Masih Berstatus Anggota Dewan, BK Bahas Nasib Yonda di DPRD Badung

posbali.id
Yonda didampingi kuasa hukumnya.

MANGUPURA, POS BALI – Terdakwa I Made Wijaya alias Yonda masih tetap menjabat sebagai Anggota DPRD Badung, meski Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar telah menjatuhkan vonis satu tahun penjara. Vonis dijatuhkan kepada Bendasa Adat Tanjung Benoa itu atas kasus reklamasi liar dan pembabatan hutan di Pantai Tanjung Benoa yang dilakukan terdakwa.

Kendati demikian, yang bersangkutan masih tetap menjabat sebagai anggota DPRD Badung dari Fraksi Gerindra sepanjang belum ada putusan pemberhentian. Bahkan hak-hak berupa gajih masih dapat diterima kendati tak lagi menjalankan kewajiban sebagai wakil rakyat sejak beberapa bulan terakhir.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Badung telah melakukan rapat koordinasi terkait dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Yonda. BK yang dipimpin I Nyoman Sentana juga akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak salah dalam mengambil keputusan khususnya terkait hak. “BK akan konsultasi dulu ke Kemendagri, terkait dengan fasilitas apa yang boleh dan tidak boleh diberikan, agar tidak salah. Kalau memberikan kemudian ternyata tidak boleh, kan harus mengembalikan, ini kan juga berat,” kata Sentana, Senin (8/1).

Atas vonis yang telah diatuhkan, Pengadilian Negeri Denpasar dengan satu tahun kurungan, tak lantas membuat keputasan tersebut berkekuatan hukum tetap atau Inkrah, karena dikabarkan pihak keluarga masih mempertimbangkan akan melakukan banding.

“Ini keputusan kan belum inkrah, karena informasinya keluarga (Yonda) akan melakukan banding. BK juga belum menerima tembusan dari pengadilan terkait kasus itu,” kata Sentana yang duduk di Komisi IV dari Fraksi Gerindra DPRD Badung.

Sementara itu, mengenai Hak Yonda selaku Anggota DPRD Badung tetap masih dapat diperoleh, sebelum ada keputusan inkrah. “Sepanjang belum diberhentikan, kita tidak berhak untuk memangkas hak (gajihnya-red),” kata Sekretaris Dewan Badung Nyoman Predangga secara terpisah.

Bahkan, sesuai dengan Tata-Tertib (Tatib) DPRD Badung Nomor 1 tahun 2017 atas perubahan Tatib Nomor 2 tahun 2014 pasal 118, pada ayat 7 menyatakan, anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representaasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tujangan beras, pemeliharaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Tembusan belum ada, saya hanya baca informasi dikoran (mengenai vonis Yonda,red),” kata Predangga lagi. 020

Print Friendly, PDF & Email
posbali.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: PosBali.id Content is protected!