ada di lapangan.

DARI informasi yang diperoleh, pendapatan Rp30 juta yang diperoleh per bulan, hanya dibayar Rp7 juta per bulan. Karena itu pihak Bapenda sendiri terus menertibkan THM dan hotel nakal tersebut, bahkan pihak Bapenda telah menegur keras pengelola hiburan dengan memasang plang peringatan di lokasi THM dan hotel tersebut. Demikian diakui Kepala Bapenda Lobar, Hj Lale Prayatni kepada wartawan Selasa (8/8).

Mantan Kadis Perindag ini menjelaskan pihaknya telah melakukan uji petik selama satu bulan lalu. Hasil uji petik yang dilakukan pihaknya menemukan sejumlah THM nakal karena tidak membayar sesuai dengan pendapatan yang diperoleh per bulan. “Itulah gunanya uji petik yang kami lakukan selama sebulan lalu, hasilnya satu hiburan seharusnya bayar sampai Rp 30 juta sebulan namun bayarnya kadang rp 5-7 juta,” paparnya.

Hal ini diketahui dari bill putih (bukti pembayaran) dari konsumen yang asli, bill putih ini sendiri diperoleh dengan berbagai cara. Pengelola hiburan ini jelasnya jurang jujur, seharusnya mereka dapat sekian namun yang disetor kecil. Padahal pajak ini titipan konsumen, pemda tidak mengambil hak dari WP. Namun yang diambil sesuai ketentuan, seperti pajak restoran 10 persen, hotel 10 persen dan pajak hiburan 25 persen. Pihaknya tidak berani menarik diluar Perda. “Jadi pemda tidak mengambil hak WP,”tukasnya.

Dari temuan hasil uji petik yang dilakukan, wajib pajak tidak jujur kebanyakan pengelola hiburan malam di wilayah Senggigi. Hal ini yang ditata ke depan, pihaknya sudah memasangkan plang yang menunggak. Sejauh ini dua THM sudah dipasangkan plang peringatan keras. Modus pengelola hiburan ini jelasya, sengaja memungut sesuai pajak restoran 10 persen dan tarif pajak ini disamakan dengan pajak hiburan padahal tarifnya 25 persen. “Mereka tahu kok besaran tarif ini,” imbuhnya.

Melihat jumlah pajak hiburan yang disetor pengelola, diakui Lale banyak yang menguap pajak tersebut. Sebab jika dihitung hasil uji petik. Langkah untuk memungut pajak yang belum disetor akibat kurang bayar, pihaknya melakukan pemeriksaan lengkap. Jika tidak sesuai maka keluarlah SPDKB (surat keterangan kurang bayar) lalu ditarik sesuai kekurangan yang dibayarkan. Jika tidak dibayarkan, maka pengelola hiburan dan hotel berhutang pajak ke pemda.

Jika dalam waktu tertentu tidak dibayar juga maka akan dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan. Sejauh ini, terdapat tiga lokasi hiburan yang nakal sudah disanksi dengan menempelkan spanduk peringatan yakni di Citra Club, dan New surya. Selain itu ada hotel Bintang senggigi. “Sejumlah WP ini kami beri teguran,”tegasnya.

Menurutnya pemda tidak bisa langsung menghitung pajak ini karena sistem pajak hiburan, hotel dan restrran ini menggunakan self assesment (berhitung sendiri). Sehingga pihak pengelola menyetor pajak sesuai hitungan mereka, namun pihaknya bisa menguji benar-tidak sesuai potensi yang disetorkan tersebut. Pihaknya melakukan uji petik dari uji petik ini diperoleh angka, namun tidak bisa langsung meminta WP membayar sesuai hasil uji petik. Akan tetapi pemda harus melakukan penghitungan (pemeriksaan), dari hasil penmeriksaan ini keluarlah SPDKB. Barulah berdasarkan SPDKB itu mereka membayar.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *