Menanti Polisi Reformis

posbali.id

Raka Santeri

SETELAH dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (13/7) lalu, Kapolri yang baru Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan ada dua fokus programnya memimpin Polri lima tahun ke depan. Pertama, di lingkup eksternal, mewujudkan anggota Polri sebagai aparat penegak hukum yang professional, modern, dan terpercaya.

Kedua, di lingkup internal Polri, Kapolri akan mempercepat reformasi internal, antara lain dengan melaksanakan reformasi kultural, meningkatkan soliditas dengan membuka ruang komunikasi yang lebih besar antara atasan dan bawahan, memperbaiki sistem seleksi dan pembinaan karier menjadi lebih transparan, objektif dan berdasarkan  meritokrasi, serta meningkatkan kesejahtraan anggota Polri terutama level terbawah.

Lalu sebulan kemudian, ketika berkunjung ke redaksi sebuah harian di Jakarta, Kamis (18/8), kembali Kapolri menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Guna memenuhi maksud tersebut, kini Tito tengah menyusun daftar anggota kepolisian yang reformis untuk ditempatkan di jabatan strategis Polri.

Nampaknya Tito ingin membuktikan bahwa cita-cita untuk memperbaiki wibawa dan citra Polri yang telah di idam-idamkan sejak tahun 1978 oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata M Jusuf dan Presiden Soeharto, bukanlah hal mustahil. Jika cita-cita itu sampai sekarang belum terwujud, mungkin masalahnya bukanlah pada lembaga Polri itu sendiri. Tetapi karena kurangnya konsistensi, tekad yang kuat serta keberanian dari pimpinan untuk bertindak.

Kini Tito memiliki modal dan tekad untuk mewujudkan harapan publik tersebut. Bahkan citra polisi yang lebih humanis sudah pernah ditunjukkannya ketika menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya (Juni 2015 – Maret 2016). Polda Metro Jaya di bawah kepemimpinan Tito, disamping menghadirkan slogan Interpol “Turn Back Crime”, juga menghadirkan logo baru kepolisian berupa satu sosok polisi kartun yang tersenyum sambil memberikan hormat. Logo ini menjadi sangat populer.

Mengenai programnya untuk menempatkan anggota kepolisian yang reformis pada jabatan-jabatan strategis, Tito merasa yakin bahwa dari 430.000 anggota polisi, masih banyak yang baik dan menginginkan organisasi ini menjadi lebih baik. “Karena itu, saya yakin langkah revolusi di bidang SDM akan banyak dapat dukungan, meskipun ada juga yang tidak nyaman,” ujarnya di depan wartawan.

Opini publik terhadap Polri sampai saat ini memang masih rendah. Sebuah jajak pendapat menyebutkan 61,4 persen responden menyebut polisi masih gampang disuap. Sementara 53,2 persen menyebut bahwa melibatkan polisi dalam urusan akan menambah masalah. Sedangkan 70 persen beranggapan polisi enggan menindak kejahatan yang melibatkan orang penting.

Untuk mengurangi pendapat seperti itu, Tito berpendapat faktor pimpinan di jabatan struktural Polri sangat berpengaruh. Seperti kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian sektor, memiliki peran besar mengubah budaya kerja bawahannya.

Dihadapan redaktur surat kabar yang dikunjunginya, Tito mengatakan “Polisi merupakan satu kesatuan yang sangat hierarkis ke atas. Apabila atasan baik, atasan yang tidak minta setoran, bawahan juga tidak berani minta (setoran), lalu kalau atasan rajin ke masyarakat dan bersahabat dengan media, bawahannya juga mau tidak mau harus meniru itu,” kata Tito.

Selain itu, Tito juga diberitakan tengah menyiapkan aturan untuk mewajibkan setiap anggota Polri menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) internal. Aturan itu bertujuan menekan perilaku koruptif sehingga para anggota Polri dapat mengurangi kebiasaan, salah satunya sifat memamerkan harta, seperti kendaraan, kepada anggota lainnya.

Semoga di bawah pimpinan Kapolri Tito Karnavian, Polri benar-benar berhasil membangun citranya yang ideal, seperti yang dicita-citakan publik selama puluhan tahun ini. ***

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!