Miris! Diangkat Kementerian Agama, Honor Penyuluh Agama Hindu Hanya Rp500 Ribu Perbulan

posbali.id

DENPASAR, POS BALI.ID- Komisi IV DPRD Bali mendatangi mendatangi Dirjen Hindu kementerian Agama RI di Jakarta, Rabu (11/4). Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta itu mempertanyakan nasib 665 Penyuluh Agama Hindu di Bali yang hanya diberikan honor Rp500.000 perbulan. Para Penyuluh Agama Hindu itu diangkat oleh Kementerian Agama RI tahun 2016 lalu.

Mereka diterima oleh Diretorat Jendral Urusan Hindu I Made Sutresna, Kepala bidang kelembagaan Putu Suwartama dan Kasubdit Pendidikan Menengah dan Pasraman, Gde Jaman.

Parta didampingi Wakil Ketua Komisi IV Nyoman Wirya, Sekretaris Nyoman Budi Utama dan beberapa anggota komisi IV, yakni Gusti Putu Budiarta, I Gede Suamba, I Kadek Setiawan, I Wayan Rawan Atmaja, Utami Dwi Suryadi dan I Wayan Kari Subali

Parta mengatakan, honor yang diterima penyuluh agama Hindu di Bali sangat memperihatinkan. Menurut dia, kerja penyuluh agama Hindu di Bali tidak terlihat gregetnya. Ia menilai, hal ini bisa dipengaruhi oleh honor mereka jumlahnya sangat kecil.

Honor Penyuluh Agama Hindu ini sangat kecil dibandingkan dengan honor penyuluh bahasa Bali yang diangkat Pemprov Bali. Sebanyak 716 Penyuluh Bahasa Bali mendapat mendapat honor Rp2,4 Juta perbulan.

“Kami bertanya tentang keberadaan 665 Penyuluh Agama Hindu yang diangkat oleh pihak Kementrian Agama, kerjannya antara ada dan tiada. Mereka sudah diangkat tahun 2016 tapi geregetnya belum kelihatan. Apa kerjannya, bagaimana SOP-nya. Ternyata setelah kami tanya mereka hanya dikasi honor Rp 500.000 perbulan. Itu memprihatinkan. Mungkin karena honor yang rendah ini menyebabkan kinerjannya tidak kelihatan. Iseng-iseng pogram ini,” sodok Parta saat dikonfirmasi melalui sambungan telpon.

Selain soal honor, lanjut Parta, pihaknya juga mempertanyakan belum adanya Pasraman formal berjenjang di Bali, mulai dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi. Padahal sudah ada Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, yang ditandatangi Presiden Susilo Bambang Yudoyono ketika itu. Pasal 38 PP tersebut mengatur tentang pendidikan Pasraman formal maupun nonformal.

Untuk pendidkan Pasraman yang formal ditingkat jenjang TK disebut Pratama Widya Pasraman A dan Pratama Widya Pasraman B, untuk tingkat SD disebut Ady Widya Pasraman. Untuk tingakat SMP namanya Madyama Widya Pasraman, untuk tingkat SMA/SMK disebut Utama Widya Pasraman, dan untuk Perguruan tinggi bernama Maha Widya Pasraman.

Menurut Parta, Pendidikan Pasraman di Bali hanya ada di tingkat Perguruan Tinggi, yakni di IHDN dan UNHI. Belum ada pendidikan formal Pasraman dari tingkat TK sampai SMA.

“Kami mempertanyakan setelah 11 tahun sejak keluarnnya PP tersebut, belum ada tanda-tanda kita akan memiliki pasraman formal yang berjenjang dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Entah di mana macetnnya ini,” kata Parta.

Politikus PDIP asal Gianyar ini mengatakan, sesungguhnya program, sistematika dan penjenjangan pendidikan hindu dari pratama widya Pasraman tingkat TK A dan B sampai tingkat Maha Widya Pasraman (Perguruan Tinggi) adalah sistem pendidikan agama dan keagamaan yang sangat ideal.

“Pendidikannya runut. Pasti akan lahir ahli agama, ahli Dharma Duta. Kalau sekarang kan berbeda. Mereka yang kuliah di UNHI dan IHD yang mengambil jurusan Agama tapi di TK sampai di SMA mereka masuk pada sekolah umum. Pasti tidak.maksimal hasilnnya,” jelas Parta.

Keluhan yang disampaikan Komisi IV DPRD Bali belum mendapat jawaban solutif dari pihak Dirjen Hindu Kementerian Agama. “Mereka hanya bilang keputusan Menterinya begitu,” ujar Parta.

Kendati demikian, pihaknya tak akan tinggal diam untuk memperjuangkan nasib para penyuluh agama Hindu di Bali. “Kita akan undang penyuluhnya ke DPRD Bali. Kami juga akan tanya apa memungkinkan dikasi tambahan penghasilan dari APBD Provinsi Bali,” kata Parta. (*)

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *