Masyarakat Tolak RS Kutsel Dikerjasamakan dengan Unud

posbali.id

JIMBARAN, POS BALI ONLINE – Kepastian rencana pembuatan Rumah Sakit Pratama di wilayah Kuta Selatan (Kutsel) masih menjadi pertanyaan masyarakat. Pasalnya, rencana pembuatan RS yang semula diwacanakan menggunakan lahan milik Desa Adat Jimbaran, namun seiring pendekatan pihak Unud, hal itu kembali mengambang.

Padahal kuat diperkirakan rencana tersebut akan berjalan, karena kuatnya tim Pemkab yang turun ke lapangan serta lokasinya yang sangat strategis. “Rencananya dulu memang di lahan desa adat dan beberapa kali telah disurvei oleh Pak Wabup bersama tim teknis. Luas lahannya itu sekitar satu hektar, tapi yang diukur 60 are saja. Kami berharap Pemkab Badung serius mewujudkan rencana pembangunan RS tersebut dan jangan sebatas wacana, karena sangat dibutuhkan masyarakat,”terang Bendesa Adat Jimbaran, Made Budiartha, Rabu (10/8).

Sesuai dengan visi misi Bupati Giri Prasta dan Wabup Suiasa yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, seiring dengan kekurangan 350 kamar inap RS, maka rencana pembangunan RS Pratama di lahan Desa Adat Jimbaran disambut baik masyarakat setempat. Sebab, akan banyak keuntungan yang nantinya bisa diperoleh masyarakat. Pembuatan RS tersebut sekaligus untuk memberdayakan masyarakat dan sangat sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Badung. “Keseriusan pemerintah untuk membuat RS ini yang sebenarnya sangat kami harapkan. Tentunya dalam penganggarannya itu kami harapkan jangan setengah-setengah, agar dalam pembangunannya tidak mandeg dan menjadi masalah nantinya bagi desa adat,” harap Budiartha.

Untuk memperjelas RS tersebut dikerjasamakan dengan Desa Adat Jimbaran ataukah dengan Unud, pihaknya mengaku hari ini akan menghadap Bupati dan Wakil Bupati Badung. Sehingga, ditemukanlah titik terang seperti apa kelanjutan pembuatan RS Pratama di Kuta Selatan. Jika nantinya RS tersebut dikerjasamakan dengan pihak Unud, masyarakat sangat khawatir terkait jaminan keselamatan dirinya kelak.

Pasalnya, RS tersebut akan berstatus milik Unud dan akan menjadi rumah sakit pendidikan. “Masyarakat tidak mau jika kesehatannya dipakai untuk praktik dokter baru, tempat penelitian dan pelatihan. Ini sangat mengkhawatirkan jika itu terjadi. Jangan faktor kesehatan diujicobakan, karena menyangkut nyawa,”tegas Budiartha.

Karena itulah, pihaknya mendukung Pemkab Badung untuk membuat RS Pratama secara mandiri. Sehingga, ke depan Pemkab Badung akan leluasa melakukan pengembangannya. Jika kerja sama Pemkab Badung dengan Unud terkait pembuatan GOR, hal tersebut sangat disetujui pihaknya. Namun jika untuk RS, dia berharap Pemkab Badung kembali mempertimbangkan hal tersebut.

Namun jika seandainya Pemkab Badung tetap bekerjasama dengan Unud, pihaknya berharap agar kerja sama itu nantinya jelas aturan mainnya. Karena tujuan RS demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, agar benar-benar bermanfaat dan jelas berkontribusi bagi masyarakat. “Harus ada manfaatnya, karena tujuan Pemkab kan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Apalagi Unud ini berada di kawasan Desa Adat Jimbaran. Seperti apa penyerapan tenaga kerjanya, bagaimana pengolahan limbahnya, bagaimana lalu lintas kendaraannya di sana. Sebab selama ini, Unud belum ada kerja sama konkret dengan desa adat,” beber Budiartha.

Hal senada juga disampaikan Bendesa Adat Kutuh, Made Wena. Pihaknya secara tegas menolak rencana Pemkab Badung bekerjasama dengan Unud untuk mewujudkan RS di Kutsel. Sebab ia khawatir nantinya fungsi RS ini lebih cenderung ke dunia pendidikan bukan fokus pada pelayanan masyarakat. Berbeda jika pembangunan RS menggandeng desa adat, sebab tentunya hal itu akan memberdayakan potensi yang ada di desa adat. “Kalau dengan desa adat, kan ada efek positif yang bisa dirasakan masyarakat, baik dari sisi SDM maupun potensi lainnya yang bisa dikelola oleh desa adat,” ujar Wena. 023

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!