Minim Literasi, Investasi Bodong Capai Rp105 T

posbali.id
Seminar Nasional yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai investasi bodong di Universitas Ngurah Rai.

DENPASAR, POS BALI –Investasi dengan iming-iming bunga atau hasil besar nampaknya masih menggiurkan masyarakat awam. Maraknya lembaga tertentu yang menawarkan  jasa dengan kedok investasi jelas merugikan masyarakat. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)10 tahun belakangan ini kerugian atas investasi bodong mencapai RP 105 T

Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional OJK di Universitas Ngurah Rai Sabtu (29/12) lalu.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali &Nusa Tenggara Elyanus Pongsoda menjelaskan kerugian yang mencapai Rp 105 T ini sebagai cermin bahwa masyarakat belum bisa membedakan mana  lembaga investasi yang legal dan bodong. Ia memastikan bahwa lembaga tanpa pengawasan Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS) aman untuk melalukan investasi. Di Bali misalnya, ia merekomendasikan BPR untuk melakukan investasi..

“BPR di Bali  yang telah dijamin oleh LPS dan hal ini sangat aman,”katanya. Menindaklanjuti terkait investasi bodong banyak digunakan dengan metode ponzi dan hal ini pula  yang paling banyak dirugikan adalah nasabah. Ia  juga menyarankan untuk berhati-hati dalam berinvestasi. OJL menyarankan kepada masayarakat jika menemukan suatu indikasi investiasi bodong agar segera dilaporkan kepada pihak berwenang.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM menilai tak memungkiri Bali masih menjadi sasaran  empuk investasi bodong. Ia menyayangkan, masyarakat kerapkali terperdaya dengan iming-iming hasil besar yang diperoleh. “Banyak sekali kejadian terkait investasi yang merugikan masyarakat sampai mereka kehilangan harta benda,”ucapnya.  Ia menegaskan bahwa jika ada lembaga non bank yang memberikan tawaran investasi dengan keuntungN lebih dari 50%, itu mustahil.

Sementara I Gusti Bagus Adi Wijaya  selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara memaparkan bahwa tugas OJK adalah pengaturan dan pengawasan terkait Perbankan, Industri Keuangan Non Bank, Pasar Modal. Ia juga menyampaikan bahwa LPD dan koperasi tidak diawasi oleh OJK. Lembaga Jasa Keuangan di Provinsi Bali yakni 55 Bank Umum, 136 BPR, 1 BPRS, Asuransi, Pengadaian, Pembiayaan, Penjaminan.

Informasi Debitur (IDEB). Beliau juga melanjutkan melanjutkan materai terkait waspada Investasi Ilegal. Survey nasional menunjukkan bahwa tingkat inklusi (pemanfaatan jasa keuangan)  masyrakat bali tahun 2016 76% dan literasi (pemahaman) 67, 82% lebih rendah inilah yang menyebabkan maraknya  investasi bodong.

Rektor Univesitas Ngurah Rai  Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si mengatakan maraknya investasi bodong di Bali menjadi rambu sekaligus peringatan kepqda masyarakat agar selektif memilih lembaga investasi. Menurutnya investasi biasanya ditawarkan dengan memberikan bunga yang tinggi dan ini menjadi permasalahan. “Literasi investasi sangat penting untuk civitas akademik khususnya para mahasiswa,”ucapnya.008

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!